Dugaan Pembiaran, Apa Kabar Rencana Rapat dengan BPDAS?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 03 Oct 2024 - 20:56

Lahan yang telah digarap dengan tanaman perkebunan sawit di area DAS hingga menjadi salah satu pemicu munculnya konflik antar warga dan perusahaan.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Dalam laporan 2018, BPDAS Ketahun ini diketahui mengelola sejumlah 86 Daerah Aliran Sungai dengan wilayah kerja Provinsi Bengkulu.

Bupati Mian, saat memimpin rakor kecamatan bersama dengan OPD yang dipusatkan di Kantor Camat Marga Sakti Sebelat, mensinyalkan murkanya.

"Agak laen, PT Agricinal Sebelat ini," ujarnya.

Langkah tegas daerah, terhadap PT Agricinal Sebelat, termasuk menggamblangkan duduk perkara soal skandal aksi tanam kawasan terlarang oleh perusahaan, mestinya menjadi harga diri.

Terlebih, persoalan yang terjadi sangat rentan memantik gejolak sosial.

Tarik ulur, soal mau dibagaimanakan tanaman sawit yang ratusan hektar di lahan terlarang itu, nuansa kuatnya kepentingan di sana sangatlah menyengat.

Penegasan yang paling gamblang dari Mian saat itu adalah meminta parit-parit pembatas HGU yang harus dibuat total melingkari lahan HGU existing yang telah mendapatkan pembaruan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

BACA JUGA:Bola Panas Masih Berada di BPDAS

Dia menegaskan, agar perusahaan dan masyarakat, tidak memanen TBS sawit yang nyatanya masih terus menggiurkan banyak orang itu.

"Artinya, kembalikan lahan yang berada di luar HGU itu ke BPDAS," tegasnya, lugas.

Senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasnya, khusus yang bersinggungan dengan HGU PT Agricinal memiliki luas 200-an hektar.

Bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari HGU juga termasuk berada di kawasan Sempadan Sungai Sebelat seluas 43,7 hektar serta Sempadan Sungai Sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar. (*)

dugaan pembiaran, apa kabar rencana rapat dengan bpdas?                            radarutara.bacakoran.co - fakta ratusan hektar kawasan sempadan menjadi kebun sawit yang sudah direncana pemda bengkulu utara membahasnya dengan balai pengelola daerah aliran sungai (bpdas) ketahun, masih menggantung. 
sinyalemen gagal pengawasan pada kawasan sempadan di sungai senabah, sungai sabai dan sungai sebelat yang menjadi kebun sawit milik pt agricinal sebelat.
juga harus mampu dijawab unit kerja yang secara hirarki berada di bawah direktorat jenderal pengendalian das dan rehabilitasi hutan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) ini.
usai memimpin rakor yang dihadiri unsur forkopimda kabupaten pada 16 juli 2024, bupati mian menegaskan, bakal kembali menggelar rapat kedua bersama dengan bpdas ketahun. 
baca juga:bola panas masih berada di bpdas
baca juga:das senabah haram untuk digarap, agricinal wajib gali parit pembatas
agenda tersebut, tidak lain adalah membahas keberadaan tanam tumbuh berupa sawit yang diduga kuat sebagai dugaan perambahan daerah aliran sungai (das). 
dokumen ru, dibaca kawasan das yang diduga kuat menjadi objek perambahan itu mulai dari das air senabah yang luasnya ratusan hektar. pula das air sabai serta das air sebelat.
lebih kurang dua setengah bulan lalu, mian menegasi rencana ini usai memimpin rapat menyikapi gejolak yang sudah sering terjadi pada kawasan yang nyatanya sudah dilepas untuk keluar dari areal hgu perusahaan itu. 
dalam rapat terakhir yang digelar di command center pemda bengkulu utara, mian, menegasi luasan ratusan hektar yang sudah berubah menjadi kebun sawit itu, diserahkan sepenuhnya dan penyelesaiannya dalam rapat lanjutan yang akan melibatkan pemerintah daerah dan balai pengelola daerah aliran sungai atau bpdas ketahun. 
baca juga:penghijauan, agricinal masih panen sawit di lahan das. sempadan senabah rawan konflik?
baca juga:tensi tinggi senabah, stop bancakan cuan di lahan sempadan 
"itu akan dibahas dengan bpdas nantinya bersama dengan pemerintah daerah," tegasnya diapit unsur forkopimda lengkap, saat itu di pintu muka central command pemda bengkulu utara. 
secara kewenangan, bpdas ketahun merupakan subjek pengelola das di provinsi bengkulu. 
dalam laporan 2018, bpdas ketahun ini diketahui mengelola sejumlah 86 daerah aliran sungai dengan wilayah kerja provinsi bengkulu. 
bupati mian, saat memimpin rakor kecamatan bersama dengan opd yang dipusatkan di kantor camat marga sakti sebelat, mensinyalkan murkanya. 
baca juga:tak hanya sempadan sungai senabah yang luasnya hampir 200 hektar. ini rincian hgu yang dilepas oleh agricinal
baca juga:penghijauan daerah aliran sungai senabah, warga sebelat serentak tanam pohon ini...
"agak laen, pt agricinal sebelat ini," ujarnya. 
langkah tegas daerah, terhadap pt agricinal sebelat, termasuk menggamblangkan duduk perkara soal skandal aksi tanam kawasan terlarang oleh perusahaan, mestinya menjadi harga diri. 
terlebih, persoalan yang terjadi sangat rentan memantik gejolak sosial. 
tarik ulur, soal mau dibagaimanakan tanaman sawit yang ratusan hektar di lahan terlarang itu, nuansa kuatnya kepentingan di sana sangatlah menyengat. 
penegasan yang paling gamblang dari mian saat itu adalah meminta parit-parit pembatas hgu yang harus dibuat total melingkari lahan hgu existing yang telah mendapatkan pembaruan dari kementerian agraria dan tata ruang. 
baca juga:bola panas masih berada di bpdas
baca juga:das senabah haram untuk digarap, agricinal wajib gali parit pembatas
dia menegaskan, agar perusahaan dan masyarakat, tidak memanen tbs sawit yang nyatanya masih terus menggiurkan banyak orang itu.  
"artinya, kembalikan lahan yang berada di luar hgu itu ke bpdas," tegasnya, lugas.
senabah adalah salah satu identitas sungai yang total luasnya, khusus yang bersinggungan dengan hgu pt agricinal memiliki luas 200-an hektar. 
bukan itu saja, masih menjujug dalam dokumen yang diterbitkan perusahaan itu pada 2018, pelepasan kawasan kebunnya dari hgu juga termasuk berada di kawasan sempadan sungai sebelat seluas 43,7 hektar serta sempadan sungai sabai yang lebih luas lagi yakni 136,7 hektar. (*)