8 Fraksi Diumumkan, Tatib dan Kode Etik Dibahas

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 29 Sep 2024 - 22:18

Samsu Amanah-Radar Utara/Doni Aftarizal -

8 fraksi diumumkan, tatib dan kode etik dibahas                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - jika tidak ada aral melinta lagi, lembaga dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu segera mengumumkan pembentukan delapan fraksi.
ini disampaikan ketua sementara dprd provinsi bengkulu, samsu amanah, s.sos. menurut samsu, pengumuman pembentukan delapan fraksi tersebut, diagendakan berlangsung senin 30 september 2024.
"delapan fraksi tersebut, enam diantaranya merupakan fraksi penuh atau murni. diantaranya fraksi golkar, pan, gerindra, pdi perjuangan, nasdem, dan demokrat," ungkap samsu.
dilanjutkan samsu, sedangkan dua fraksi lagi gabungan, yakni gabungan antara partai hanura dan ppp, serta pkb dan pks. setelah fraksi ini terbentuk dan diumuman, barulah dilakukan pembentukan panitia kerja (panja).
baca juga:pembentukan akd, fraksi dprd provinsi bengkulu jalin komunikasi
baca juga:ketua dprd provinsi bengkulu, golkar bengkulu tunggu putusan dpp
"panja dprd provinsi bengkulu inilah nantinya, yang bakal membahas tata tertib dan kode etik dprd provinsi bengkulu," kata samsu, minggu 29 september 2024.
menurut samsu, setelah tatib dan kode etik rampung dibahas, selanjutnya baru pada pembentukan alat kelengkapan dprd (akd) seperti komisi-komisi, badan kehormatan (bk), dan badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda).
"hanya saja untuk peresmian akd ini nantinya, kemungkinan besar baru bisa dilakukan setelah unsur pimpinan dprd provinsi bengkulu defentitif," tegas samsu.
sementara ini, sambung samsu, pihaknya masih menunggu empat partai politik (parpol) yakni golkar, pan, gerindra dan pdi perjuangan mengiriman nama-nama kadernya yang bakal menjadi pimpinan dprd provinsi bengkulu defenitif.
baca juga:45 anggota dprd provinsi bengkulu dilantik, akd dan tatib jadi pr pertama
baca juga:fepi suheri digadang-gadang jabat ketua dprd benteng 2024-2029
"surat dari keempat parpol tersebut, harus berbarengan kita sampaikan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) ri agar bisa di-sk-kan," papar samsu.
samsu menambahkan, kalau untuk sementara ini surat dari keempat parpol masih ditunggu, dalam artian terkait unsur pimpinan defenitif masih berproses.
"kita tidak bisa menyampaikan surat ke kemendagri, kalau keempatnya belum menyampaikan. okelah, golkar dan pan sudah ada, tapi kalau dari gerindra dan pdi perjuangan belum ada, maka tidak juga bisa diajukan," tambah samsu.
disinggung terkait pembahasan apbd tahun anggaran (ta) 2025, samsu mengemukakan, walaupun unsur pimpinan dprd belum defenitif, sesuai aturan apbd tahun depan tetap bisa dibahas.
baca juga:pleno penetapan, ppp duduki kursi ketua dprd benteng
baca juga:gugatan pan ditolak mk, ppp duduki kursi ketua dprd benteng
"nanti masing-masing fraksi mengutus perwakilan fraksinya untuk melakukan pembahasan. mengingat akhir november 2024, apbd tahun depa sudah harus dan wajib disahkan," demikian samsu. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 30 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan