MUKOMUKO.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mukomuko, benar-benar dibuat bingung.
Pasalnya, hingga sekarang dinas ini belum memiliki data resmi kebutuhan rambu jalan dan sarana prasarana lain untuk jalan di jalur rawan kecelakaan lalu lintas.
Akibat tidak memiliki data kebutuhan rambu jalan dan kebutuhan sarana prasarana lain. Dishub Mukomuko belum dapat berbuat banyak, termasuk mengusulkan anggaran untuk pengadaan rambu jalan.
"Bagaimana kami mau mengusulkan anggarannya, sementara kami saja tidak tahu berapa banyak kebutuhannya rambu jalan dan sarana prasarana lain untuk jalan di jalur rawan kecelakaan," kata Kepala Dishub Kabupaten Mukomuko, Sirat Purnama, ST.
BACA JUGA:Dishub Pastikan Uji KIR Kendaraan Bermotor Gratis
BACA JUGA:Dishub Ancang-ancang Pungut Retribusi Parkir Kendaraan di Tradisional
Untuk memastikan kebutuhan rambu jalan dan kebutuhan sarana prasarana lainnya. Dishub Kabupaten Mukomuko, telah merancang bakal turun ke lapangan untuk melaksanakan pendataan.
Ini untuk memastikan berapa banyak kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas apa yang perlu dipasang. Setelah data didapat, selanjutnya baru diusulkan anggaran untuk pengadaannya.
"Sebab dengan adanya data itulah nanti menjadi dasar untuk mengusulkan anggaran pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan fasilitas pendukung lainnya," ujarnya.
Ditambahkan Sirat, ketiadaan data kebutuhan rambu-rambu dan sarana jalan membuat usulan anggaran dari dinasnya sulit diakomodir oleh DPRD Mukomuko.
BACA JUGA:Dishub Targetkan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Diperluas
BACA JUGA:Dishub Tambah Pemasangan Lampu PJU di Kota Mukomuko
Oleh karena itu, pihaknya harus mengetahui lebih dulu lokasi mana saja yang perlu dipasangi rambu-rambu dan sarana prasarana di jalur rawan kecelakaan.
Diterangkan Sirat, dengan data yang lengkap maka usulan program untuk pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan sarana keselamatan jalan akan lebih kuat dalam pembahasan anggaran.
"Kalau kita memiliki data kebutuhan rambu lalu lintas, maka kegiatan yang kami usulkan tidak bisa dibantah lagi pada saat pembahasan anggaran. Tapi akalu tidak ada data, bagaimana kami bisa memberikan penjelasan pada saat pembahasan anggaran," jelasnya.