BACA JUGA:Dinas Kesehatan Bagikan Tablet Fe Untuk Remaja Putri
"Kami mengimbau, agar penerapan ini secara konsisten mendapatkan dukungan via simpul-simpul masyarakat di daerah, organisasi, termasuk OPD menjadi motor aktivitasi," serunya, mengajak.
Saat ditanyai perihal alih rupa dokumen kependudukan yang meninggalkan fisik atau paperless? dia mengatakan migrasi itu sudah mulai bergulir secara bertahap.
Urgensi alih bentuk data kependudukan ini, terus Suwanto, dilatarbelakangi dengan desain basis data tunggal serta perangkat sistem yang terintegrasi ke beberapa dokumen yang mengait dengan layanan publik.
Pasalnya bukan NIK saja di dalam KTP digital ini. Komponennya akan sangat beragam, sebagai basis data tunggal yang menjadi proyeksi pemerintah.
BACA JUGA:Ratusan Ton Beras Bapang Pekan Ini Bakal Disalur
BACA JUGA:Pemdes Jogja Baru Salurkan BLT DD Bulan April dan Mei, Sekaligus Titik Nol Pembangunan Fisik TA 2024
Di dalamnya nanti bakal ada data e-KK, BPJS, vaksin, termasuk kartu pegawai jika itu seorang ASN.
Artinya, komponen di dalam KTP digital ini semakin komprehensif, sehingga simplifikasi yang ingin dicapai bisa terwujud.
Operasional pelayanan publik yang akan dilakukan lewat kantung-kantung pelayanan sesuai dengan urusannya, akan lebih simpel dengan operasional yang kian rendah.
"Termasuk di dalamnya adalah NPWP," bebernya.
BACA JUGA:Dewan Dorong Pemkab BU Lengkapi Fasilitas Kesehatan dengan Dokter Spesialis Mata
BACA JUGA:Ini Daftar 88 Desa Dengan Antusiasme Pendaftar PPS Rendah, Gajinya Padahal Rp 1,5 Juta
Dirinya tak menyangkal, terap teknologi migrasi rupa dokumen kependudukan itu, tak langsung dilakukan total. Melainkan bertahap.
Karenanya, lanjut dia, usai dilauching awal tahun lalu, pemerintah memproyeksikan migrasi rupa KTP di tahun ini setidak-tidaknya 20 persen penduduk sudah memiliki KTP digital.
Dengan adanya proyeksi nasional terkait KTP digital ini, Suwanto bilang, setidak-tidaknya untuk Kabupaten Bengkulu Utara terus mendukung upaya pemerintah.