Pemantik Gesekan, Mau Diapakan Sawit-Sawit di Sempadan?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Nov 2024 - 21:23

Pemantik Gesekan, Mau Diapakan Sawit-Sawit di Sempadan?-Radar Utara/Sigit Haryanto-

"Satu hal lagi adalah manajemen CSR di daerah. Karena CSR merupakan menu wajib yang pada prinsipnya berfungsi menjaga iklim harmonis sekitaran investasi antara perusahaan dan masyarakat," terangnya.

Apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah? Somi menilai dalam tataran teoritis, membaca kasuistik yang terjadi, Somi menilai langkah-langkah yang idealnya dilakukan pemerintah daerah selaku otoritas sudah sangat gamblang.

"Hal yang prinsip saat ini adalah mau diapakan dan dibagaimanakan sempadan sungai dan kawasan lainnya yang telah ditanami sawit itu? tentunya langkah-langkah itu harus merujuk regulasi ya," ungkapnya.

"Pemerintah jangan ngambang. Karena persoalan prinsip itu ada di sana (sawit di sempadan,red)," tegasnya lagi.

Mantan pengajar pada salah satu universitas negeri ternama di Provinsi Bengkulu ini juga menyerukan, kementerian sudah mesti terlibat dalam penyelesaian persoalan ini.

Khususnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kini tengah dipimpin Hanif Faisol Nurrofiq itu.

"Penyelesaian yang tidak fokus, tepat pada persoalan utama, cenderung berpotensi menciptakan gesekan sosial dan rentan oleh kepentingan-kepentingan," imbaunya.

Kembali mengulas, membaca dokumen Pernyataan Pelepasan Hak Guna Usaha yang ditandatangani Direktur Operasional PT Agricinal Sebelat pada 18 September 2020, total areal perkebunan yang dilepas seluas 1.804,69 hektar.

Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, Alfi Ritamsi,SH,MH tersebut, HGU dengan Peta Bidang Tanah : Nomor, 19/2020 terletak di Desa Pasar Sebelat, Talang Arah, Suka Negara, Suka Medan dan Suka Merindu di wilayah Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Sebelat.

Diterangkan, alasan pemohon (PT Agricinal Sebelat) melepas hak dijelaskan dalam deret 21 keterangan peruntukan, yang diakhiri dengan total luas wilayah yang dilepas lebih kurang 1.804,69 hektar.

