Berangkat dari subjek hingga objek kebijakan, direktif di lingkungan pemerintahan juga harus mencerminkan sisi positif, salah satunya imbasan di sektor pelayanan publik.
BACA JUGA:Hore, Tunjangan BPD dan Perangkat Desa Naik
BACA JUGA:DPMD Mukomuko Perjuangkan Dana BPJS Kesehatan Perangkat Desa
Pemerintah dan pemerintahan sebagai sebuah sistem, kata Salamun, merupakan motor yang harus mampu membangun sistem stimulan yang pada pokoknya adalah pelaksanaan pelayanan publik yang maksimal.
"Sektor yang digandeng pun, harus sedapat mungkin memberikan efek pada masyarakat luas," ujarnya.
APBD 2025 Dongkrak Alokasi Dana Desa
Catatan RU, Alokasi Dana Desa (ADD) TA 2025 oleh daerah ditambah, sejalan dengan penambahan tunjangan yang diberikan kepada BPD dan perangkat desa.
Jumlah penambahannya mencapai Rp 5 miliar. Angka tersebut berdasarkan rencana kenaikan tunjangan perangkat desa dan BPD yang dibahas jelang pengesahan APBD, November 2024 lalu.
BACA JUGA:Era Kepempinan Kada Baru, Program Beasiswa Perangkat Desa Berlanjut?
BACA JUGA:Jika APBDes 2025 Molor, Siltap Perangkat Desa Jadi Taruhan
Diketahui, ADD tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 79,8 miliar yang diperuntukkan kepada 215 desa yang menyebar pada 19 kecamatan.
BPD di Kabupaten Bengkulu Utara jumlahnya sebanyak 1.173 orang. Paling banyak jumlah BPD yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk itu, adalah 7 orang.
Legislatif desa ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tunjangan mereka berbeda-beda. Jomplang begitu kentara pada Sekretaris dan anggota.
Sebelum penambahan tunjangan, seorang ketua BPD, tunjangannya sebesar Rp 1.500.000 per bulannya. Wakil Ketua 1.050.000. Sedangkan Sekretaris tunjangannya sebesar Rp 900.000, anggota sebesar Rp 750.000. Yang dimaksud tunjangan adalah pendapatan yang diterima oleh BPD setiap bulan.
BACA JUGA:Tingkatkan Kapasitas SDM, Perangkat Desa Diberi Pelatihan Jurnalistik
BACA JUGA:Gandeng Kejaksaan, BPD Bersama Perangkat Desa Bangun Karya Ikuti Penyuluhan Hukum
Kabar ketimpangan pendapatan ini, menjadi fokus yang tengah dibahas di tingkat TAPD. Mencermati angka jomplang itu, diperkirakan akan ada lebih dari 700-an anggota BPD yang terimbas. Rencana akhir tahun lalu, kenaikan tunjangan senilai Rp 100.000 hingga 150.000 yang berlaku 2025.