Pemprov Bengkulu Ditantang Selesaikan Konflik Agraria

BENGKULU RU - Pemerintah Provinsi Bengkulu ditantang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria, yang aa di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu satu bulan.

Ini terungkap dalam aksi puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Melawan pada momentum peringatan Hari Tani Nasional Tahun 2024, di depan kantor Gubernur Bengkulu, Selasa 24 September 2024.

"Provinsi Bengkulu yang termasuk daerah agraris, dibuktikan dengan sektor pertanian merupakan salah satu pendukung perekonomian masyarakat," ungkap Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rusman Tobyakta Siregar.

Bahkan, lanjut Rusman, dukungan itu juga dibuktikan dengan hasil pertanian yang melimpah ruah. Tapi mirisnya masih terganjal polemik dan konflik, hingga petani terus mengalami kerugian.

BACA JUGA:Reforma Agraria, Kunci Kejelasan Hak Milik Tanah

BACA JUGA:Kisruh Agraria, Gubernur Rohidin Minta Overlay HGU Agricinal

Ironisnya lagi, sambung Rusman, pemerintah sampai dengan saat ini terkesan tidak pro terhadap petani dan masyarakat. Maka dari itu pihaknya menantang Pemprov Bengkulu untuk menyelesaikan konflik-konflik agragria.

"Kita mendesak konflik itu dalam diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan," desak Rusman diamini massa aksi lainnya.

Pihaknya juga mendesak Pemprov Bengkulu untuk mewujudkan reforma agragria sejati, dengan mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bengkulu.

"Kita menutut Pemprov Bengkulu untuk menjamin pemerataan ketersedian alat bantu produksi pertanian, merealisasikan kestabilan harga pangan dan keterbukaan informasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate," tegas Rusman.

BACA JUGA:Reforma Agraria, Kunci Kejelasan Hak Milik Tanah

BACA JUGA:Kisruh Agraria, Gubernur Rohidin Minta Overlay HGU Agricinal

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes yang sempat menemui massa memastikan bakal menindaklanjuti permintaan, ataupun tuntutan massa aksi.

"Sejauh ini sudah ada beberapa tuntutan itu kita tindaklanjuti, termasuk upaya penyelesaian konflik agraria," demikian Isnan. (tux)