Rentet kejadian kebakaran yang belakangan kerap terjadi, dinilai Agustanto harusnya sudah menjadi warning bagi pemerintah daerah soal urgensi unit-unit kendali damkar.
Upaya daerah yang berhasil melobi pusat, sehingga menjadi obyek program hibah dari Negara Jepang, turut diakui legislatif sebagai upaya cerdas menyikapi ruang gerak fiskal terbatas yang menjadi kasus laten di banyak daerah.
"Tinggal lagi, manajemen OPD terkait untuk jangka pendek dan jangka panjang tentang kebutuhan Damkar ini harus dilakukan," ungkapnya.
BACA JUGA:Gak Pakai Ribet, Ini Cara Jitu Agar Pohon Durian Cepat Berbuah
BACA JUGA: Pemprov Bengkulu Berikan Himbauan Pada Pemudik Idul Fitri 1445 H.
"Termasuk forum TJSLP bisa memainkan peran," susulnya lagi menegas.
Dia menegas, jika tidak segera mungkin dilakukan, maka justifikasi negatif terhadap pemerintahan di daerah, lama-lama juga akan terjadi.
Terpisah, Kepala Satpol PP dan Damkar BU, Sasman,S.Sos, MM, mengatakan desain penempatan damkar secara umum sudah dilakukan.
Langkah mencari solusi, untuk dapat meng-upgrade fasilitas damkar yang fungsinya juga sangat luas, lebih kurang hingga belasan item, kata Sasman, terus dilakukan daerah.
BACA JUGA:Ini Jadwal Tutup Pabrik Sawit Sebelum Lebaran, Harga Cenderung Turun
BACA JUGA:Sertifikasi Belasan Miliar Belum Cair, Ini Alasannya
Walau pun, terus dia lagi, kendala keterbatasan anggaran di daerah yang terjadi. Kondisi semacam ini, kata Sasman, tidak hanya terjadi di Bengkulu Utara, tapi banyak di daerah lain juga.
"Maka lewat arahan bapak Bupati Mian, alhamdulillah daerah kita ini menjadi obyek program hubungan diplomatis Indonesia-Jepang. Kita mendapatkan 3 unit kendaraan, untuk menunjang fungsi damkar," kata Sasman.
Kepastian program yang sudah dileges pusat dan diterima daerah, kata Sasman, menjadi jawaban atas upaya daerah menyikapi kondisi pelik dan dilematis akan kebutuhan unit damkar di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan dan tersebar di 19 kecamatan.
"Tata kelola damkar, tentu terus dilakukan evaluasi. Seturut dengan perkembangan dan kebijakan fiskal di daerah dan juga pusat pusat. Sembari mengintip, program-program lain yang memungkinkan untuk ditarik ke daerah kita," ungkapnya memungkas. (*)