KPK Soroti Pengisian Pejabat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 04 Oct 2024 - 21:28

Kantor KPK RI-net-

MCP manajemen ASN sebanyak 69 persen menemukan poin terendahnya adalah Penilaian Sistem Merit. Mestinya, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.

Lewat hipotesis yang didapatkan, mengartikan penilaian sistem merit, diduga kuat tidak dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan indikator penilaian semestinya.

Rekomendasi KPK untuk dilakukan rencana aksi yang meliputi :

1. Memastikan pembagian kewenangan dan fungsi yang dilakukan dan penghindaran rangkap jabatan atau fungsi yang dapat mempengaruhi check and balance

2. Menerapkan kebijakan pengelolaan benturan kepentingan dan penghindaraan perdagangan pengaruh pada kebijakan

3. Meningkatkan regulasi terkait etika dan antikorupsi yang lebih jelas dan ketat untuk mendukung integritas pelaksanaan tugas setiap pegawai

4. Membangun sistem dan meningkatkan perlindungan pelapor untuk menciptakan mekanisme pengajuan yang aman dan efektif untuk mencegah praktik diskriminatif terhadap para pelapor dugaan korupsi.

KPK Minta Dibentuk Pencegahan Partisipatif

Turut diterangkan, KPK meminta daerah memiliki desain upaya pencegahan partisipatif. Seperti keberadaan penyuluh anti korupsi berbasis masyarakat, dikatakan KPK, sangat penting keberadaannya.

Skema ini bisa menjadi ujung tombak menggencarkan kampanye anti korupsi. KPK meminta daerah mensosialisasikan pencegahan praktik penyelewengan utas birokrasi serta penyalahgunaan wewenang.

Membaca di laman resminya, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diulas KPK, menyebutkan adanya tujuh jenis korupsi diantaranya : Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan serta Gratifikasi.

Dalam lawatannya ke Pemda BU, KPK dalam paparannya, akan melihat rencana aksi IPAK mulai dari sektor perijinan, Dukcapil, sektor pendidikan dan kesehatan, Mall pelayanan publik yang di desain menjadi basis pelayanan terpadu kepada masyarakat yang nyaman.

kpk soroti pengisian pejabat                             radarutara.bacakoran.co - pengisian jabatan di lingkungan pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah daerah, adalah sektor yang sangat berisiko terjadinya korupsi. 
komisi pemberantasan korupsi atau kpk, mencerita modus yang paling lazim adalah gratifikasi hingga penyuapan. praktik tersebut, alih-alih untuk mempengaruhi promosi, mutasi hingga seleksi penerimaan pegawai di lingkungan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. 
lembaga anti rasuah itu mengungkap, survei penilaian integritas (spi) tahun 2023 menempatkan jual beli jabatan sebagai salah satu tolok ukur pada indikator pengelolaan sumber daya manusia (sdm). 
hasil selisik via survey tersebut, anatomi praktik korupsi sudah tergambarkan dalam sektor-sektor yang paling menyebabkan kerentanan terjadinya kkn. 
baca juga:kpk 'minta' info masyarakat, identitas dijamin aman!
baca juga:kpk tingkatkan profesionalitas penegakan hukum dengan sistem penuntutan elektronik
torehan hipotesis yang berhasil dijumput kpk dengan istilah penilaian responden tersebut, fokus pada empat sektor pemantik korupsi. 
sektor tertinggi ditempati kementerian, lembaga dan pemerintah daerah paling berisiko tinggi melakukan perdagangan jabatan, walaupun kini di tataran eselon utama pada setiap tingkatan sudah dilakukan lewat lelang atau seleksi jabatan pimpinan tinggi (jpt) mulai pratama hingga utama sebanyak 36 persen. 
sektor berikutnya adalah pengaruh kedekatan dengan pejabat dalam promosi atau mutasi pegawai dengan nilai 34 persen. posisi ketiga ditempati oleh pengaruh hubungan kekerabatan dalam promosi atau mutasi pegawai. 
sektor berikutnya adalah kerentanan praktik korupsi adalah pengaruh kesamaan almamater/golongan organisasi dalam promosi dan mutasi pegawai. 
baca juga:kpk tahan dua tersangka korupsi di pt asuransi jasindo, kerugian negara rp38 miliar
baca juga:mukomuko maksimalkan pelaksanaan mcp kpk 8 area
torehan angka-angka kerentanan dengan pemantik praktik korupsi itu sejalan pula dengan hasil penilaian monitoring center for prevention atau mcp yang dilakukan pada tahun 2023. 
kesimpulannya adalah manajemen atau pengelolaan asn memiliki skor capaian paling rendah dari 8 area intervensi mcp yang dilakukan pada periodisasi itu. 
mcp manajemen asn sebanyak 69 persen menemukan poin terendahnya adalah penilaian sistem merit. mestinya, penilaian harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. 
lewat hipotesis yang didapatkan, mengartikan penilaian sistem merit, diduga kuat tidak dilakukan dengan baik dan tertib sesuai dengan indikator penilaian semestinya. 
baca juga:kpk serahkan aset rampasan senilai rp 89 miliar ke kemenkeu
baca juga:kongkalikong selama 10 tahun, kpk tahan rekanan gubernur maluku
rekomendasi kpk untuk dilakukan rencana aksi yang meliputi :
1.  memastikan pembagian kewenangan dan fungsi yang dilakukan dan penghindaran rangkap jabatan atau fungsi yang dapat mempengaruhi check and balance 
2. menerapkan kebijakan pengelolaan benturan kepentingan dan penghindaraan perdagangan pengaruh pada kebijakan
3. meningkatkan regulasi terkait etika dan antikorupsi yang lebih jelas dan ketat untuk mendukung integritas pelaksanaan tugas setiap pegawai
4. membangun sistem dan meningkatkan perlindungan pelapor untuk menciptakan mekanisme pengajuan yang aman dan efektif untuk mencegah praktik diskriminatif terhadap para pelapor dugaan korupsi.
baca juga:kpk bakal hadirkan lima saksi di persidangan mantan gubernur maluku utara
baca juga:jelang pilkada, penyaluran bansos dipantau kpk ri
kpk minta dibentuk pencegahan partisipatif 
turut diterangkan, kpk meminta daerah memiliki desain upaya pencegahan partisipatif. seperti keberadaan penyuluh anti korupsi berbasis masyarakat, dikatakan kpk, sangat penting keberadaannya. 
skema ini bisa menjadi ujung tombak menggencarkan kampanye anti korupsi. kpk meminta daerah mensosialisasikan pencegahan praktik penyelewengan utas birokrasi serta penyalahgunaan wewenang. 
membaca di laman resminya, uu pemberantasan tindak pidana korupsi yang diulas kpk, menyebutkan adanya tujuh jenis korupsi diantaranya : kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi. 
dalam lawatannya ke pemda bu, kpk dalam paparannya, akan melihat rencana aksi ipak mulai dari sektor perijinan, dukcapil, sektor pendidikan dan kesehatan, mall pelayanan publik yang di desain menjadi basis pelayanan terpadu kepada masyarakat yang nyaman.
baca juga:kpk rilis titik rawan korupsi, salah satunya saat penganggaran 
baca juga:16 pejabat bengkulu utara dipantau kpk 
"penyuluhan anti korupsi partisipatif perlu dilakukan kepada asn, legislatif untuk meningkatkan dimensi ipak sesuai dengan sop, sehingga sejalan dengan apa yang telah ditinjau," wejangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan