Tracking DTKS, Ratusan Anak Potensial Dapat Bansos Pendidikan Hingga Jutaan Rupiah
Kepala Dinsos Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, SKM, M.Si, -Radar Utara/Benny Siswanto-
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sekat ego sektoral di lingkungan pemerintah, dapat menyebabkan perlamabatan program-program di masyarakat.
Pantauan radarutara.bacakoran.co, setidaknya dapat menjadi motivasi di daerah lain untuk bagaimana membangun kerja sinergis antar satuan kerja.
Ini terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. Dimana, hasil kerja sinergis yang dilakukan, dengan menggunakan parameter yang juga sudah disediakan pemerintah pusat, mendapati data-data yang dapat memberikan keringanan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan.
Program Indonesia Pintar atau PIP yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendibudristek), sudah memberikan opsi agar seluruh masyarakat yang memenuhi syarat bisa mengakses bantuan sosial.
BACA JUGA:Ribuan Ton Pupuk Subsidi di Daerah Belum Terserap
Tujuannya adalah menekan tingkat putus sekolah di daerah-daerah. PIP diselenggarakan dengan rujukan pangkalan data pemerintah yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
Kepala Dinsos Bengkulu Utara, Agus Sudrajat, SKM, M.Si, menyampaikan sinergi antar satker sudah berjalan di daerah ini. Terlebih, terus dia, sinergitas ini menjadi salah satu yang terus diserukan kepala daerah dalam setiap rapat-rapat tingkat kabupaten.
"Alhamdulillah sinergi di sini sudah berjalan dan sudah menelurkan banyak program," ungkapnya.
Disinggung soal baru-baru ini pihaknya berkoordinasi ke Kemendikbudristek? Agus membenarkan hal ini.
BACA JUGA:MTQ Provinsi Bengkulu Ke XXXVI Ditutup, Bengkulu Utara Raih Juara Umum
Kerja koordinasi itu pun direspon positif dan membuahkan hasil konkret yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan sinergi secara teknis di daerah.
"Seperti hasil tracking kita di DTKS, mendapatkan setidaknya ada 800-an lebih pelajar yang berpotensi masuk dalam PIP. Maka hal ini akan kami koordinasikan dengan satker teknisnya dalam hal ini Dinas Pendidikan," ujar Agus Sudrajat di kantornya, Senin, 10 Juni 2024.