pemantik gesekan, mau diapakan sawit-sawit di sempadan?                            radarutara.bacakoran.co - luasan sawit ratusan hektar pada kawasan sempadan, adalah persoalan utama pemantik gesekan antara masyarakat dan pt agricinal sebelat yang ada di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu. teranyar, terjadi aksi pemortalan pada kawasan investasi di sana. 
tanam tumbuh bernilai ekonomi tinggi yang tak kunjung dibabat, meski sudah jelas-jelas melanggar aturan itu, jelas menjadi "gulali yang terus saja memancing semut berdatangan".
patut diduga, penanaman komoditi bisnis oleh perusahaan pada sempadan sungai yang notabene merupakan kawasan konservasi itu adalah pelanggaran. 
maka patut ditanya pula, bagaimana pengawasan atas dugaan perambahan yang telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun di sana itu?
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
baca juga:dengan alasan ini, pembangunan bondari pt agricinal dihentikan
pengamat kebijakan publik, dr elektison somi, ketika dibincangi seputar kemelut yang terjadi di sekitaran perusahaan pada zona investasi, perlu disikapi secara konkret, tepat dan cepat. 
karena menurutnya, kemelut yang terkesan dibiarkan atau penyelesaiannya yang lamban, akan memberikan dampak yang kian saja luas. bukan hanya, berkemungkinan banyaknya pihak-pihak yang justru memanfaatkan situasi bisa saja terjadi. 
"ada tiga fundamental prinsip yang mesti disikapi dalam konflik agraria di zona investasi. pertama, iklim investasi itu sendiri, kedua persoalan ketenagakerjaan dan ketiga adalah kepastian hukum," jelas elektison somi, rabu, 6 november 2024. 
pula diingatkan somi, trigger ekonomi di daerah bahkan nasional adalah pemerintahan, iklim investasi dan masyarakat, memiliki peranan yang penting dan harus menjadi pakem penyelesaian prioritas oleh otoritas di daerah hingga pusat. 
baca juga:senin hari ini, agricinal realisasikan pembuatan bondari dari sini...
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
dia kemudian memetakan kasuistik yang terjadi di daerah yang masuk dalam kawasan investasi di provinsi bengkulu ini. siapa penyelenggara sempadan sungai yang kini diduga kuat ditanami sawit? 
bagaimana pengawasan yang dilakukan selama ini? bagaimana peranan pemerintah daerah selaku pemilik wilayah investasi sampai dengan penegakan hukum. 
"satu hal lagi adalah manajemen csr di daerah. karena csr merupakan menu wajib yang pada prinsipnya berfungsi menjaga iklim harmonis sekitaran investasi antara perusahaan dan masyarakat," terangnya. 
apa yang mesti dilakukan pemerintah daerah? somi menilai dalam tataran teoritis, membaca kasuistik yang terjadi, somi menilai langkah-langkah yang idealnya dilakukan pemerintah daerah selaku otoritas sudah sangat gamblang. 
baca juga:soal parit batas hgu, ini jawaban terbaru pt agricinal sebelat
baca juga:bentangkan spanduk, ratusan warga dari 5 desa penyangga agricinal gelar aksi
"hal yang prinsip saat ini adalah mau diapakan dan dibagaimanakan sempadan sungai dan kawasan lainnya yang telah ditanami sawit itu? tentunya langkah-langkah itu harus merujuk regulasi ya," ungkapnya. 
"pemerintah jangan ngambang. karena persoalan prinsip itu ada di sana (sawit di sempadan,red)," tegasnya lagi. 
mantan pengajar pada salah satu universitas negeri ternama di provinsi bengkulu ini juga menyerukan, kementerian sudah mesti terlibat dalam penyelesaian persoalan ini. 
khususnya, kementerian lingkungan hidup dan badan pengendalian lingkungan hidup yang kini tengah dipimpin hanif faisol nurrofiq itu.
baca juga:menunggu aksi tim batas hgu agricinal yang dibentuk bupati
baca juga:hgu agricinal sebelat juga berbatasan dengan cagar alam, libatkan bpphp
"penyelesaian yang tidak fokus, tepat pada persoalan utama, cenderung berpotensi menciptakan gesekan sosial dan rentan oleh kepentingan-kepentingan," imbaunya. 
kembali mengulas, membaca dokumen pernyataan pelepasan hak guna usaha yang ditandatangani direktur operasional pt agricinal sebelat pada 18 september 2020, total areal perkebunan yang dilepas seluas 1.804,69 hektar. 
surat pernyataan yang diketahui oleh kepala kantor pertanahan kabupaten bengkulu utara, alfi ritamsi,sh,mh tersebut, hgu dengan peta bidang tanah : nomor, 19/2020 terletak di desa pasar sebelat, talang arah, suka negara, suka medan dan suka merindu di wilayah kecamatan putri hijau dan marga sakti sebelat. 
diterangkan, alasan pemohon (pt agricinal sebelat) melepas hak dijelaskan dalam deret 21 keterangan peruntukan, yang diakhiri dengan total luas wilayah yang dilepas lebih kurang 1.804,69 hektar. 
baca juga:agak lain memang pt agricinal ini! bupati bentuk tim, libatkan bpn
baca juga:tragedi penembakan warga, agricinal dinilai harus bertanggungjawab
luasan hgu yang wajib dilepas, lantaran statusnya merupakan das yang notabene sudah ditanami sawit ini, memiliki luasan yang tidak sedikit. 
rinciannya, terbagi dalam 4 link mulai dari lebih kurang seluas 79 hektar, 83,9 hektar dan 4,71 hektar. jabaran resmi manajemen itu, menegasi total hgu yang dilepaskan mencapai 1.800 hektar lebih.  
senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasnya, khusus yang bersinggungan dengan hgu pt agricinal memiliki luas 200-an hektar. 
bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari hgu juga termasuk berada di kawasan sempadan sungai sebelat seluas 43,7 hektar serta sempadan sungai sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar.
baca juga:lamur persoalan sentral eks kebun agricinal 
baca juga:dengan alasan ini, pembangunan bondari pt agricinal dihentikan
pjs bupati bengkulu utara, andi muhammad yusuf, belum berkomentar ketika dikonfirmasi perihal bagaimana rencana pemerintah daerah, menyikapi keberadaan tanam tumbuh pada areal ratusan hektar yang notabene merupakan sempadan sungai tersebut. 
catatan ru, laga rapat di tingkat kabupaten sudah memproyeksikan rencana menggelar rapat dengan penyelenggara kawasan konservatif yang secara institusi sebelumnya bernaung di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk). 
konfirmasi yang diupayakan ru belum direspon. 
namun dalam rapat mediasi kali kesekian yang telah digelar awal pekan ini, andi berujar telah mengagendakan lanjutan rapat, lantaran sebelumnya pihak perusahaan dalam hal ini pt agricinal sebelat yang tak hadir. 
baca juga:senin hari ini, agricinal realisasikan pembuatan bondari dari sini...
baca juga:patuhi perintah bupati soal bondari hgu, tripika temukan manajemen agricinal dengan pemdes penyangga
konfirmasi ru kepada manajemen perusahaan pun mendapati keterangan, bahwa ketidakhadiran manajemen lantaran senior manager (sm), ir budi satria yang dalam pemulihan lantaran mengalami kekerasan oleh sekelompok orang di kawasan hgu existing yang telah diberikan pemerintah. 
"kita mengagendakan rapat lagi selasa depan. kita berharap semua stakeholder terkait bisa hadir, termasuk perusahaan juga bpn. karena ini terkait dengan teknis berdasarkan data-data. agar pembahasannya connect," ungkap mantan pjs bupati buton tengah ini, saat beranjak keluar lewat jalur khusus dari command center pemda bengkulu utara, senin, 4 november 2024.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan