Berantas Mafia Tanah, Nusron: Akan Hantar Sendiri ke APH Oknum ATR/BPN terlibat

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Senin , 18 Nov 2024 - 21:27

Berantas Mafia Tanah, Nusron: Akan Hantar Sendiri ke APH Oknum ATR/BPN terlibat. -Screenshot Website resmi kemhan.go.id-

berantas mafia tanah, nusron: akan hantar sendiri ke aph oknum atr/bpn terlibat                            radarutara.bacakoran.co - keseriusan pemberantas mafia tanah di indonesia, kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (atr/bpn) republik indonesia (ri) tegas memberikan ultimatum jika ada oknum anggotanya yang terlibat tindak pidana pertanahan.
hal itu di ucapkan langsung oleh menteri atr/bpn, nusron wahid pada saat gelaran rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan tahun 2024, yang diselenggarakan di grand mercure kemayoran, jakarta pada hari kamis,14 november 2024 lalu. 
dalam kesempatan tersebut, dirinya mengungkapkan akan mengantarkan langsung ke aparat penegak hukum (aph) jika ada oknum anggotanya yang terlibat. 
"siapapun itu, yang terlibat dalam mafia tanah, jika ada kaitannya dengan aparatur negara, terlebih erat kaitannya dengan aparatur kementerian apt/bpn, saya tidak akan segan segan mengantarkan sendiri ke pihak aph," ujarnya. 
baca juga:percepat pemetaan tanah nasional, kementerian atr/bpn dan big perkuat kolaborasi
baca juga:anugerah informasi publik untuk bpn dinilai penuh kontroversi
setelah melakukan identifikasi persoalan sengketa dan konflik pertanahan di indonesia ini, diakuinya ada keterlibatan oknum internal dari atr/bpn.
untuk itu, menurutnya perlu adanya perkuatan kerjasama antar pemangku kepentingan untuk penyelesaian persoalan tersebut. terpenting perlu penguatan di internal atr/bpn.
ia juga tidak menampik adanya keterlibatan oknum dari eksternal atr/bpn dalam kasus tersebut. sehingga hal ini sangat perlu perhatian khusus dari berbagai stakeholder terkait. 
kembali di generalisir olehnya, melalui rapat koordinasi yang dilakukan diharapkan dapat diketahui apa yang menjadi hambatan dan kendala dalam penanganan tindak pidana pertanahan tersebut.
baca juga:percepat pemetaan tanah nasional, kementerian atr/bpn dan big perkuat kolaborasi
baca juga:anugerah informasi publik untuk bpn dinilai penuh kontroversi
sehingga kedepan bisa lebih memudahkan pemerintah dalam upaya penuntasan tindak pidana pertanahan yang terjadi di indonesia. 
sebagai informasi, ancaman hukuman bagi pelaku mafia tanah dapat berupa:
pasal 263 kuhp: pelaku yang dengan sengaja merampas atau memperoleh hak atas tanah dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau memanfaatkan kekuasaannya, dapat dikenai pidana penjara maksimal 7 tahun.
pasal 266 kuhp: pelaku yang membuat atau menyuruh membuat akta otentik atau palsu untuk digunakan sebagai alat bukti, dapat dikenai pidana penjara maksimal 6 tahun.
baca juga:percepat pemetaan tanah nasional, kementerian atr/bpn dan big perkuat kolaborasi
baca juga:anugerah informasi publik untuk bpn dinilai penuh kontroversi
pasal 167 kuhp: pelaku yang memalsukan dokumen, seperti surat hak-hak tanah, dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun.
penyerobot tanah: pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenai pidana penjara maksimal 20 tahun. 
selain itu, pemerintah sedang merumuskan aturan terkait hukuman perampasan aset bagi para pelaku mafia tanah. saat ini posisinya masih dalam bahasan di dpr ri. 
dalam draf ruu perampasan aset terkait tindak pidana di bab ii pasal 6 ayat 1 berbunyi, aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas: 
baca juga:percepat pemetaan tanah nasional, kementerian atr/bpn dan big perkuat kolaborasi
baca juga:anugerah informasi publik untuk bpn dinilai penuh kontroversi
a. aset yang bernilai paling sedikit rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 
b. aset yang terkait dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
tentunya dengan adanya aturan tersebut, para mafia tanah ini bisa benar-benar bisa diganjar dengan hukuman yang setimpal, sehingga memberikan efek jera kepada yang lainnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan