Waspadai Fenomena Nominee Genjot Praktik Alih Fungsi Sawah

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Alih fungsi lahan pertanian kedepan di daerah, kedepan memungkinkan dipengaruhi oleh praktik asing yang membeli lahan, kemudian menggunakan nama orang lokal. Praktik semacam ini, dinamai dengan nominee. 

Akal-akalan asing dalam menyokong praktik alih fungsi kemudian menggerus kawasan-kawasan strategis, seperti di sektor pangan, modusnya menggunakan Nominee.

Di tengah kemampuan membayar lahan dengan banderol di atas rata-rata. Ditambah lagi dengan fakta pertanian belum berpihak sepenuhnya dengan petani sebagai pelaku utamanya serta dihadapkan dengan dilema kebutuhan dan kemiskinan, praktik nominee sangat mungkin terjadi dan mesti diantisipasi. 

Aktifis sosial Provinsi Bengkulu, Sony Taurus, saat dibincangi soal ini, cukup terpantik pemikirannya dengan analisa-analisa liarnya.

BACA JUGA:Alih Fungsi Sawah, Dipengaruhi Buruknya Distribusi Air Irigasi

BACA JUGA:Cegah Alih Fungsi Lahan, Pemkab Usulkan Pembangunan Irigasi

Persoalan sosial, kata dia, utamanya ekonomi petani, akan menjadi pemicu utama yang mesti dijadikan mitigasi serius oleh pemerintah kedepannya.

"Praktik alih fungsi ini secara umum, dapat dipengaruhi kemiskinan hingga pertumbuhan penduduk. Bukan tidak mungkin, asing memanfaatkan situasi ini," ungkapnya.

Ungkapan Presiden terpilih hasil Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang memiliki ambisi mengulang nostalgia indah Indonesia yang pernah swasembada beras, dipandang menjadi oase di tengah ironi puluhan tahun sudah kondisi itu menjadi sejarah.

Faktanya, pasca runtuhnya rezim orde baru yang memotori gebrakan di sektor pangan utama ini, Indonesia yang merupakan negara agraris, nyatanya tak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Kran impor beras, masih menjadi solusi instan yang menurutnya rentan dengan kepentingan elit, bermain mata dengan para importir di luar sana. 

BACA JUGA:Keluhan Irigasi Jebol Petani Pasar Sebelat, Solusi Alih Fungsi Jadi Alternatif Pahit

BACA JUGA:Alih Fungsi Lahan Terus Mengancam, Tantawi: Infrastruktur Pertanian Harus Jadi Fokus Pemda

"Kami memandang, komitmen pemerintah yang baru ini harus terjabar dalam proyeksi jangka pendek, sehingga upaya mencapai swasembada, dapat terus dievaluasi secara periodik," ujarnya.

Direktif serius di sektor pangan, kata dia, menjadi tuntutan. Bila perlu menjadi program strategis yang bersifat top-down, layaknya langkah yang dilakukan pemerintah seperti progam daerah otonomi khusus yang dilakukan di tanah Papua.