Tangguh Hadapi Bencana, BPBD Sosialisasi Penguatan Kelembagaan

MUKOMUKO RU - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko menggelar sosialisasi penguatan kelembagaan bencana daerah. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Air Dikit, Senin (27/11). 

Kepala BPBD Kabupaten Mukomuko, Ruri Irwandi, ST, MT ketika dikonfirmasi mengatakan. Sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, merupakan wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi berdasarkan rilis kajian risiko bencana dari BNPB.

“Ada beberapa jenis ancaman bencana di Kabupaten Mukomuko yaitu mulai dari banjir, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, longsor dan lainnya,” ujar Ruri.

Untuk itu, kata Ruri, dalam upaya penggulangan bencana alam maupun non alam di daerah ini. Bukan hanya tugas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Basarnas maupun instansi terkait lainnya. 

Namun ini menjadi tugas bersama yang meliputi para relawan dan masyarakat. Untuk itu sangat dibutuhkan relawan yang tangguh dan mumpuni menghadapi semua ancaman bencana alam maupun non alam.

"Kita harus menyadari bahwa penggulangan bencana merupakan panggilan kemanusiaan dan menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk kalangan dunia usaha. Bank sewasta, BUMD, dan juga media. Kolaborasi dan sinergi dalam melakukan aktivitas pra bencana, penanganan bencana, dan pasca bencana daerah merupakan tanggung jawab kita bersama," katanya.

BACA JUGA:Petugas Ambil Sampel Darah Hewan Penular Rabies

Ia juga menyatakan, kegiatan ini dilaksanakan selama satu hari di Aula Desa Pondok Lunang Kecamatan Air Dikit. Dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang terdiri dari Polri, TNI, Basarnas, Organisasi PMI, PWI, Organisasi Pramuka, dan perwakilan dari desa tangguh bencana. 

Sedangkan tujuan utama dari sosialisasi penguatan kelembagaan bencana, memperkuat kelembagaan bencana daerah. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Membangun solidaritas dan kolaborasi, dan lainnya.

"Selain itu itu juga sebagai upaya penguatan fungsi BPBD difokuskan terutama pada aspek koordinasi antar lembaga secara vertikal, maupun horizontal, dan melibatkan lembaga non pemerintah. Intinya kita mengurangi resiko bencana harus bersama. Masyarakat tidak lagi menjadi objek tapi sekarang masyarakat menjadi subyek dalam pengurangan resiko bencana," pungkasnya. (rel)