SPPT PBB Bermasalah Jadi Hutang Desa, Bapenda Harus Turun ke Lapangan!

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Senin , 30 Sep 2024 - 21:36

SPPT PBB Bermasalah Jadi Hutang Desa, Bapenda Harus Turun ke Lapangan!-Istimewa -

Menyikapi keluhan tersebut, salah seorang anggota DPRD Bengkulu Utara, Edi Putra, S.IP.

Menyayangkan sikap Bapenda Bengkulu Utara yang tak kunjung serius menuntaskan persoalan SPPT PBB yang bermasalah di masing-masing desa ini.

Ditegaskan Edi, semua desa berkewajiban menyetorkan SPPT PBB sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak.

Namun potensi yang dimiliki daerah, itu tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung kerja-kerja optimal dari OPD yang membidangi.

"Ini, sudah menjadi masalah klasik setiap tahun yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan.

Kami berharap, Bapenda Bengkulu Utara bisa turun ke lapangan untuk mengevaluasi kembali seluruh objek SPPT PBB bermasalah yang dilaporkan desa itu.

Supaya ke depan, SPPT PBB bermasalah ini tidak menjadi hutang desa dan setoran PBB bisa tercapai sesuai target," tegas Edi.

Ditambahkan Edi, idealnya hal ini dapat dituntaskan.

Apabila dinas terkait mau turun ke lapangan dan serius dalam menindak lanjuti laporan SPPT PBB bermasalah yang sudah dilaporkan desa.

"Jangan biasakan kerja dengan menggunakan data di atas kertas, sesekali Bapenda Bengkulu Utara juga harus turun ke lapangan untuk memastikan SPPT PBB yang tidak sesuai objek atau bermasalah itu," demikian Edi. (*)

sppt pbb bermasalah jadi hutang desa, bapenda harus turun ke lapangan!                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - dipastikan, masih banyak sppt pajak bumi dan bangunan (pbb) di seluruh desa di kabupaten bengkulu utara yang tidak sesuai objek atau bermasalah. 
dan kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab setoran pbb di setiap desa tidak pernah mencapai target.
bahkan setiap tahunnya sppt pbb yang bermasalah itu terus ditagih oleh badan pendapatan daerah (bapenda) bengkulu utara dan menjadi hutang desa.
"sampai sekarang masih ada terus sppt pbb yang tidak sesuai objek atau bermasalah. dan sppt pbb yang bermasalah itu tidak bisa ditagih hingga setiap tahunnya terus menjadi beban atau hutang desa," ujar camat napal putih, bambang abdul mutalib, melalui kasi pemerintahan, muhtalimun, senin, 30 september 2024.
baca juga:desa diberi waktu dispenda bengkulu utara untuk perbaiki data pbb bermasalah hingga batas waktu ini
baca juga:motor kades rp39 juta/unit, bupati sentil desa dengan capaian pbb rendah
dikatakan muhtalimun, setiap tahunnya desa sudah sering melaporkan sppt pbb yang bermasalah itu kepada pihak terkait di kabupaten untuk diperbaiki. 
tapi sayangnya, kata muhtalimun, hal tersebut tidak pernah tuntas dan masih menjadi masalah setiap tahunnya.
"desa sudah rutin melaporkan, tapi tidak pernah ada perbaikan.
 sehingga setiap tahun sppt pbb yang bermasalah itu masih muncul dan ditagih ke desa. 
itulah, salah satu kenapa pbb dari desa tidak pernah tercapai target," ungkapnya.
baca juga:mulai 1 januari 2024, perusahaan bisa dapat diskon pbb hingga 100%
baca juga:blanko sppt pbb-p2 tuntas didistribusikan, masyarakat diminta taat bayar pajak
"harapan kami, sppt pbb yang bermasalah ini segera dibenahi sesuai sppt pbb yang seharusnya menjadi kewajiban desa," pintanya.
menyikapi keluhan tersebut, salah seorang anggota dprd bengkulu utara, edi putra, s.ip.
menyayangkan sikap bapenda bengkulu utara yang tak kunjung serius menuntaskan persoalan sppt pbb yang bermasalah di masing-masing desa ini.
 ditegaskan edi, semua desa berkewajiban menyetorkan sppt pbb sebagai sumber pendapatan asli daerah (pad) dan sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak.
baca juga:88.000 lembar blanko sppt pbb-p2 didistribusikan ke masyarakat
baca juga: rabu ini, bkd mukomuko distribusikan blanko sppt pbb-p2 tahun 2024
 namun potensi yang dimiliki daerah, itu tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung kerja-kerja optimal dari opd yang membidangi.
"ini, sudah menjadi masalah klasik setiap tahun yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. 
kami berharap, bapenda bengkulu utara bisa turun ke lapangan untuk mengevaluasi kembali seluruh objek sppt pbb bermasalah yang dilaporkan desa itu. 
supaya ke depan, sppt pbb bermasalah ini tidak menjadi hutang desa dan setoran pbb bisa tercapai sesuai target," tegas edi.
ditambahkan edi, idealnya hal ini dapat dituntaskan. 
baca juga:bkd mukomuko cetak blanko sppt pbb-p2 tahun 2024
baca juga:blanko sppt pbb-p2 tuntas didistribusikan, masyarakat diminta taat bayar pajak
apabila dinas terkait mau turun ke lapangan dan serius dalam menindak lanjuti laporan sppt pbb bermasalah yang sudah dilaporkan desa.
"jangan biasakan kerja dengan menggunakan data di atas kertas, sesekali bapenda bengkulu utara juga harus turun ke lapangan untuk memastikan sppt pbb yang tidak sesuai objek atau bermasalah itu," demikian edi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan