RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perang sudut pandang, menyorot rencana menyudahi pilkada langsung yang pertama kali digelar sejak 2005, terus terjadi.
Konsekuensi angka bagi negara atas pilkada serentak, terus mengemuka dan menjadi timpal balas atas wacana yang lugas diutarakan Presiden Prabowo Subianto, belum lama ini yang dinilai sangat tidak efisien.
Prabowo melempar wacana, Pilkada untuk (kembali) dipilih oleh DPRD. Wacana Presiden itu diutarakan, saat memberikan sambutan HUT Golkar ke-6 dasawarsanya yang dipusatkan di Sentul International Convention Center, Bogor pada Kamis, 12 Desember 2024.
Orang nomor satu di Indonesia itu, mengeluhkan tingginya biaya penyelenggaraan kontestasi perhelatan pesta demokrasi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
BACA JUGA:Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada
BACA JUGA:Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Total Anggaran Pilkada 2024
Puncaknya, adalah saat Pilkada yang telah digelar di 545 daerah di Indonesia. Kalau dirinci, Pilkada tersebar pada 37 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota di Indonesia secara serentak pada tahun 2024.
Bobot Anggaran di Pilkada Langsung
Hitung-hitungan anggaran yang direkap dari laporan atas Nota Perjanjian Hibah Anggaran (NPHD), muncul postur anggaran dari seluruh daerah, minus DKI Jakarta dan DI Yogyakarta praktis menyedot anggaran nyaris saja Rp 38 triliun.
Mencatat perhelatan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak sejak 2017, dari Tempo, telah menghitung anggaran yang dipakai untuk Pilkada tidak kurang dari Rp 80,65 triliun.
Nominal total itu, dihitung mulai dari Pilkada 2017 yang menyedot anggaran Rp 4,2 triliun, Pilkada 2018 senilai Rp 18,5 triliun, berlanjut lagi 2020 Rp 20,4 triliun serta Pilkada serentak se-Indonesia pada 2024 yang menyedot anggaran Rp 37,52 triliun.
BACA JUGA:Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada
BACA JUGA:Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Ini Total Anggaran Pilkada 2024
Objek NPHD Pilkada 2024 untuk KPU, Bawaslu, TNI dan Polri
Pada Juli 2024, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan daerah, Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan kondisional tindak lanjut atas mandatory anggaran yang semestinya sudah disalur paling lambat 5 bulan sebelum tahapan pemungutan suara.
Dijelaskan, rangkuman laporan yang telah dihimpun pusat mendapati angka NPHD Pilkada dengan KPU nilainya Rp28,73 triliun dan sudah terealisasi senilai Rp22,11 triliun.
Dilaporkan juga, 518 pemda telah meneken NPHD dengan Bawaslu senilai Rp 8,61 triliun. Sebanyak 387 daerah meneken NPHD dengan Tentara Nasional Indonesia dengan nilai total Rp 936,95 miliar dengan realisasi penyaluran hibah senilai 567,43 miliar oleh 200 pemda.