Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Warning Kades & Perangkat Desa

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 18 Sep 2024 - 20:36

Sosialisasi dan ikrar netralitas kades dalam pilkada di Kecamatan Marga Sakti Sebelat-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Dan masa kampanye dimulai pada tanggal 25 September s.d. 24 November 2024.

"Sosialisasi ini kita tujukan untuk memberi titik tekan kepada seluruh Kades di Kecamatan MSS agar bersikap Netral dalam Pilkada 2024. Begitu dengan BPD serta tokoh masyarakat kita dorong dan kita pacu partisipasinya untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan hingga pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang sesuai aturan yang berlaku," ujar Ketua Panwascam MSS, Nirman, S.Pd.

Diungkapkan Nirman, merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa:

1. Pasal 70 angka (1) huruf c menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan;

2. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

3. Pasal 188 menyebutkan Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak RP 6.000.000 (enam juta rupiah).

Selanjutnya, ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa:

1. Pasal 29 huruf g melarang Kepala Desa menjadi pengurus partai politik;

pilkada serentak 2024, bawaslu warning kades & perangkat desa                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - bawaslu kabupaten bengkulu utara mengingatkan atau mewarning seluruh aparatur pemerintah desa khususnya kepala desa (kades).
agar bersikap netral dalam menghadapi pelaksanaan pilkada 2024. 
penekanan ini pun telah disampaikan secara utuh oleh bawaslu bengkulu utara melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh setiap panwas di setiap kecamatan.
khususnya di wilayah kerja panwascam marga sakti sebelat (mss), kabupaten bengkulu utara.
baca juga:jelang pilkada, bawaslu mukomuko larang asn terlibat politik praktis
baca juga:rp500 juta kekurangan dana hibah bawaslu sudah cair
hadir dalam kegiatan sosialisasi netralitas kades pada pilkada 2024 yant berlangsung di kecamatan mss, diantaranya komisioner panwascam mss yang terdiri dari ketua yakni nirman, s.pd, serta anggota priska nandra, s.ak dan dahrul efendi.
 selanjutnya, sebagai narasumber adalah eks komisioner bawaslu bengkulu utara, tugiran, m.pd dan penta politika sekaligus advokad bengkulu utara, eka septo, sh, mh, c.me.
dan ikut hadir sebagai peserta adalah kades, bpd hingga tokoh masyarakat di lingkungan kecamatan mss yang berlangsung mulai tanggal 16-17 september 2024.
diungkapkan dalam jalannya kegiatan sosialisasi tersebut, bahwa tahapan pilkada 2024.
baca juga: jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu
baca juga: kelindan wewenang wasit pemilu bernama bawaslu
akan memasuki proses penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai jadwal dalam peraturan kpu nomor 2/2024 pada tanggal 22 september.
 dilanjutkan pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon pada tanggal 23 september 2024. 
dan masa kampanye dimulai pada tanggal 25 september s.d. 24 november 2024. 
"sosialisasi ini kita tujukan untuk memberi titik tekan kepada seluruh kades di kecamatan mss agar bersikap netral dalam pilkada 2024. begitu dengan bpd serta tokoh masyarakat kita dorong dan kita pacu partisipasinya untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan hingga pelaksanaan pilkada 27 november 2024 mendatang sesuai aturan yang berlaku," ujar ketua panwascam mss, nirman, s.pd.
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
baca juga:bawaslu gelar rakor pengawas adhoc, evaluasi atau rekrut ulang?
diungkapkan nirman, merujuk pada uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014.
tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi uu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, bahwa:
1. pasal 70 angka (1) huruf c menyebutkan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
baca juga:tes cpns 2024 bawaslu, ini barisan yang jadi prioritas selain fresh graduate 
baca juga:bawaslu bengkulu utara belum temukan pelanggaran, juga laporan 
2. pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
3. pasal 188 menyebutkan setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
selanjutnya, ketentuan dalam uu nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa:
1. pasal 29 huruf g melarang kepala desa menjadi pengurus partai politik; 
baca juga: kelindan wewenang wasit pemilu bernama bawaslu
baca juga: jelang pemilu, ini hasil pengawasan bawaslu provinsi bengkulu
2. pasal 29 huruf j melarang kepala desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
3. sanksi terhadap pelanggaran pasal 29 sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 undang-undang tersebut;
4. pasal 51 huruf g melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik;
5. pasal 51 huruf j melarang perangkat desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
baca juga:bawaslu minta kpu geber upaya genjot partisipasi pemilih 
baca juga:gaji badan adhoc bawaslu juga belum cair, tunggu dana sharing
6. sanksi terhadap pelanggaran pasal 51 sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 undang-undang tersebut.
"semua aturan ini kita minta untuk dipahami dan dipatuhi. karena setiap kades yang terbukti melakukan politik praktis akan kita tindak dan sanksi sesuai aturan yang sudah ada. dan kita minta kepada seluruh kades agar dapat meneruskan himbauan ini kepada seluruh aparatur perangkat desanya," tegasnya. 
masih nirman, bawaslu akan menindak setiap pelanggaran netralitas kades dalam pilkada 2024 sesuai ketentuan yang berlaku yakni: 
1. hukum pemerintahan desa yang bersumber pada pengaturan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya atas pelanggaran pasal 29 di berikan sanksi oleh bupati/pejabat yang berwenang.
2. hukum pemilihan kepala daerah yang bersumber pada pengaturan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan atas pelanggaran pasal 71 sebagaimana dijelaskan sanksinya dalam pasal 188 di proses melalui sentra gakkumdu.
baca juga:kerawanan verifikasi versi bawaslu 
baca juga:bawaslu buka loker musiman, pendapatan total hampir rp 7 juta 
selanjutnya, nirman juga berharap kepada seluruh kades agar meneruskan imbauan ini atau membuat imbauan secara mandiri untuk disampaikan kepada aparatur perangkat desa masing-masing pada poin larangan untuk perangkat desa dalam pemilihan. dimana seluruh kades agar:
1. menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dari segala bentuk kegiatan politik praktis;
2. menjaga netralitas kepala desa dan perangkat desa dari kegiatan kampanye dalam bentuk apa pun selama masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024;
3. tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati;
4. kepala desa sekabupaten bengkulu utara agar meneruskan imbauan ini dan/atau mengimbau secara mandiri kepada perangkat desa masing-masing pada poin larangan untuk perangkat desa dalam pemilihan.
baca juga:dugaan pemalsuan dokumen, peserta lulus tes pppk bawaslu dibatalkan, ini data dan penggantinya
baca juga:bawaslu gelar rakor pengawas adhoc, evaluasi atau rekrut ulang?
"selanjutnya, himbauan ini juga akan kita susul dan tekankan kembali lewat himbauan tertulis," demikian nirman. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan