BACA JUGA:Jalinbar Matot, Tatawi Dali: BPJN Harus Tanggap
BACA JUGA:Hadapi Kemacetan di Jalinbar, Masyarakat Diminta Bersabar
Mencermati kasuistik yang terjadi, pengampu mata kuliah Kebijakan Publik ini mengingatkan pentingnya saluran komunikasi yang terjaga antar pemerintahan.
“Jika dirunut, maka ini melibatkan unsur pemerintahan pusat dalam hal ini BPJN sebagai representasi dari Kementerian PUPR, kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” jelasnya mendiagnosa.
Dinamika sosial masyarakat, lanjut dia, merupakan hilir dari persoalan yang terjadi di tingkat hulu. Untuk itu, akademisi yang pernah menjadi wakil bupati ini menerangkan, pentingnya saluran dan etika komunikasi antar pemangku kepentingan diutamakan dalam menjembatani persoalan rakyat.
“Karena tidak mau tahu soal apa yang terjadi. Rakyat sejatinya hanya butuh kondisi jalan yang baik dan perekonomian yang berputar. Dan kesemuanya itu adalah outcome dari berjalannya kelindan tatanan pemerintahan yang harus dijawab oleh pemangku kebijakan,” pungkasnya. (bep)