Menuju Standar Tata Kelola Arsip di Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 17 Nov 2024 - 22:11

Menuju Standar Tata Kelola Arsip di Daerah-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kepala Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, H Suharlan, M.Pd, mengatakan proses menuju penyelenggaraan tata kearsipan yang ideal, terus dilakukan.

Daerah, kata dia, rancangan perda tentang penyelenggaraan kearsipan kini tengah berproses. Pantauan RU, tata kelola kearsipan di daerah ini, masih dituangkan dalam level direktif eksekutorial dalam format peraturan kepala daerah.

"Tata kelola kearsipan kan memang penataannya membutuhkan waktu. Indikator standarnya, mulai dari regulasi, sumber daya manusia hingga infrastruktur," ungkapnya.

Secara tersirat, Suharlan tak menampik kalau penyelenggaraan kearsipan di daerah, belum sesuai standar yang dibenarkan pemerintah.

Penelusuran terkait tertib arsip ini, rerata masih terkumpul pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Salah satunya adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD.

Kerja berat yang bakal dihadapi lembaga kearsipan daerah, salah satunya adalah saat melakukan rekonsiliasi arsip. Selain masih berjibaku dengan tertib regulasi.

Daerah-daerah di Indonesia juga dihadapkan persoalan yang tak kalah prinsip yakni sarana, seperti gedung yang lebih representatif.

Persoalan ini pun, tak disangkal Suharlan. Dalam penataan kearsipan yang sesuai standar, sarana dan prasarana masih menjadi persoalan.

"Belum lagi nantinya di sektor Sumber Daya Manusia. Masih sangat memerlukan arsiparis atau petugas kearsipan yang sesuai dengan kualifikasi," jelasnya.

"Tapi sudah mulai dikonsolidasikan dalam pengadaan ASN tahun 2024," susulnya lagi menjelas.

