8.505 Nyawa Melayang Usai Kecelakaan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Nov 2024 - 21:12

8.505 Nyawa Melayang Usai Kecelakaan -Radar Utara/Benny Siswanto-

Ancaman Sanksi Bagi Penyelenggara Jalan

Ada ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan, ketika tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak. Sanksinya mulai dari ancaman penjara paling lama setengah tahun atau denda Rp 12.000.000;

Lebih serius lagi, ketika jalan yang rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki dan mengakibatkan luka berat pada pengguna jalan ancamannya penjaranya paling lama satu tahun atau denda sebesar Rp 24.000.000;

Masih ada lagi, apabila lantaran kerusakan jalan yang terjadi sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penyelenggara jalan bisa dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000;

Akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda Rp 1.500.000.

Ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di Pasal 273 dalam UU LLAJ. (*)

8.505 nyawa melayang usai kecelakaan                             radarutara.bacakoran.co - angka kecelakaan lalu lintas di indonesia, relatif tinggi. persoalan utama pemicunya, adalah human error. artinya, faktor manusia menjadi penyebab tertinggi banyaknya nyawa melayang di jalan raya. tidak kurang dari 8.505 orang pengendara meninggal dunia.
direktur penegakan hukum (dirgakkum) korlantas polri, brigjen pol raden slamet santoso, berujar, mencermati paparan data dari integrated road safety manajemen system (irsms) milik polri, periode 5 agustus 2024, pihaknya mencatat setidaknya 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi di indonesia. 
bahkan, raden menegasi, angka tersebut menjadi lonjakan month to month yang dibilangnya sebagai data yang mengkhawatirkan alias ketika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 
dia menjabarkan, total kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan pada periodisasi yang dipaparkan korlantas polri sebanyak 722.470 kendaraan.
baca juga:143 nelayan di mukomuko diusulkan jaminan kecelakaan kerja
baca juga:jaminan kecelakaan kerja, anggaran pilkada ditambah lagi 
dari total tersebut, kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi adalah pada pengendara sepeda motor. dari total kasus kecelakaan yang dicatat, kecelakaan sepeda motor begitu mendominasi dengan 76,42 persen. 
itu artinya, sebanyak 552.155 unit sepeda motor terlibat dalam kecelakaan yang mengakibatkan korbannya mulai dari luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. 
"setiap kecelakaan itu pasti diawali dengan pelanggaran. karenanya, membudayakan tertib berlalu lintas menjadi sangat penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas," ujar raden, menegaskan. 
kecelakaan sepeda motor juga menjadi "penyumbang" angka korban kecelakaan. dalam catatannya, raden mengungkap, jumlah korban kecelakaan sebanyak 117.962 orang. 
baca juga:lomba masak, dinas perikanan salurkan fish finder dan kartu jaminan kecelakaan ke nelayan
baca juga:1.639 nelayan dapat jaminan kecelakaan kerja dari bpjs ketenagakerjaan
kecelakaan parah hingga menyebabkan korbannya meninggal dunia sebanyak 7,21 persen atau 8.505 jiwa, luka berat 9.743 jiwa atau setara dengan 8,26 persen. sisanya 84,51 persen menderita luka ringan.
paripurna operasi zebra yang berakhir 27 oktober 2024, anatomi pelanggaran lalulintas di indonesia juga masih terbilang tinggi. 
dijelaskan raden, kepolisian menitikberatkan pada perilaku berkendara para pelanggar yang terjaring razia polisi lalulintas di seluruh wilayah tanah air. setidaknya, ada 4 pelanggaran yang paling mencolok.
"pelanggarannya mulai dari melawan arus, laju kendaraan melebihi batas kecepatan yang dibenarkan, menggunakan hp saat berkendara serta pengendara di bawah umur," ungkapnya. 
baca juga:kecelakaan lalulintas bisa dijamin bpjs kesehatan, tapi ada syaratnya!
baca juga:pasang barier di titik rawan kecelakaan lintas barat sumatera 
sisi lain, pantauan media ini yang masih sering terjadi di daerah-daerah adalah kendaraan yang membawa angkutan diduga kuat melebihi tonase yang dibenarkan berdasarkan spesifikasi kelas jalan. 
kementerian perhubungan, memiliki peranan yang sentral dalam menyikapi fakta lapangan yang sudah sering nyata terjadi ini. pasalnya, akibat perilaku overtonase menyebabkan tingkat kerusakan jalan raya di indonesia meningkat. 
aturan penyelenggara jalan
pembiaran yang dilakukan pemerintah lewat penyelenggara jalan, sesuai dengan kewenangan bisa berakibat pidana atau denda. 
kepastian ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan atau llaj. 
baca juga:korban tewas kecelakaan kerja di sungai serangai dipulangkan ke jabar 
baca juga: rp880 juta untuk bayar asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian
penegasan soal sanksi ini, diterang dalam beleid terkait tanggung jawab penyelenggara jalan. 
penyelenggara jalan ini, bisa saja mulai dari level pemerintah pusat seperti kementerian termasuk jajarannya seperti balai penyelenggara jalan negara atau bpjn. 
termasuk juga pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota, via satuan kerja teknis yakni dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr). 
ombudsman menegasi, tanggungjawab penyelenggara jalan, bukan semata-mata dimaknai secara sempit. semisal, memberikan tanda atau rambu-rambu lalulintas saja pada titik jalan yang rusak, bahkan mengancam nyawa manusia.
baca juga:143 nelayan di mukomuko diusulkan jaminan kecelakaan kerja
baca juga:jaminan kecelakaan kerja, anggaran pilkada ditambah lagi 
ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan
ada ancaman sanksi bagi penyelenggara jalan, ketika tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak. sanksinya mulai dari ancaman penjara paling lama setengah tahun atau denda rp 12.000.000;
lebih serius lagi, ketika jalan yang rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki dan mengakibatkan luka berat pada pengguna jalan ancamannya penjaranya paling lama satu tahun atau denda sebesar rp 24.000.000;
masih ada lagi, apabila lantaran kerusakan jalan yang terjadi sampai mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka penyelenggara jalan bisa dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak rp 120.000.000;
akan lebih serius lagi, ketika sudah terbukti menyebabkan pengguna jalan luka atau bahkan hingga meninggal dunia, namun penyelenggara jalan masih abai dengan tidak memasang tanda atau jalan rusak yang belum diperbaiki, ancaman pidananya adalah 6 bulan penjara atau denda rp 1.500.000. 
baca juga:pasang barier di titik rawan kecelakaan lintas barat sumatera 
baca juga:kecelakaan lalulintas bisa dijamin bpjs kesehatan, tapi ada syaratnya!
ragam sanksi baik penjara hingga denda itu, sebagaimana sudah ditulis sejak lama yakni pada tahun 2009, tepatnya di pasal 273 dalam uu llaj. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan