Surat Penetapan Tanggap Bencana Longsor di Pondok Panjang Belum Sampai di Meja Bupati

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 16 Oct 2024 - 21:12

Pjs Bupati Mukomuko. M Rizon, S.Hut, M.Si-Radar Utara/ Wahyudi -

surat penetapan tanggap bencana longsor di pondok panjang belum sampai di meja bupati                            mukomuko, radarutara.bacakoran.co - pjs bupati mukomuko, m rizon, s.hut, m.si ketika dikonfirmasi tidak menampik. hingga rabu, 16 oktober 2024.
dirinya belum menandatangani surat penetapan tanggap bencana longsor di desa pondok panjang, kecamatan v koto.
dikatakannya, bagaiaman ia akan menandatangani surat itu, jika suratnya saja belum sampai di meja bupati.
"saya malahan belum menerima surat itu. kalau saya menerima, pasti akan saya tandatangani langsung. karena ini untuk kepentingan bersama," tegas pjs bupati mukomuko, m rizon.
baca juga:bpbd lakukan assessment bencana longsor di pondok panjang
baca juga:penanganan longsor di pondok panjang tunggu surat tanggap darurat dari pjs bupati
terkait bencana alam longsor di desa pondok panjang yang mengakibatkan satu buah rumah milik warga terjun ke sungai dan belasan rumah warga lainnya terancam.
 pihaknya mengaku sudah turun ke lokasi dan menyampaikan kejadian itu kepada pemerintah provinsi dan balai sungai. 
dengan  harapan, kondisi seperti itu segera dapat tangani. agar tidak terjadi korban lagi, baik materi termasuk jiwa.
"sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan saja bencana longsor di desa pondok panjang segera ditangani dengan cepat," pintanya.
baca juga:turut prihatin, bupati sapuan serahkan bantuan kepada korban tanah longsor di pondok panjang
baca juga:bpbd lakukan assessment bencana longsor di pondok panjang
untuk diketahui, sampai sekarang ini pihak balai wilayah sungai (bws) sumatera 7 bengkulu. belum melaksankan penanganan longsor di desa pondok panjang, 
kecamatan v koto, kabupaten mukomuko. meski dampak terjadinya longsor, telah menerjunkan satu unit rumah milik warga setempat ke dasar sungai manjunto. selain mengancam lebih 14 rumah milik warga yang lainnya.
kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten mukomuko, ir apriansyah, st, mt menjelaskan. untuk penanganan longsor di wilayah itu. 
pihak bws bengkulu masih menunggu surat keputusan tanggap darurat yang dikeluarkan oleh pjs bupati mukomuko. 
baca juga:bwss diminta serius tangani longsor tebing sungai di mukomuko
baca juga:ratusan rumah warga mukomuko rawan longsor dan banjir
jika surat tanggap darurat itu keluar, pihak bws bengkulu akan langsung turun ke lokasi melaksanakan kegiatan penanganan.
"kalau surat itu keluar, pihak balai sungai akan langsung menurunkan alat berat dan perlengkapan lainnya untuk melaksanakan penanganan longsor di pondok panjang. sekarang itu hanya tinggal menunggu surat tanggap darurat dari pjs bupati mukomuko," kata apriansyah.
adapun sistem penanganan yang akan dilaksanakan oleh pihak bws sumatera 7 bengkulu nantinya yaitu, dengan melaksanakan penyudetan dan pengalihan alur sungai manjunto. 
adapun panjang sungai yang akan dilakukan penyudetan memiliki panjang 50 meter dengan lebar 10 meter. apriansyah meyakini, hanya dengan melakukan cara ini, ancaman bencana longsor di desa itu dapat diantisipasi dengan baik. 
sehingga belasan rumah milik warga yang kini terancam terjung ke dasar sungai dapat terselamatkan dengan baik.
baca juga:cegah longsor, pemdes lubuk mukti bangun talud penahan tanah
baca juga:longsor di lubuk gedang sudah dilaporkan ke bwss bengkulu
"benar, aliran sungai yang berada di tikungan yang mempunyai kecepatan tinggi dan daya rusak yang besar terhadap tepi sungai dialihkan dengan cara penyudetan. hasil dari penyudetan itu dibuang ke dinding luar sungai atau wilayah yang terdapat longsor," jelasnya.
jenis kegiatan penanganan bencana longsor yang akan dilaksanakan oleh bws sumatera 7 bengkulu. berdasarkan kajian teknis yang dilakukan oleh balai sungai, dinas pupr, bpbd, dinas perkim dan pihak terkait lainnya saat turun ke lokasi kejadian pada tanggal 7 oktober 2024 lalu. 
selain itu, sebelum kegiatan dilaksanakan, pihak balai sungai juga meminta agar pemerintah daerah menyiapkan seluruh administrasi. yang salah satunya yaitu surat pernyataan dari pemilik lahan yang terkena sudetan alur sungai tidak menuntut ganti rugi lahan.
"selain surat tidak menuntut ganti rugi lahan, pihak balai juga meminta akses lahan atau lahan untuk masuknya alat berat ke lokasi pekerjaan. untuk surat pernyataan ini, kami sudah meminta kepada camat setempat agar dapat menyampaikan ke dinas pada hari senin ini (kemarin, red). mudah-mudahan saja surat tanggap darurat cepat keluar dan pekerjaan  bisa dilaksanakan dengan segera," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 17 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan