BACA JUGA:Kemenkes Waspadai Kasus TB di Indonesia yang Meningkat
BACA JUGA:OJK-Kemendagri Perkuat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
Menurutnya desentralisasi dana haji, sangat memungkinkan dilakukan.
Pemikiran ini, dilatari dengan niatan agar sebaran program-program pemerintah yang menggunakan kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BKPH yang merupakan lembaga non struktural di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dapat dilakukan di seluruh daerah.
"Tinggal lagi apakah desentralisasi penuh atau desentralisasi dengan skema-skema yang dirasionalisasikan pemerintah," kata dia.
"Langkah ini sangat mungkin dilakukan," terusnya menyeru.
BACA JUGA:Perpadi Puji Gebrakan Kementan Menambah Alokasi Pupuk
BACA JUGA:Perusahaan Media Ditantang Adopsi Perkembangan Teknologi
Desentralisasi dana haji, kata dia, bakal memberikan implikasi yang sangat luas.
Khususnya daerah yang lazim dihadapkan dengan kasus laten; keterbatasan fiskal.
"Tinggal lagi peruntukannya, harus jelas. Supaya ga ngalor ngidul nantinya. Persis seperti DBH Sawit misalnya, peruntukannya kan jelas," ujarnya.
Di level elit, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahkan pernah bilang kerja Badan Pengelola KeuanganHaji (BPKH) menjadi perhatian publik.
Itu terjadi karena mengelola dana haji yang besar dan berasal dari jemaah.
BACA JUGA:Ekonomi Digital akan Buka 3,7 Juta Peluang Pekerjaan Baru di 2025
BACA JUGA:Kominfo Dorong Riset dan Pengembangan Ekonomi Digital
Oleh karena itu, Jokowi, lugas mewanti-wanti agar BPKH hati-hati dalam mengelola dana jemaah haji.
"BPKH kinerja dan gerak-geriknya selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, kenapa? Karena mengelola dana haji dengan jumlah besar," ungkap Jokowi, Selasa, 12 Desember 2023.
Wanti-wanti itu, lugas disampaikan Jokowi pada Pengarahan Rapat Kerja atau Raker serta Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji tahun lalu.
"Tadi disampaikan Pak Kepala BPKH, Rp 165 triliun. Gede banget, dana yang dikelola gede banget jadi saya titip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH," pesannya kepada BPKH, serius.
BACA JUGA:Pelayanan Adminduk Lewat STUDI atau Sehari Tunggu Jadi
BACA JUGA:Buka Bersama, PKS Apresiasi Caleg yang Telah Berjuang
Jokowi meminta agar dana umat diinvestasikan di tempat aman.
Jokowi mewanti-wanti jangan sampai dana umat diinvestasikan di tempat yang tidak jelas.
"Beliau sampaikan 75% diinvestasikan di SBSN ini alhamdulillah ini tempat aman, berada di BI, 2% di investasi langsung menurut saya juga masih aman. Jangan sampai seperti yang lain-lain diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng hilang uangnya," ujarnya.
"Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu jangan sampai berkasus seperti itu," lanjut Jokowi.
BACA JUGA:Hati-hati! Ini Hukum Tukar Uang Baru Untuk Angpau Lebaran? Simak Penjelasannya
BACA JUGA:Koalisi Bersama Lawan Dengue Targetkan Nol Kematian pada 2030
Jokowi kembali menegaskan agar pengelolaan dana umat dijaga dengan hati-hati, mengedepankan prinsip syariah.
"Saya titip hati-hati mengelola dana umat harus betul-betul dikelola profesional mengedepankan akuntabilitasi prinsip syariah karena sekali lagi ini uang rakyat uang umat," tandasnya. (*)