Dewan Ingatkan Psikologi Birokrasi

ARGA MAKMUR RU - Utak-atik penyelenggara birokrasi dengan alasan penyegaran, dinilai legislatif harus dibarengi dengan pertimbangan psikologis. Persiapan kerja anggaran, seperti melakukan input Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Serta Rencana Anggaran Kas (RAK) ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SPID) yang mesti dilakukan. Harus menjadi pertimbangan dalam direktif-direktif di sektor merit. 

"Sebagai pemilik kewenangan di sektor eksekutorial, eksekutif juga harus memiliki pertimbangan psikologis lingkungan birokrasi," kata Ketua Bapemperda DPRD BU, Tommy Sitompul, S.Sos, kemarin. 

Pertimbangan ini versinya sangat penting. Pasalnya, akan berimplikasi pada kinerja birokrasi itu sendiri. Karenanya, penataan birokrasi sedianya perlu dilakukan pada awal-awal tahun anggaran berjalan ini. 

Bersamaan juga, terus dia, hasil lelang jabatan atas 3 OPD yang tinggal menghitung hari. Untuk dirilis dalam pelantikan pejabat yang dipilih kepala daerah, atas 3 nama yang direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

BACA JUGA:Dua Sorotan Inspektorat Soal BUMDes

"Jangan sampai, iklim birokrasi dihantui oleh momok mutasi, promosi bahkan demosi yang sah-sah saja sebenarnya dilakukan dengan alasan penyegaran," ujarnya. 

Lebih jauh lagi, politisi Golkar itu pun menyoroti soal pentingnya menjaga iklim psikologi penyelenggaraan birokrasi di sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk diketahui, sektor ini, terus dia, menjadi salah satu sakter yang memiliki kegiatan anggaran yang paling banyak dibanding satker lainnya, minus Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

"Jangan sampai, iklim psikologi yang kurang dipertimbangkan, justru berimbas dengan kualitas hasil penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya memungkas. (bep)