Hak Ekspor CPO Mulai di Buka Pemerintah

RADAR UTARA - Menjelang akhir tahun 2023 ini. Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah mulai membuka hak ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). Hak ekspor yang sebelumnya dibekukan sebanyak 8 juta ton kini  sudah mulai berkurang menjadi 6,7 juta ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kementerian Perdagangan Isy Karim mengungkapkan, meski hak ekspor telah di buka kembali. Namun pelaksanaannya tetap dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal itu dilakukan agar tidak merusak target Domestic Market Obligation (DMO)

Bahkan, pihaknya memperkirakan hak ekspor yang kini mulai turun menjadi 6,7 juta ton dari sebelumnya 8 juta ton tersebut akan terus berkurang. Namun begitu, terkait izin ekspor sawit tetap ditargetkan tidak melebihi angka 10 juta ton.

"Nah dari 6,7 juta ton ini yang perlu kita waspadai ke depan dengan data ini masih ada pencairan hak ekspor yang kemarin di freeze hingga akhir Desember. Jadi dicairkan secara bertahap," kata Isy, dalam konferensi pers IPOC 2023, Jumat (3/11/2023).

Lebih lanjut, jika izin ekspor di atas 10 juta ton dilakukan, Pemerintah khawatir kebijakan ini akan berpengaruh terhadap distribusi DMO di dalam negeri.

BACA JUGA:Tahun 2024, Harga Sawit Diprediksi Bakal Naik

"Apakah kebijakan nanti dengan mengurangi angka pengalih. Tapi kalau hak ekspornya kurang dari 4 juta ton tentunya akan ada kebijakan lagi untuk pengalih hak ekspor," ujarnya.

Adapun terkait pengalih hak ekspor kebijakannya akan tergantung dari perkembangan kondisi hak ekspor. Lantaran, jika terjadi banjir hak ekspor maka tidak ada distribusi DMO dalam negeri.

"Kalau banjir hak ekspor maka tidak ada distribusi DMO dalam negeri sehingga minyak goreng akan terjadi kelangkaan," ujarnya.

Kendati demikian, Kemendag memastikan kebijakan DMO minyak goreng rakyat masih tetap dibutuhkan sebagai alat Pemerintah guna menjamin pasokan dan stabilitas harga minyak goreng pada tahun 2024.