"Kebijakan Pak Prabowo dengan dibentuknya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini dalam rangka anti-poverty mainstreaming atau poverty alleviation mainstreaming, pengarusutamaan pengentasan kemiskinan dari setiap program-program pemerintah," kata Budiman kepada awak pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Kondisi kemiskinan ekstrem yang terjadi saat ini memang membutuhkan penanganan ekstra, misalnya dengan pendekatan dan program khusus. Itu pun harus disesuaikan dengan wilayah dan kebutuhan lokal.
Program ini menyesuaikan intervensi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi di tiap daerah, seperti pelatihan keterampilan kerja, bantuan pendidikan, dan akses layanan kesehatan.
BACA JUGA:Hapus Kemiskinan Ekstrem, Pemdes Air Dikit Salurkan BLT DD Kepada 28 KPM
BACA JUGA:Dewan Minta Indikator Kemiskinan Ekstrem Dirubah
Tujuan utamanya adalah memastikan setiap program dapat berdampak langsung dan efektif bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Tak hanya itu, Budiman mengatakan pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Pihaknya akan mengadakan pembahasan dengan, misalnya, Permodalan Nasional Madani (PNM) agar memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pada warga miskin untuk memasok bahan program makan bergizi gratis.
"Tujuannya agar orang miskin bisa membuat kandang untuk suplai daging ayam dan telur, sehingga BGN (Badan Gizi Nasional) bisa terima pasokan itu," kata Budiman.
Presiden Prabowo, lanjut Budiman, dengan tegas meminta agar kemiskinan tidak hanya ditangani, tetapi dihapuskan secara total.
BACA JUGA:Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Harus Dipercepat
BACA JUGA:Program Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrim
"Jadi, pengentasan kemiskinan bukan sekadar menyembuhkan gejala atau symptom, melainkan tindakan menyeluruh untuk mengentaskan masalah ini," katanya.
Program kerja BPPK, menurut Budiman, akan lebih menekankan pada pemberdayaan daripada sekadar pemberian bantuan sosial.
Tidak hanya memberikan uang tunai, tetapi lebih fokus pada pemberdayaan. Ini mencakup pembangunan yang inklusif, mulai dari sektor industri hingga kebijakan investasi.
"Misalnya, program beras untuk keluarga miskin (raskin), yang kini bukan hanya sekadar memberikan beras kepada orang miskin, tetapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Ini adalah pendekatan yang kami terapkan," tutur Budiman.
BACA JUGA:Tekan Angka Kemiskinan Melalui Program KB