menuju standar tata kelola arsip di daerah                            radarutara.bacakoran.co - tata kelola arsip, agaknya mulai dibenahi oleh daerah untuk menuju standar. manajemen warkat di lingkungan pemerintahan daerah, masih menjadi persoalan yang terkesan belum dipandang penting padahal sangatlah prinsip. 
masa sidang ketiga tahun 2024 ini, eksekutif dan legislatif, menjadikan dasar hukum pengelolaan warkat dalam matriks legislasi yang akan berakhir desember. 
menghimpun hasil rapat program legislasi daerah (prolegda), terdapat 3 rancangan perda yang bakal digarap yang diawali dengan pembahasan rapbd ta 2025 yang berburu waktu.
ketiganya adalah raperda tentang apbd kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2025, raperda kabupaten bengkulu utara tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren serta raperda kabupaten bengkulu utara tentang penyelenggaraan kearsipan. 
baca juga:wamenkominfo ingatkan jajaran jaga keamanan data dalam digitalisasi arsip
baca juga:fitur arsip story di instagram dihapus secara permanen? apa yang terjadi?
ketua bapemperda dprd, tommy sitompul, mengatakan komposan raperda kali terakhir tahun 2024, dua diantaranya merupakan limpahan dari masa sidang sebelumnya. 
"selain, raperda apbd, 2 raperda lain itu karena sudah lengkap sehingga relatif siap dibahas. salah satunya, seperti kelengkapan naskah akademik dari pemrakarsa," kata tommy.
tertib kearsipan akan berdampak pada inventarisasi arsip-arsip mulai dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan menjaga eksistensi sejarah. 
komitmen penyelenggaraan arsip yang sesuai dengan standar dan amanah undang-undang via lembaga kearsipan daerah, rerata di indonesia masih menjadi persoalan. lembaga kearsipan daerah, masih sebatas slogan. keberadaannya, masih belum berfungsi sebagaimana mestinya. 
baca juga:gelar plm, dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten bengkulu utara rangkul 50 peserta
baca juga:dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten bengkulu utara selenggarakan pemilihan duta baca tingkat sma/smk
meskipun, aturannya sudah ditegas sejak 2017, lewat rumpun aturan yakni peraturan menteri dalam negeri nomor 135 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. 
regulasi tersebut, berpangkal dari penegasan-penegasan yang dituang dalam beleid inti nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. 
kepala dinas kearsipan daerah kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu, h suharlan, m.pd, mengatakan proses menuju penyelenggaraan tata kearsipan yang ideal, terus dilakukan. 
daerah, kata dia, rancangan perda tentang penyelenggaraan kearsipan kini tengah berproses. pantauan ru, tata kelola kearsipan di daerah ini, masih dituangkan dalam level direktif eksekutorial dalam format peraturan kepala daerah. 
baca juga:tata kelola arsip di daerah masih belum standar 
baca juga:digitalisasi dinilai solusi inovatif pertahankan arsip
"tata kelola kearsipan kan memang penataannya membutuhkan waktu. indikator standarnya, mulai dari regulasi, sumber daya manusia hingga infrastruktur," ungkapnya. 
secara tersirat, suharlan tak menampik kalau penyelenggaraan kearsipan di daerah, belum sesuai standar yang dibenarkan pemerintah. 
penelusuran terkait tertib arsip ini, rerata masih terkumpul pada beberapa organisasi perangkat daerah atau opd. salah satunya adalah badan keuangan dan aset daerah atau bkad. 
kerja berat yang bakal dihadapi lembaga kearsipan daerah, salah satunya adalah saat melakukan rekonsiliasi arsip. selain masih berjibaku dengan tertib regulasi. 
baca juga:pengawasan kearsipan, meri sasdi: meningkatkan kualitas dan kepatuhan arsip
baca juga:arsip statis kunci penting jaga warisan sejarah dan budaya
daerah-daerah di indonesia juga dihadapkan persoalan yang tak kalah prinsip yakni sarana, seperti gedung yang lebih representatif. 
persoalan ini pun, tak disangkal suharlan. dalam penataan kearsipan yang sesuai standar, sarana dan prasarana masih menjadi persoalan. 
"belum lagi nantinya di sektor sumber daya manusia. masih sangat memerlukan arsiparis atau petugas kearsipan yang sesuai dengan kualifikasi," jelasnya. 
"tapi sudah mulai dikonsolidasikan dalam pengadaan asn tahun 2024," susulnya lagi menjelas. 
baca juga:harus serius dalam pengelolaan arsip daerah
baca juga:tata laksana pengelolaan kearsipan, kunci penting wujudkan rb
secara definisi, sudah cukup kentara apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dalam tata kelola kearsipan ini. baik itu oleh pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. 
secara regulasi, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
diterangkan suharlan, penguatan di sektor sdm, akan berimplikasi pada proses penataan arsip. pasalnya, diperlukan sdm yang memahami di sektor kearsipan seperti soal arsip statis, arsip dinasi, arsip aktif, arsip inaktif sampai dengan klasifikasi arsip yang akan bermuara pada penggolongan jadwal retensi arsip atau jra. 
baca juga:wamenkominfo ingatkan jajaran jaga keamanan data dalam digitalisasi arsip
baca juga:fitur arsip story di instagram dihapus secara permanen? apa yang terjadi?
media ini memandang, sektor kearsipan belum mendapatkan porsi perhatian yang jauh dari ekspektasi ideal walaupun, kondisi semacam ini relatif merata di sejumlah daerah. 
perpustakaan, sebagai batang tubuh yang berada di lingkungan lembaga kearsipan daerah, juga tahun ke tahun dihadapkan dengan minat baca yang sangat rendah. 
"minat baca memang sangat rendah sekali. kami masih mendesain pola yang adaptif, dengan program buku digital," ungkapnya. 
kumpulan buku-buku di dalam rak yang dipajang dalam perpustakaan, praktis sudah menyiratkan bagaimana cetakan-cetakan lintas tahun yang dipajang, nyaris tak tersentuh manusia. 
baca juga:gelar plm, dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten bengkulu utara rangkul 50 peserta
baca juga:dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten bengkulu utara selenggarakan pemilihan duta baca tingkat sma/smk
pemandangan buku-buku "virgin", karena masih dalam sampul yang masih rapi oleh plastik dengan permukaan yang seperti berdebu, adalah persoalan yang terjadi di sektor perpustakaan. 
celakanya lagi, indonesia menempati negara dengan tingkat membaca yang rendah, lantaran memiliki skor yang memprihatinkan berdasarkan rilisan united nations educational scientific and culture organization atau unesco. 
organisasi perserikatan bangsa-bangsa di bidang pendidikan, keilmuan dan kebudayaan itu, memberikan skor minat baca masyarakat indonesia 0,001 persen. 
maknanya, setiap 1.000 orang indonesia, hanya terdapat 1 orang yang rajin membaca buku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 18 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan