Tahun Ini PPPK Bisa jadi Kadis, Tapi…

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 12 Sep 2024 - 20:14

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, Syarifah Inayati,SE-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Banyak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Provinsi Bengkulu, memungkinkan ikut lelang jabatan untuk menduduki kursi kepala dinas alias kadis.

Syaratnya, kalangan PPPK itu wajib lulus dalam rekrutmen CPNS 2024. Regulasinya dibenarkan dan saat ini terpantau peluang ini tengah dimanfaatkan oleh puluhan PPPK yang mendaftar formasi CPNS yang dibuka daerah.

Injury time penutupan waktu pendaftaran, Selasa, 10 September 2024 Pukul 23.00 WIB, tercatat hanya 10 PPPK di daerah ini yang mengajukan ijin mengikuti tes CPNS 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) BU, Syarifah Inayati,SE, saat telpon mengatakan ada 10 PPPK di lingkungan Pemda Bengkulu Utara yang meminta izin mengikuti tes CPNS.

"Sesuai regulasi, ada 10 PPPK yang meminta ijin mengikuti tes CPNS tahun ini," ujar Inayah, begitu sapa akrab Syarifah, kemarin.

Lebih teknis, Inayah bilang, regulasi memberikan peluang bagi PPPK tahun ini mengikuti tes CPNS. Lugasnya, kata dia, dijelaskan pemerintah lewat Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN.

Sebagai regulasi pangkal, terus Inayah, diterangkan lagi sebagai rumpun aturan dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan PNS TA 2024 dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Pengadaan PNS TA 2024.

"PPPK dibenarkan mengikuti seleksi CPNS, namun wajib memenuhi syarat. Salah satunya, telah melaksanakan tugasnya minimal 1 tahun dan berusia 35 tahun," ujarnya, menjelas.

Untuk diketahui, peluang pengembangan karier dengan menjadi PNS ini, sesuai regulasi menyaratnya wajib mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk ASN di daerah.

Terbukanya PPPK untuk masuk dapat memiliki peluang di sektor birokrasi yang lebih luas, yakni masuk ke jenjang struktural ketika menjadi PNS ini, benar-benar menjadi peluang besar.

tahun ini pppk bisa jadi kadis, tapi…                            radarutara.bacakoran.co - banyak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk)  di kabupaten bengkulu utara (bu) provinsi bengkulu, memungkinkan ikut lelang jabatan untuk menduduki kursi kepala dinas alias kadis. 
syaratnya, kalangan pppk itu wajib lulus dalam rekrutmen cpns 2024. regulasinya dibenarkan dan saat ini terpantau peluang ini tengah dimanfaatkan oleh puluhan pppk yang mendaftar formasi cpns yang dibuka daerah.
injury time penutupan waktu pendaftaran, selasa, 10 september 2024 pukul 23.00 wib, tercatat hanya 10 pppk di daerah ini yang mengajukan ijin mengikuti tes cpns 2024. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkp-sdm) bu, syarifah inayati,se, saat telpon mengatakan ada 10 pppk di lingkungan pemda bengkulu utara yang meminta izin mengikuti tes cpns. 
baca juga:pppk formasi 2023 terkendala pertek segera dilantik
baca juga:siap-siap terima konsekwensinya! anggota bpd berstatus asn pppk segera dievaluasi
"sesuai regulasi, ada 10 pppk yang meminta ijin mengikuti tes cpns tahun ini," ujar inayah, begitu sapa akrab syarifah, kemarin. 
lebih teknis, inayah bilang, regulasi memberikan peluang bagi pppk tahun ini mengikuti tes cpns. lugasnya, kata dia, dijelaskan pemerintah lewat peraturan menteri panrb nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai asn. 
sebagai regulasi pangkal, terus inayah, diterangkan lagi sebagai rumpun aturan dalam keputusan menteri panrb nomor 320 tentang mekanisme seleksi pengadaan pns ta 2024 dan keputusan menteri panrb nomor 320 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar seleksi pengadaan pns ta 2024.
"pppk dibenarkan mengikuti seleksi cpns, namun wajib memenuhi syarat. salah satunya, telah melaksanakan tugasnya minimal 1 tahun dan berusia 35 tahun," ujarnya, menjelas. 
baca juga:tak hanya cpns, pemprov bengkulu juga gelar seleksi pppk
baca juga:98 guru pppk 2023 mulai teken kontrak, sk dibagikan segera
untuk diketahui, peluang pengembangan karier dengan menjadi pns ini, sesuai regulasi menyaratnya wajib mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian (ppk) untuk asn di daerah. 
terbukanya pppk untuk masuk dapat memiliki peluang di sektor birokrasi yang lebih luas, yakni masuk ke jenjang struktural ketika menjadi pns ini, benar-benar menjadi peluang besar. 
pasalnya, sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur seorang asn pppk dapat berkompetisi dengan pns, untuk menempati pos-pos struktural. 
yang ada, pppk dikotomi oleh status tugas sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerja yang telah diteken sejak awal antara asn dengan ppk selaku pemberi kerja. proses administrasi ini wajib clear, sebelum pelantikan dan pemberian sk. 
baca juga:anggota bpd berstatus asn pppk diminta kembalikan tunjangan
baca juga:asn pppk terbuka jadi pns tahun ini
"pppk yang mengikuti tes cpns, tidak perlu mundur dan ketika tidak lulus, dapat kembali melaksanakan tugasnya sebagai pppk sesuai dengan perjanjian kerja awal," tegasnya. 
disinggung hasil pendaftaran atas formasi yang dibuka hingga penutupan waktunya, birokrat yang lebih dulu menjadi camat, sebelum mendapatkan promosi ke barisan jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama ini mengatakan, dari 78 formasi yang dibuka telah dilamar oleh 836 orang. 
"submit 779 pendaftar, sebanyak 595 ms dan 19 tms serta 165 belum verif," terangnya. 
sistem penyelenggaraan pemerintahan di sektor merit, salah satu aturan pokoknya diatur dalam uu nomor 5 tahun 2024 tentang aparatur sipil negara atau uu asn. 
baca juga:sk diperpanjang, guru bantu daerah berharap diangkat pppk
baca juga:pengadaan pppk teknis, pppk guru, dan pppk nakes segera dibuka, cermati pedomannya
diterangkan pada pasal 7 ayat (2), jelas menegasi bagaimana status dari komposan asn ini. pppk praktis, tidak memiliki celah untuk turut andil dalam pengembangan karir di jenjang struktural. asn ini juga tidak bisa mengajukan pemindahan tugas. 
dengan artian, pppk yang secara nasional jumlah sudah mencapai jutaan orang ini, merupakan motor penyelenggara birokrasi yang skema kerjanya sesuai dengan penegasan yang telah dilakukan sejak awal dalam perjanjian kerja yang sudah disepakati sebelum dilantik. 
maka, pemberdayaan pppk mutlak melihat perkembangan regulasi manajemen kepegawaian yang menanti perkembangan regulasi pemerintah.