Tak hanya itu saja, Supriyanto juga menilai perlunya persoalan ini dinaikkan ke jenjang lebih tinggi. Langkah ini, kata dia, agar didapatkan benang merah persoalan.
BACA JUGA:Ditilep Tersangka, Duit SPP Tak Kunjung Dikembalikan ke Negara
BACA JUGA:Perkembangan Kehidupan Nelayan Jadi Fokus Pemprov Bengkulu
Di tengah tahun politik seperti saat ini, kata dia, fokus layanan dasar dan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif sangat dibutuhkan. Berlarut-larutnya, persoalan ini, justru akan menjadi preseden atau justifikasi negatif secara politis.
"Jangan sampai persoalan teknis dan administratif, apalagi politis, lantas mengabaikan kepentingan publik yang lebih prinsip," ungkapnya.
"Karena pemerintah adalah sistem. Bukan personality," jelasnya lagi.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (DPTHP) BU, Juita Abadi, dikonfirmasi soal jebolnya irigasi yang terintegrasi dalam Daerah Irigasi (DI) Air Nokan Rama Agung, mengaku sudah mendapat laporannya.
BACA JUGA:Teman Alumni SMP Bertanya Soal Jalan, Sujono: Saya Sebenarnya Malu
BACA JUGA:Waspada Banjir, Pantau Debit Air Sungai. Begini Pesan Kapolsek Ketahun..
"Sudah kita sampaikan ke OPD teknisnya dek, untuk disikapi," ujar Juita.
Untuk diketahui, irigasi yang jebol itu merupakan irigasi sekunder yang menjadi kewenangan kabupaten. Maka penyelenggaraannya, dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lewat Bidang Sumber Daya Air.
Sementara, kata Juita, langkah penanganannya, dilakukan bersama masyarakat dalam gotong royong. Kata Juita, dengan entitas sosial masyarakat yang masih sangat terjaga ini, menjadi basis penguatan kolaboratif dan partisipatif.
"Fokusnya dalam penanganan darurat ini adalah menjalankan fungsi irigasi, sembari dibarengi dengan kajian teknis oleh satker berkompeten," terangnya.
BACA JUGA:DP2KBP3A Bakal Dampingi Korban Fitnah, Kekerasan dan Asusila
BACA JUGA:Kenaikan Gaji PNS 8 Persen, Pemerintah Mukomuko Tunggu Petunjuk Pusat
Sekadar menginformasikan, total sawah di daerah ini seluas 3.400 hektar.