Wabup Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Mukomuko, Wasri kembali mengajak  masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024. 

Dengan menjaga daerah ini tetap aman dan kondusif. Meski berbeda pilihan, namun diharapkan jangan saling bermusuhan, harus rukun, damai, dan menjaga kondisi tetap kondusif.

"Sebagai seorang pemimpin, saya diminta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, saya juga mengajak semua masyarakat untuk ikut mensukseskan Pemilu tahun 2024 ini," harap Wabup.

Menurutnya, di Kabupaten Mukomuko sudah cukup tingkat partisipasi warga  pada pemilu sebelumnya. Karena masyarakat memahami satu suara menentukan masa depan bangsa. 

BACA JUGA:Dana Hibah Untuk Baznas Disiapkan di APBD Perubahan 2024

BACA JUGA:Disiapkan Rp3,5 Miliar Untuk Bangun Mall Pelayanan Publik

Untuk itu, pihaknya kembali meminta masyarakat agar dapat menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 ini.

Menurut Wabup, masyarakat memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih serta kebebasan dalam menentukan sikap politik.

"Kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan. Terutama saat perbedaan pilihan politik. Jangan sampai hanya karena perbedaan pilihan kita menjadi tidak rukun dengan saudara, tetangga, atau teman kita. Setelah Pemilu serentak berlangsung menyisakan konflik, bentrok dan perpecahan antar warga. Dan ini jangan sampai terjadi di Kabupaten Mukomuko," pintanya.

Selain itu, Wabup juga mengingatkan ASN Lingkup Pemkab Mukomuko untuk senantiasa tetap menjaga netralitas pada  pemilu serentak 2024. 

BACA JUGA:Pemkab Usulkan Pembangunan 3 Jembatan di Mukomuko

BACA JUGA:Komitmen Jaga Investasi dan Lingkungan

Selain  itu, ASN juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk secara bersama menjaga ketertiban, keamanan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu.

"Tidak hanya itu saja, kami juga harapkan agar semua pihak bisa menolak segala upaya politik kebencian, politik pecah belah yang mengganggu kelancaran demokrasi," pungkasnya. (*)