Mengawali kegiatan tahun anggaran 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut di Surabaya, yakni KM Logistik Nusantara 3 yang dioperatori PT Pelni.
Pelayaran perdana tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan pelaksanaan program tol laut yang dilakukan Kemenhub guna mendorong konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia, serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Buyung Lalana mengatakan, KM. Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak - Jailolo - Tidore - Tanjung Perak. "Pada pelayaran perdana ini, KM. Logistik Nusantara 3 akan membawa muatan sebanyak 115 Teus, berupa muatan bahan pokok dan penting (Bapokting) seperti beras, minyak goreng, dan gula sebanyak 77 Teus ke Tidore, dan sebanyak 38 Teus ke Jailolo," urainya pada Rabu (17/1/2024). Menurut Buyung, dengan dilaksanakannya pelepasan pelayaran perdana kapal tol laut, KM. Logistik Nusantara 3 itu, diharapkan kebutuhan akan barang pokok dan penting, khususnya pada wilayah Maluku Utara dapat terpenuhi dan dapat menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat. "Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berpesan kepada para operator pelaksana kegiatan tol laut untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien, serta tetap mengutamakan keselamatan," katanya. Selain itu, Buyung juga mengajak semua pihak, baik lembaga dan institusi terkait, serta Pemerintah Daerah untuk terus berkolaborasi dalam mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ini. Lebih jauh Buyung mengatakan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No.4 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan tol laut, dilaksanakan dalam rangka menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur, serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah 3TP, dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga. BACA JUGA:Ini Dua Syarat Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di 2024 "Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terus menyelenggarakan kegiatan tol laut sejak 2015 dengan tetap melakukan evaluasi agar pelayanan kapal tol laut terus meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt Antoni Arif Pribadi dalam beberapa kesempatan bahwa program tol laut akan terus dilaksanakan secara konsisten dan lebih baik lagi sebagai bentuk komitmen dan kehadiran Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah yang masih tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Pada kesempatan yang sama, Perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Indra Maulana menyampaikan ucapan terima kasih dan sangat mengapresiasi kepada Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang secara konsisten terus melaksanakan program tol laut. Kapal tol laut selalu ditunggu kedatangannya terutama oleh masyarakat wilayah atau daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). "Lebih dari itu, program tol laut yang dilaksanakan saat ini, selain telah mampu menjaga ketersediaan barang, juga berdampak pada penurunan harga yang rata-rata mencapai 11 sampai dengan 12 persen pada wilayah Indonesia bagian timur," kata Indra. (*) Sumber : infopublik.id
Kategori :