Tantangan dan Upaya Percepatan
BACA JUGA:Permudah Akses Kredit UMKM dan Tetap Menjaga Risiko NPL, KemenKopUKM Yakin Dengan Penerapan ICS
BACA JUGA:Asosiasi UMKM Diharapkan Dapat Menjadi Fasilitator
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyaluran KUR adalah memastikan bahwa pelaku UMKM, terutama dari kalangan masyarakat terbawah, memiliki akses yang mudah terhadap informasi mengenai fasilitas pembiayaan.
Sosialisasi yang lebih intensif perlu dilakukan agar masyarakat lebih melek informasi dan paham akan kemudahan yang ditawarkan oleh program KUR.
Data menunjukkan bahwa dari Rp255,8 triliun yang disalurkan pada tahun 2023, 93 persen dialokasikan untuk modal kerja, sedangkan 6 persen sisanya digunakan untuk investasi.
Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih fokus pada pemenuhan kebutuhan operasional harian. Investasi jangka panjang untuk pengembangan usaha belum menjadi prioritas utama.
BACA JUGA:PLN Berikan Pelatihan Ekspor untuk Dukung UMKM Tembus Pasar Internasional
BACA JUGA:Ternyata! UMKM Berhasil Berikan Dampak Bagi Perekonomian Indonesia
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperluas cakupan KUR dengan menyesuaikan kebijakan melalui Keputusan Menteri Keuangan 317/2023 yang menetapkan subsidi bunga atau margin KUR.
Kebijakan itu bertujuan untuk mempercepat penyaluran KUR dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada para pelaku usaha kecil untuk naik kelas.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penyaluran KUR Klaster, yang diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Pendampingan bagi pelaku UMKM yang mengakses KUR juga menjadi fokus, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan lembaga penyalur KUR.
Proyeksi Penyaluran 2025
BACA JUGA:Momen Pilkada Bisa Gairahkan UMKM
BACA JUGA:UMKM Jadi Unggulan, Ekonomi Dipastikan Tumbuh
Memasuki 2025, pemerintah menetapkan proyeksi target penyaluran KUR yang setidaknya sama dengan target tahun 2024, yaitu sekitar Rp280 triliun.