RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional serta semakin ketatnya persaingan ekonomi di tataran global membuat inklusi keuangan menjadi prioritas penting pemerintah.
Untuk itu, pemerintah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Lembaga DNKI dipimpin langsung Presiden RI terdiri dari unsur pemerintah seperti Menko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Sosial.
BACA JUGA:Efisiensi dan Keamanan QRIS Turut Mendorong Masyarakat untuk Tinggalkan Pembayaran Tunai
BACA JUGA:Transaksi QRIS Melonjak, Revolusi Pembayaran Digital di Indonesia
Alhasil, berkat kolaborasi dan sinergi yang terjalin antarlembaga maupun pelaku usaha serta elemen masyarakat, tingkat inklusi keuangan nasional dalam sepuluh tahun terakhir terus meningkat.
Semenjak penetapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada 2016, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin persentase.
Peningkatan tersebut didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan. Sampai akhir 2024, ditargetkan inklusi keuangan secara nasional akan mencapai 90 persen.
BACA JUGA:Pengguna QRIS Meningkat, Solusi Pembayaran Tanpa Tunai Kian Digemari
BACA JUGA:Peran QRIS Bagi Pemulihan Ekonomi
Pemerintah dan OJK mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), sekaligus untuk mewujudkan target inklusi keuangan sebesar 98 persen di 2045.
"Capaian yang baik ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama dari seluruh anggota DNKI, pelaku usaha sektor keuangan, sektor swasta, mitra pembangunan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam orkestrasi yang harmonis di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), " jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Harian DNKI dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta.
Melalui DNKI, berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan, yakni selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan yang menjangkau lebih dari 10 juta peserta. Untuk program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah dijalankan dan secara kumulatif sejak 2015 telah berhasil membuka sekitar 58 juta rekening atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.
BACA JUGA:Mulai 17 November 2023, QRIS Bisa Dipakai Belanja di Singapura
BACA JUGA:Efisiensi dan Keamanan QRIS Turut Mendorong Masyarakat untuk Tinggalkan Pembayaran Tunai