Jelang Tes ASN 2024, Ini Catatan Kasus Seputar e-meterai

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 07 Mar 2024 - 21:10

E Materai-Radar Utara-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Jelang tes ASN 2024, berkaca tahun sebelumnya perlu mencermati seputar aturan-aturan pembelian e-meterai yang bakal menjadi syarat wajib.

Dari sisi ketersediaan anggaran, setidak-tidaknya terdapat ratusan formasi yang dibuka Pemda Bengkulu Utara (BU) tahun 2023 lalu, belum terisi alias kosong.

Di tengah daerah yang sudah mengusulkan formasi ke Kementerian PANRB. Salah satunya adalah formasi Satpol PP.

Praktis, saat ini tinggal menungu petunjuk teknis dari pusat, sebagai dasar operasional pelaksanaannya.

Kembali menyoal e-meterai, tak jarang pendaftar formasi Pegawai Pemerintah dengan Peranjian Kerja atau PPPK, merugi, lantaran dokumen yang telah dibubuhi e-meterai justru tak dapat diupload.

Kasus gagal mengunggah dokumen ke sscasn.bkn.go.id, sebagai kanal utama yang harus dijujug pendaftar itu, pasalnya kapasitas dokumennya tak boleh lebih dari 1 KB.

Setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa persoalan yang menyebabkan kocek yang sudah kadung dirogoh pendaftar, terbuang sia-sia.

Padahal untuk membayar 1 e-meterai, harga belinya menjadi Rp 12 ribu dengan harga jualnya di kanal yang dijajakan @peruri.indonesia, dikenai biaya administrasi Rp 2 ribu, sehingga untuk pembelian 1 meterai, total yang harus dibayar adalah Rp 12 ribu.

Setidak-tidaknya, setiap pendaftar, wajib membeli tidak kurang 4 meterai untuk dapat melakukan pendaftaran.

Masih merujuk https://e-meterai.live yang dalam tes lalu direkomendasikan Peruri, berdasarkan pengalaman para calon peserta tes PPPK 2023, acap terjadi dokumen yang sudah bermeterai elektronik, justru tidak dapat digunakan ke sistem pendaftaran di sscasn.

jelang tes asn 2024, ini catatan kasus seputar e-meterai                             radarutara.bacakoran.co - jelang tes asn 2024, berkaca tahun sebelumnya perlu mencermati seputar aturan-aturan pembelian e-meterai yang bakal menjadi syarat wajib.
dari sisi ketersediaan anggaran, setidak-tidaknya terdapat ratusan formasi yang dibuka pemda bengkulu utara (bu) tahun 2023 lalu, belum terisi alias kosong.  
di tengah daerah yang sudah mengusulkan formasi ke kementerian panrb. salah satunya adalah formasi satpol pp. 
praktis, saat ini tinggal menungu petunjuk teknis dari pusat, sebagai dasar operasional pelaksanaannya. 
kembali menyoal e-meterai, tak jarang pendaftar formasi pegawai pemerintah dengan peranjian kerja atau pppk, merugi, lantaran dokumen yang telah dibubuhi e-meterai justru tak dapat diupload. 
baca juga:budidaya ikan gurame di desa cipta mulya sukses, begini hasilnya...
baca juga:mendes gus halim, batal tilik satker kemendes di padang jaya 
kasus gagal mengunggah dokumen ke sscasn.bkn.go.id, sebagai kanal utama yang harus dijujug pendaftar itu, pasalnya kapasitas dokumennya tak boleh lebih dari 1 kb. 
setelah ditelusuri, ternyata ada beberapa persoalan yang menyebabkan kocek yang sudah kadung dirogoh pendaftar, terbuang sia-sia.
padahal untuk membayar 1 e-meterai, harga belinya menjadi rp 12 ribu dengan harga jualnya di kanal yang dijajakan @peruri.indonesia, dikenai biaya administrasi rp 2 ribu, sehingga untuk pembelian 1 meterai, total yang harus dibayar adalah rp 12 ribu. 
setidak-tidaknya, setiap pendaftar, wajib membeli tidak kurang 4 meterai untuk dapat melakukan pendaftaran.
masih merujuk https://e-meterai.live yang dalam tes lalu direkomendasikan peruri, berdasarkan pengalaman para calon peserta tes pppk 2023, acap terjadi dokumen yang sudah bermeterai elektronik, justru tidak dapat digunakan ke sistem pendaftaran di sscasn. 
baca juga: bupati dan wabup bakal gelar safari ramadhan di 15 kecamatan
baca juga:tingkatkan pendapatan sektor pkb, dprd provinsi bengkulu minta pemda gencar sosialisasi
pasalnya, sistem pendaftaran itu, mewajibkan setiap dokumen kepasitas maksimalnya 1 mb. persoalannya, ketika dokumen asli sebelum dibubuhi memiliki kapasitas 1 mb, maka setelah dibubuhi e-meterai kapasitasnya akan meningkat, lebih dari 1 mb. 
ketika dilakukan kompres file yang sudah berhasil dibubuhi e-meterai, walau pun nantinya kapasitasnya di bawah 1 mb, sistem sscasn akan menolak dengan status "file yang anda unggah tidak memiliki meterai elektronik" 
berkaca dari kasus tersebut, setiap dokumen yang akan dibubuhi e-meterai, idealnya harus telah dikompres dengan kapasitas setidak-tidaknya di bawah 1 mb. 
berdasarkan pengalaman pendaftar yang ditelusuri radar utara, memberikan kiat ukuran dokumen itu paling tidak 800 kb. 
sehingga saat berhasil melakukan stamping di aplikasi pembelian e-meterai, peningkatan kapasitas dokumen tidak sampai melebihi standar yang ditetapkan sscasn.bkn.go.id
baca juga: pemkab antisipasi lonjakan harga pangan selama puasa ramadhan
baca juga: soal rekrutmen cpns, bkpsdm input kebutuhan pegawai di mukomuko
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkp-sdm) bu, syarifah inayati, se, tak menampik migrasi penggunaan meterai dari fisik ke elektronik itu. 
"kami mengimbau, kasuistik yang terjadi, bisa menjadi pelajaran sehingga ketika pendaftaran nantinya dibuka, sudah tidak direpotkan dengan proses pembubuhan e-meterai," ujarnya syarifah, kemarin. 
catatan radar utara selama pendaftaran pppk, salah satu yang menjadi keluhan parah pendaftar adalah ketika melakukan pembelian e-meterai. 
hasil penelusuran, merujuk salah satu rekomendasi yang disampaikan perusahaan umum percetakan uang negara (@peruri.indonesia) yang menjadi kanal pembelian meterai elektronik yakni 
https://e-meterai.live, dapat menjadi rujukan pendaftar. 
baca juga: bapelitbangda gelar forum konsultasi publik ranwal rkpd tahun 2025
baca juga: waduh, baru 76 desa usulkan pencairan dd tahap i
berikut ulasannya:
setelah masuk, registrasi menggunakan email kita dengan password, setelah registrasi berhasil baru dapat login akun e-meterai. 
setelah berhasil masuk, nantinya pembelian akan diarahkan untuk memilih menu tambah kuota (untuk melakukan pembelian). 
nantinya akan dihadapkan pilihan pembelian e-meterai ragam jumlah, mulai dari 1 keping hingga terbanyak 100 keping. 
catatan, per keping materai dikenakan biaya administrasi sebesar rp 2 ribu per meterai. sehingga biaya yang dikenakan untuk permeterai rp 12 ribu. 
setelah menentukan jumlah pembelian, maka sistem akan mengarahkan pada sistem pembayaran menggunakan qris sebagai qr code standar pembayaran nasional. 
baca juga: dinas dukcapil pastikan blangko ktp elektronik aman
baca juga:3 cara menyongsong ramadhan 1445 hijriyah
dalam aplikasi itu, akan diarahkan sistem pembayaran menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan mulai dari aplikasi pembayaran online, e-walet hingga mobil banking yang mendukung metode pembayaran qris. 
perhatian : konten ini menggunakan aplikasi e-meterai.live. dalam aplikasi yang digunakan peruri itu, menegasi bagi pengguna yang melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran via mobile banking.
salah satunya milik bca (bca mobile, sakuku, dll) pastikan anda tidak memasukkan nominal apapun setelah melakukan scan qr, karena nominal yang aanda masukkan merupakan merchant tip dan tidak dapat dilakukan refund. 
setelah berhasil melakukan pembayaran, maka sistem akan mengarahkan kembali ke menu utama. pembeli akan dihadapkan dengan menu pembubuhan upload dokumen. 
baca juga:budidaya ikan gurame di desa cipta mulya sukses, begini hasilnya...
baca juga:mendes gus halim, batal tilik satker kemendes di padang jaya 
anda dapat memilih dokumen yang akan dibubuhi atau proses stamping e-meterai. setelah itu, pindahkan e-meterai ke posisi yang akan dibubuhi. 
setelah berhasil, klik "proses dokumen" begitu dokumen berhasil dibubuhi, kembali menu utama, pembeli dapat mengecek progres dokumen, maka sistem akan menginformasikan progres yang sudah dilakukan. 
jika berhasil, sistem akan menegasi statusnya dengan penjelasan   stamping selesai. artinya, pembelian e-meterai sekaligus proses pembubuhannya berhasil.
catatan: dokumen yang belum dilakukan pengaturan posisi meterai akan terhapus dan dilakukan pengembalian kuota dalam kurun wakut 12 jam, setelah tanggal upload. 
apabila status dokumen sudah setelah stamping, mohon segera download dokumen anda. pasalnya, dokumen akan terhapus dalam kurun waktu 12 jam setelah tanggal stamping atau e-meterai dibubuhkan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 8 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan