RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Kabupaten Bengkulu Utara hingga periode Oktober 2024, angkanya mencapai Rp 542,2 miliar.
Fasilitas kredit lunak itu, dinikmati oleh 7.271 debitur dengan jenis pekerjaan yang meliputi badan usaha, karyawan swasta, nelayan, pedagang, TNI/Polri, pensiunan/purnawirawan, petani, profesional hingga wiraswasta.
Pantauan RU, debitur terbanyak sampai dengan penyaluran bulan Oktober, ditempati oleh wiraswasta dengan jumlah yang sangat mencolok.
Pengelokasian kredit lunak oleh perbankan yang secara kumulatif didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia ini berjumlah 6.040 debitur dengan nilai penyaluran Rp 455.293.600.000.
BACA JUGA:KUR Semakin Strategis Dongkrak UMKM
BACA JUGA:Penyaluran KUR Tembus 2,4 Triliun, Tamatan SD Pinjam 730 Miliar
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Rimiwang Muksin, S.Sos, M.Si, saat dikonfirmasi RU tak menampik alokasi penyaluran KUR di kabupaten pada periodisasi Oktober, tembus setengah triliun lebih.
Dikomparasikan dengan angka penyaluran KUR 2 tahun sebelumnya, diketahui angka penyaluran KUR terjadi pada tahun 2022 yang mencapai lebih dari Rp 800 miliar.
Kemudian disusul pada penyaluran 2023, membaca grafiknya sempat terjadi angka penyaluran hingga angka salur yang lebih dari Rp 608 miliar.
"Debitur terbanyak didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan serta perdagangan," terang Rimiwang, Senin, 11 November 2024.
BACA JUGA:Penyaluran KUR Tembus 2,4 Triliun, Tamatan SD Pinjam 730 Miliar
BACA JUGA:Geliat Ekspor Kopi Sumatera Perlu Permodalan, Bagaimana Evaluasi KUR Pemerintah?
Setidaknya terdapat 10 sektor dalam pengklasifikasian debitur KUR yang telah ditetapkan pemerintah. Sektor itu mulai dari industri, jasa kemasyarakatan, jasa kesehatan, konstruksi, penyedia, perdagangan, perikanan, pertanian dan perkebunan, real estate dan transportasi.
"Bank dengan penyaluran tertinggi ditempati BRI, disusul Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Sinarmas," Rimiwang menjabarkan.
Bagaimana dengan pengawasan KUR di daerah? Rimiwang menyebutkan, rapat koordinasi secara periodik dilakukan dengan dimotori perpanjangan Kementerian Keuangan di daerah bersama pemerintah daerah.