Total beban tersebut, muncul mulai dari kebijakan program Jaminan Hari Tua atau JHT sebesar 3,7 persen, Jaminan Kematian sebesar 0,3 persen.
BACA JUGA:OPD Tinggalkan Ruang Sidang, Paripurna DPRD Memanas
BACA JUGA:Belum Maksimal Support Olahraga, Ini Langkah Pemprov Bengkulu
Belum lagi, Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24%-1,7%, Jaminan Pensiun sebesar 2 persen, Jaminan Kesehatan sebesar 4 persen serta Cadangan Pesangon sebesar 8 persen.
Lewat parameter tersebutlah, kemudian menjadi sikap APINDO bersama dengan serikat buruh menyampaikan keberatan terhadap pemberlakuan program Tapera terhadap pekerja swasta dan dunia usaha.
Dijelaskan pula, saat ini dunia usaha memiliki beban sebesar 0,5 persen serta pekerja sebesar 2,5 persen sebagai beban tambahan, akan kian memberikan pukulan beban finansial yang telah ada.
"....kebijakan ini dianggap kurang tepat dan menambah tekanan bagi dunia usaha dan juga para pekerja," tegasnya.
BACA JUGA:Bisa Jual Pertalite, Ini Syarat Yang Harus Dipenuhi Pertashop
BACA JUGA:Usai Rakernas, Mirza Daftar ke PDI Perjuangan
Kebijakan yang menempatkan BP Tapera sebagai pelaksana eksekutorial program ini, dinilai APINDO sudah sangat tepat sasaran yang telah diterapkan kepada ASN, TNI dan Polri.
Sedangkan, pekerja swasta dapat memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk memenuhi kebutuhan perumahan mereka.
Hal yang lebih faktual lagi, bagaimana dengan mereka yang telah memiliki perumahan yang dibangun secara mandiri?
Persoalan ini pun menjadi perbincangan di kolom komentar medis sosial yang dibuka oleh APINDO, yang memantik lewat sikapnya terhadap rencana kebijakan pemerintah yang masih banyak menjumpa kontra itu.
BACA JUGA:Maju Pilgub Bengkulu, Meriani Bidik Dukungan 12 Kursi DPRD
BACA JUGA:Data Semua Aset yang Terbakar, Kadis Pendidikan Janji perbaiki Gedung SMKN 05 Bengkulu Utara
Lantas bagaimana pemanfaatan layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan yang dijadikan opsi bagi APINOD untuk diambil oleh pemerintah?