Payung Hukum Pengelolaan Aset jadi PR Daerah

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 15 Oct 2024 - 21:35

Aset potensial yang dimiliki daerah ini bisa menjadi ceruk PAD-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ceruk PAD yang bisa dilakukan lewat pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), rerata masih belum maksimal, lantaran terkendala dengan payung hukum.

Tak pelak, manajemen pengelolaan aset untuk lebih bernilai ekonomi, masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti harus dikejar, untuk menggenjot penerimaan daerah.

Sekretaris Daerah, H Fitriansyah, SSTP, MM, saat dibincangi soal ini tak menampiknya. Pejabat pengelola aset ini, menyampaikan, telah meminta OPD teknis untuk mulai menggarap rancangan aturan yang akan menjadi dasar operasional.

"Karena memang sesuai regulasi, BMD dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga akan berimplikasi pada penerimaan daerah. Regulasinya ini yang masih digodok," ungkap Sekda, Selasa, 15 Oktober 2024.

Arsip RU, Sekda juga memimpin rapat koordinasi yang membahas terkait pengelolaan aset di daerah, pada Juli lalu ini, sudah menyampaikan, dasar hukum pengelolaan BMD ini sebagaimana dituangkan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Beleid tersebut, jelas dia, merupakan merupakan Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diundangkan pada 2 Juli 2024 ini.

Lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ini menyampaikan, regulasi tersebut menjadi kick off transformasi manajemen pengelolaan aset negara.

Sekda dalam rakor yang diinisiasi Bagian Kerjasama Setkab Bengkulu Utara itu, turut menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bengkulu.

"Substansi dari Permendagri BMD ini adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang paralel dengan upaya menggenjot penerimaan asli daerah," terangnya.

Lebih jauh, Sekda juga mengatakan, lahirnya Permendagri 7/2024 menjadi salah satu jawaban menyikapi masih tingginya ketergantungan fiskal daerah dengan transfer keuangan dari pusat, masih menjadi persoalan nasional.

payung hukum pengelolaan aset jadi pr daerah                             radarutara.bacakoran.co - ceruk pad yang bisa dilakukan lewat pemanfaatan barang milik daerah (bmd), rerata masih belum maksimal, lantaran terkendala dengan payung hukum. 
tak pelak, manajemen pengelolaan aset untuk lebih bernilai ekonomi, masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti harus dikejar, untuk menggenjot penerimaan daerah.
sekretaris daerah, h fitriansyah, sstp, mm, saat dibincangi soal ini tak menampiknya. pejabat pengelola aset ini, menyampaikan, telah meminta opd teknis untuk mulai menggarap rancangan aturan yang akan menjadi dasar operasional. 
"karena memang sesuai regulasi, bmd dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga akan berimplikasi pada penerimaan daerah. regulasinya ini yang masih digodok," ungkap sekda, selasa, 15 oktober 2024.
baca juga:potensi maritim, aspotmar kasal: aset berharga bagi bengkulu
baca juga:kpk serahkan aset rampasan senilai rp 89 miliar ke kemenkeu
arsip ru, sekda juga memimpin rapat koordinasi yang membahas terkait pengelolaan aset di daerah, pada juli lalu ini, sudah menyampaikan, dasar hukum pengelolaan bmd ini sebagaimana dituangkan dalam permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah (bmd).
beleid tersebut, jelas dia, merupakan merupakan perubahan atas permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah yang diundangkan pada 2 juli 2024 ini. 
lulusan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini menyampaikan, regulasi tersebut menjadi kick off transformasi manajemen pengelolaan aset negara.  
sekda dalam rakor yang diinisiasi bagian kerjasama setkab bengkulu utara itu, turut menghadirkan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan bengkulu.
baca juga: aset wisata 3 desa di kecamatan napal putih ini, butuh sentuhan pemerintah
baca juga:swasta, bisa kelola aset mangkrak. pemda perlu siapkan aturan ini untuk dongkrak penerimaan 
"substansi dari permendagri bmd ini adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset yang paralel dengan upaya menggenjot penerimaan asli daerah," terangnya. 
lebih jauh, sekda juga mengatakan, lahirnya permendagri 7/2024 menjadi salah satu jawaban menyikapi masih tingginya ketergantungan fiskal daerah dengan transfer keuangan dari pusat, masih menjadi persoalan nasional.
pantauan media ini, mendapatkan anatomi keuangan apbd secara nasional, dari nominal total sebesar rp 1.320.908,59 miliar pada tahun 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah sebagai pendapatan daerah, turut menjabar bagaimana kumulasi pad yang diproyeksikan dari seluruh daerah-daerah. 
diketahui, sokongan penerimaan asli daerah atau pad tahun ini, asumsi angkanya masih sangat jomplang yakni sebesar rp 381.893,26 miliar.  
baca juga:aset berharga, hak anak harus terpenuhi
baca juga:data semua aset yang terbakar, kadis pendidikan janji perbaiki gedung smkn 05 bengkulu utara
lewat aturan mendagri, tito karnavian yang diteken 20 juni 2024 dan diundangkan 2 juli 2024 itu, pemanfaatan aset daerah untuk bisa mendongkrak pad terbuka melibatkan pihak ketiga. 
parameter penetapan besaran sewa aset juga bisa lebih gamblang, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan wewenang pejabat. 
senada dengan sekda, kepala bagian kerjasama setkab bengkulu utara, yulman, s.pd, m.pd, mengatakan saat ini daerah masih tengah dalam penyelarasan regulasi yang relatif anyar tersebut. 
diterangkan yulman, spirit dari permendagri ini sudah menjadi kerangka dan konsep perumusan regulasi pelaksanaan yang masih akan dibawa ke forum rapat koordinasi. 
baca juga:amankan aset negara, pelindo bengkulu respon gugatan warga
baca juga:status naik ke penyidikan, jaksa sita aset dan dokumen desa talang rasau 
"karena pengaplikasiannya kan, perlu dikonsolidasikan dengan lintas satker di lingkungan pemerintah daerah. tapi, secara umum, daerah sangat konsen dalam persoalan ini," ujarnya. 
bagaimana dengan rujukan di daerah, khususnya soal standar biaya sewa yang mestinya ditetapkan lebih dulu  dalam peraturan kepala daerah? 
asn yang sempat aktif pada lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (lppm) universitas ratu samban bengkulu utara ini, menjelaskan, rakor yang baru saja dilakukan pihaknya bersama stakeholder di daerah hingga eksternal, menjadi bagian mitigasi kerja di sektor pengelolaan bmd. 
"sebagai user di daerah, tentu pelaksanaannya akan dirumuskan dan dikonsolidasi dengan lintas satker. penyelarasan ini, bukan sebatas terkait tupoksi satker. tapi juga penyelarasan atau pengkajian di sektor regulasi lainnya," jawab yulman di ruang kerjanya. 
baca juga:lebih dekat dengan ruu perampasan aset yang tak kunjung dibahas 
baca juga:39 ribu aset wakaf produktif, terbengkalai?
untuk diketahui, secara nasional asumsi pad yang teregister di pangkalan data keuangan sebesar rp 381.893,26 m, terbagi dalam beberapa sumber yakni pajak daerah sebesar rp 276.776,21 m, lain-lain pad yang sah sebesar rp 58.219,38 m, retribusi daerah rp 33.795,04 m serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar rp 13.102,63 m. 
fakta lainnya, dari total belanja daerah yang dipatok sebesar rp 1.384.711,89 m, masih didominasi oleh kebutuhan belanja pegawai sebesar rp 464.587,02 m.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 16 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan