Saatnya Kerek Harga Minuman Berpemanis

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 23 Feb 2024 - 20:00

Ilustrasi rak minuman berpemanis.-pixabay.com-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Ancang-ancang pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis, kini tengah digarap serius Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Cukup linier dengan kasus kesehatan yang diduga kuat turut dipengaruhi oleh gaya hidup saat ini, salah satu kegemaran meminum softdrink.

Obyek cukai anyar itu, gini tengah diramu lewat Direktorat Jenderal atau Dirjen Bea Cukai. Kerja yang juga bakal melibatan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF.

Aktivis kesehatan nyentrik dan tersohor di jagad maya @dr.tirta, melempar rencana pemerintah itu lewat laman instagramnya.

Turut diunggah, warta yang menulis sol kabar bakal adanya cukai Minuman Berpemanis dan Dalam Kemasan atau MBDK tersebut.

Pada intinya, rencana tersebut statusnya masi dalam rencana. Belum dijelas pula, kapan bakal dieksekusi. Kapan bakal diterapkan.

Apalagi, mencermati hasil perolehan suara Pemilu, sudah hampir pasti menegasi siapa yang bakal menjadi pemenangnya.

Mengamati laga debat calon presiden atau capres, materi-materinya kini sudah mulai dikuliti dan menjadi obyek suguhan kabar-kabar prediktif di level ulasan nasional.

Salah satunya, soal kemungkinan lahirnya kementerian-kementerian baru. Salah satunya rumpun organisasi yang kini bernaung di bawah Kementerian Keuangan yang kini dipiloti Menteri Sri Mulyani itu.

Lantas bagaimana efek dari MBDK di sektor kesehatan, yang tengah didesain regulasi atau payung hukumnya, sebelum ditetapkan sebagai obyek pemungutan cukai pemerintah?

saatnya kerek harga minuman berpemanis                            radarutara.bacakoran.co - ancang-ancang pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis, kini tengah digarap serius kementerian keuangan atau kemenkeu. 
cukup linier dengan kasus kesehatan yang diduga kuat turut dipengaruhi oleh gaya hidup saat ini, salah satu kegemaran meminum softdrink.
obyek cukai anyar itu, gini tengah diramu lewat direktorat jenderal atau dirjen bea cukai. kerja yang juga bakal melibatan badan kebijakan fiskal atau bkf. 
aktivis kesehatan nyentrik dan tersohor di jagad maya @dr.tirta, melempar rencana pemerintah itu lewat laman instagramnya.
baca juga: skema inpres, pemkab perjuangkan jembatan talang buai bisa dilewati mobil
baca juga: kpu pastikan logistik psu di tps 09 penarik telah siap
turut diunggah, warta yang menulis sol kabar bakal adanya cukai minuman berpemanis dan dalam kemasan atau mbdk tersebut. 
pada intinya, rencana tersebut statusnya masi dalam rencana. belum dijelas pula, kapan bakal dieksekusi. kapan bakal diterapkan.
apalagi, mencermati hasil perolehan suara pemilu, sudah hampir pasti menegasi siapa yang bakal menjadi pemenangnya. 
mengamati laga debat calon presiden atau capres, materi-materinya kini sudah mulai dikuliti dan menjadi obyek suguhan kabar-kabar prediktif di level ulasan nasional. 
baca juga: stabilitas harga, pemkab siapkan beras sphp di stand pemeran
baca juga:mutasi: kadis hasil lelang dilantik, sejumlah pejabat promosi dan rotasi 
salah satunya, soal kemungkinan lahirnya kementerian-kementerian baru. salah satunya rumpun organisasi yang kini bernaung di bawah kementerian keuangan yang kini dipiloti menteri sri mulyani itu. 
lantas bagaimana efek dari mbdk di sektor kesehatan, yang tengah didesain regulasi atau payung hukumnya, sebelum ditetapkan sebagai obyek pemungutan cukai pemerintah?
hanya saja, dokter yang lazim nongol dalam beranda-beranda lintas platform media sosial itu, sudah mengutarakan dukungan morilnya dengan lugas. 
"mantap! semoga efektif dalam upaya preventif diabetes dan obesitas," seru dr tirta mendukung langkah kemenkeu tersebut. 
baca juga:lagi, anak jadi korban. darurat asusila di bengkulu utara kian membahayakan
baca juga: stop! ini 5 kebiasaan yang dianggap sepele tapi dapat menyebabkan usus buntu
tapi sepertinya sang dokter seraya mengantisipasi, komentar netizen yang acap sebatas melongok judul, tanpa membaca ulasan hingga kelar, sehingga acap salah kaprah memaknai sebuah informasi. 
"dibaca ya: yg direncanakan kena cukai itu: minuman manis dalam kemasan. (mbdk)," sambungnya lagi, menjelas. 
badan pusat statistik atau bps, dalam rilis akhir tahun lalu, terkait pembangunan kesehatan untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, mengulas soal ini. 
dijabarkan, tahun 2023, masyarakat indonesia menghadapi sejumlah keluhan kesehatan yang menjadi fokus perhatian. 
baca juga:anggaran rp254,3 miliar ke desa segera diproses 
baca juga:ppp pastikan kawal pleno rekapitulasi penghitungan suara
salah satu keluhan utama adalah masalah kesehatan mental yang semakin merajalela, terutama akibat dampak pandemi covid-19 yang berkepanjangan. 
penjabaran bps itu, mengutip tulisan dari beberapa sumber (kaligis, indraswari, dan ismail. 2020). 
tingkat stres, kecemasan, dan depresi meningkat, memerlukan perhatian serius dari sektor kesehatan dan pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang memadai. 
selain itu, masalah penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas, tetap menjadi tantangan kesehatan yang signifikan. 
baca juga:pj kades sido luhur beberkan laporan penyelenggaraan dana desa ta 2023
baca juga:mencatat sejarah! dpt 4 ribu, kecamatan air padang rebut 2 kursi dprd bengkulu utara
gaya hidup urban yang cepat dan perubahan pola makan berkontribusi pada peningkatan prevalensi penyakit-penyakit tersebut. 
oleh karena itu, pendekatan pencegahan dan edukasi kesehatan menjadi krusial untuk mengurangi beban penyakit kronis ini. 
dalam paparan itu, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan memberikan gambaran awal situasi kesehatan penduduk secara umum. 
persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dari waktu ke waktu memberikan informasi kepada pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap kecenderungan kesehatan masyarakat. 
baca juga: skema inpres, pemkab perjuangkan jembatan talang buai bisa dilewati mobil
baca juga: kpu pastikan logistik psu di tps 09 penarik telah siap
perubahan dalam angka ini dapat memberikan petunjuk tentang efektivitas kebijakan kesehatan, program pencegahan, atau upaya perbaikan sistem kesehatan. 
informasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan dan perawatan kesehatan sehingga akan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemeliharaan kesehatan. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan