MUKOMUKO RU – Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia. Warga di kabupaten Mukomuko yang dinyatakan miskin ekstrem mencapai 23 ribu jiwa.
Data dan indikator dari Kemenko dan PMK RI, masih data mentah dan belum menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah khususnya di Kabupaten Mukomuko. “Data yang disampaikan Kemenko PMK RI. Jumlah warga miskin ekstrem di daerah kita ini sebanyak 23 ribu jiwa. Dan telah di lakukan verifikasi dan validasi data (Verval) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak 17 ribu jiwa,” kata Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mukomuko, H Gianto, SH, M.Si melalui Kepala Bidang Ekososbud Novtri S. Indikator warga miskin ekstrem oleh Kemenko PMK RI yaitu pendapatan warga yang bersangkutan Rp11 ribu per hari. Sedangkan mayoritas warga di daerah ini di atas Rp 11 ribu per hari. Nah, dari indikator itu, pemerintah pusat pun telah menyerahkan ke daerah untuk menambah indikator-indikator yang disesuaikan dengan kondisi di suatu daerah. BACA JUGA: Kodim 0428/MM Peduli Veteran, Warakawuri dan Panti Asuhan “Inilah yang akan kita tetapkan bersama. Tentunya melibatkan pihak-pihak terkait. Intinya jika indikator Rp 11 ribu per hari pendapatan warga. Maka besar kemungkinan daerah kita ini tidak ada lagi warga yang miskin ekstrem,” bebernya. Adapun beberapa usulan dan saran dari berbagai pihak. Di antaranya akan memasukan indikator lansia tinggal sendiri, penderita penyakit kronis dan lainnya. Ditanya desa di daerah ini menetapkan warga miskin ekstrem dan mengunakan BLT-DD. Novtri menjelaskan desa menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta adanya musyawarah bersama di tingkat desa dan kecamatan. “Yang jelas nanti akan di musyawarahkan dan disepakati bersama dengan pihak-pihak terkait sebelum di laporakan ke Kemenko PMK RI. Yang disesuaikan dengan kearifan lokal di daerah ini. Untuk tahap pertama ini. Sebanyak 17 ribu warga miskin berdasarkan hasil verval dari teman-teman Dinsos Kabupaten. Nantinya akan di koordinasikan lebih lanjut, dan akan di pimpin ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dalam hal ini Wakil Bupati Mukomuko,” pungkasnya. (rel)
Kategori :