BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), Selasa 20 Agustus 2024 menggelar kegiatan Bakti Sosial untuk Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi.
Namun sebelum kegiatan baksos digelar, Tim Sentra Dharma Guna Bengkulu terlebih dahulu dilibatkan untuk melakukan asesmen terhadap kebutuhan SAD.
Koordinator Penyaluran Baksos Sentra Dharma Guna Bengkulu, Kartika Ari Pratama mengatakan, asesmen ini dilakukan dengan intensif, sehingga kebutuhan SAD benar-benar terpetakan.
"Langkah ini juga untuk memastikan agar bantuan yang diberikan nanti, tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang terpencil itu," ungkap Kartika.
BACA JUGA:Kemensos Buka Lelang Jabatan Eselon I, Ini Syarat Lengkapnya
BACA JUGA:Tim Kemensos ke Bengkulu Utara, Bawa Kabar Baik Soal Bayi Baru Lahir
Menurut Kartika, dalam pelaksanaan asesmen, mencakup berbagai aspek krusial dalam kehidupan SAD. Seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, serta akses terhadap layanan sosial lainnya.
"Makanya dalam pendataan dan wawancara, kita lakukan secara langsung di lapangan," beber Kartika, Senin 19 Agustus 2024.
Dengan harapan, lanjut Kartika, diperoleh data atau gambaran yang benar-benar akurat, terutama menyangkut kondisi dan kebutuhan mereka.
"Jadi asesmen ini merupakan elemen dan bagian terpenting dalam rangkaian kegiatan baksos. Karena sejak awal, baksos ini bukan sekadar memberikan bantuan saja," kata Kartika.
BACA JUGA:Penguatan Kearifan Lokal dan Ekonomi Kreatif Dapat Dukungan Kemensos RI
BACA JUGA:Dua Penyandang Disabilitas Dapat Motor Khusus dari Kemensos
Tetapi juga, sambung Kartika, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut, sesuai dengan kebutuhan nyata dari SAD. Dengan kata lain, asesmen ini merupakan salah satu langkah krusial.
"Seperti untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik SAD. Sehingga bantuan yang kita salurkan nanti, memberikan dampak atau manfaat signifikan,” tegas Kartika.
Kartika menambahkan, hasil asesmen yang dilakukan menunjukkan masyarakat SAD yang didata, 20 orang telah memiliki Kartu Keluarga dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).