Waspada Ancaman Kebakaran Hutan
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati-Antara-
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Waspada kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla, menjadi ancaman yang perlu disikapi lintas sektor layaknya di wilayah sepanjang Pulau Sumatera.
Provinsi Bengkulu, menjadi salah satu titik rawan kebakaran hutan. Dijumput dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan via incas.menlhk.go.id, diketahui lembaga pemerintah ini belum mengupdate data kehutanan terkini.
Terpantau, kementerian yang tengah dipimpin Menteri Siti Nurbaya itu, menggunakan data paling terbarunya yakni tahun 2015. Peta lahan gambut yang digunakan lansiran tahun 2011. Statistik kawasan hutan tahun 2013.
Dijabarkan Provinsi Bengkulu, masih memiliki 2 juta hektar hutan. Dimana, 0,9 juta hektar merupakan hutan dan 0,008 juta hektar merupakan lahan gambut.
BACA JUGA:Dinas PUPR Kebut Proyek DAK dan DBH Untuk Kesejahteraan Rakyat
BACA JUGA:Depot Air Minum Isi Ulang Harus Beri Jaminan Perlindungan Kesehatan Konsumen
Update terbaru terkait sebaran titik panas di Provinsi Bengkulu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu, hingga 27 Juli terdapat 6 titik panas yang terdeteksi.
Seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Mukomuko. Dalam laporannya, dengan jarak pandang 8 kilometer, keenam titik panas itu terbagi dalam klasifikasi sedang 4 titik dan 2 lainnya dalam klasifikasi tinggi.
Sekadar mengulas, salah satu titik kebakaran gambut di kawasan kabupaten dengan jumlah perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Bengkulu ini terjadi di kawasan Desa Kota Praja yang diduga terjadi lantaran pembakaran lahan oleh oknum.
Kepolisian setempat, mengonfirmasi, kebakaran yang terjadi dan menyebabkan pergerakan asap ke kabupaten tetangga seperti Bengkulu Utara ini, dilakukan warga untuk perluasan perkebunan sawit.
BACA JUGA:Dorong Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan UMKM Lokal
BACA JUGA:Optimalisasi Pesisir dan Hutan Bengkulu
Dalam warta sebelumnya, BMKG merekomendasikan kepada pemerintah hingga pemerintah daerah, untuk memiliki kesiapan dalam mengantisipasi bencana baik banjir hingga antisipasi persoalan saat kemarau terjadi.
Hal ini dikatakan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengaku telah menyampaikan laporan ini kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.