Didukung 1.326 Hakim, Begini Skema 'Cuti Protes' se-Indonesia Pada 7-11 Oktober

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 30 Sep 2024 - 20:34

ILUSTRASI-istimewa-

didukung 1.326 hakim, begini skema 'cuti protes'  se-indonesia pada 7-11 oktober                            radarutara.bacakoran.co - perkembangan rencana aksi protes menuntut rasionalisasi pendapatan hakim yang ajeg selama 12 tahun. pada 28 september 2024, sudah didukung oleh 1.326 hakim di indonesia. 
gerbong aksi yang menamakan diri gerakan solidaritas hakim indonesia, juga terpantau aktif bersuara di rimba maya turut menginformasikan rencana aksi mereka.
redaksi ru, kembali menerima rilis resmi dari gerakan solidaritas hakim indonesia, pada 28 september 2024. garda terdepan yang tengah memperjuangkan hak-hak hakim itu, terus menyampaikan perkembangan persiapan aksi yang akan digelar 7 hingga 11 oktober 2024 tersebut. 
dalam rilis itu, dijelaskan tiga skema aksi cuti bersama yang akan dilakukan  sebagai berikut:
baca juga:aktivitas pengadilan terancam lumpuh 
baca juga:diharapkan jadi pertimbangan hakim, 2 surat gubernur bengkulu dilayangkan ke ma
1. hakim yang mengambil cuti, lalu berangkat ke jakarta bergabung dalam aksi solidaritas.
2. hakim mengambil cuti dan berdiam diri di rumah. ini sebagai bentuk dukungan moril kepada rekan-rekannya yang berjuang di jakarta.
3. bagi hakim yang hak cuti tahunannya sudah habis, akan didorong untuk mengosongkan jadwal sidang selama tanggal 7 hingga 11 oktober 2024.
ditegaskan, namun tetap menjaga agar hak-hak masyarakat pencari keadilan tidak dirugikan.
dalam pra-orasinya, gerbong protes hakim ini menilai langkah yang bakal ditempuh, merupakan perjuangan keadilan dan keberanian yang tinggi. 
baca juga:geliat kompetisi pilkada usai putusan mk, ini pendapat berbeda hakim konstitusi 
baca juga: pemerintah akan rekrut calon hakim secara besar-besaran di tahun 2024
mengulas upaya perjuangan lamanya, dijelaskan sejak tahun 2019, para hakim melalui organisasi profesinya, ikatan hakim indonesia (ikahi), telah berjuang dengan sabar dan gigih untuk mendorong perubahan terhadap pp 94 tahun 2012. 
"ultimum remedium atau langkah terakhir hakim indonesia dalam aksi cuti bersama ini, bukanlah pilihan yang diambil dengan tergesa," tegas para hakim menyerukan. 
buntut rencana aksi para hakim, diterangkan pula sebelumnya langkah resmi dan formal telah ditempuh, dengan harapan agar pemerintah memberikan perhatian yang serius dan langkah nyata terhadap tuntutan tersebut. 
tapi tindaklanjut dari upaya itu dinilai belum mendapatkan tanggapan yang sepadan dari pemerintah. 
baca juga:diharapkan jadi pertimbangan hakim, 2 surat gubernur bengkulu dilayangkan ke ma
baca juga:aktivitas pengadilan terancam lumpuh
"....dengan berat hati namun penuh keyakinan, aksi cuti bersama ini menjadi pilihan terakhir demi memperjuangkan martabat dan kesejahteraan hakim di indonesia," tulis solidaritas hakim dalam press rilis resminya. 
lintas dukungan, turut diungkap dalam sikap solidaritas hakim. dijelaskan, dukungan itu mulai dari  hakim tingkat pertama, hakim tingkat banding, hingga beberapa hakim agung. 
dukungan moril juga muncul tak hanya dari kalangan hakim, tapi juga mendapatkan dukungan dari civil society, kelompok akademisi, hingga lembaga-lembaga yang peduli terhadap independensi peradilan di indonesia. 
"dukungan mereka menjadi bukti bahwa perjuangan ini adalah milik kita semua, milik bangsa indonesia yang mendambakan peradilan yang adil dan berwibawa," tulis aksi solidaritas hakim.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 1 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan