Kompetisi KPPS Pilkada Bakal Lebih Sengit

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: |

Jumat , 13 Sep 2024 - 20:17

TANGKAPAN layar materi sosialisasi yang digelar KPU, kepada jajarannya dalam pengadaan KPPS Pilkada Serentak 2024-Radar Utara/Benny Siswanto-

Penetapan anggota KPPS, terus Dedi jadwalnya akan dilaksanakan pada 7 November bersamaan dengan pelantikan anggota KPPS terpilih.

"Masa kerja KPPS dimulai 7 November sampai dengan 8 Desember 2024," jelasnya lagi.

Honornya? penyelenggara kontestasi yang tengah mempersiapkan perekrutan panitia ad hoc yang berbasis pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu mengakui sudah diatur sejak lawas dalam beleid yang turut digunakan dalam Pemilu lalu.

Dibaca RU, beleid atau rujukannya yakni S-647/MK.02/2022 yang menegasi tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, menjadi rujukan standarisasi honor badan adhoc.

Standar honor khusus panitia adhoc dalam negeri tahun 2024 itu, menegasi besaran honorarium mulai untuk PPK yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris serta pelaksana staf administrasi dan teknis, begitu juga untuk komposan PPS, Pantarlih hingga KPPS yang jumlahnya 7 orang setiap TPS.

Honor untuk KPPS dijelaskan meliputi, ketua sebesar Rp 900.000, anggota Rp 850.000 serta Pengamanan TPS/Satlinmas Rp 650.000.

Dedi belum menjelaskan, perihal kesempatan “khusus” bagi panitia adhoc Pemilu lalu pada rekrutmen KPPS Pilkada yang tinggal menghitung hari.

Jelasnya, kata dia, pembentukan KPPS yang segera dimulai di setiap daerah penyelenggara Pilkada di seluruh Indonesia, telah memiliki rujukan aturan teknis yang menjadi pedoman pengadaan.

Untuk itu, bagi yang berminat bergabung sebagai bagian dari KPU, kata dia, diimbau untuk mulai mencermati regulasi-regulasi yang dapat diakses oleh publik.

“Bagi KPU, kesempatan terbuka bagi semua masyarakat yang memenuhi kriteria. Karena perekrutan panitia adhoc ini menjadi salah satu upaya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi,” pungkasnya.

kompetisi kpps pilkada bakal lebih sengit                             radarutara.bacakoran.co - siap-siaplah! kpu di setiap daerah, bakal segera membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau kpps untuk pilkada, 27 november 2024 ini. 
kesempatan bergabung sebagai panitia adhoc di lingkungan penyelenggara pilkada itu, akan lebih sedikit kalau dibandingkan pemilu lalu. 
terjadi penyusutan jumlah tempat pemungutan suara (tps) pada kpud se indonesia. sebab, jumlah pemilih maksimal setiap tps, jauh lebih banyak dibandingkan saat pemilu. 
pada pemilu, jumlah pemilih setiap tps paling banyak 300 pemilih. sedangkan pada pilkada nanti, jumlah pemilih paling banyak menjadi 500 pemilih. otomatis, tps pilkada akan lebih sedikit. imbasnya, kpps juga akan lebih sedikit. begitu juga satlinmas. 
baca juga:masa kerja kpps dilanjut? begini alur evaluasi kpss versi aturan kpu
baca juga:melindungi kesehatan petugas kpps pemilu 2024
divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih kpu bengkulu utara, dr dedi mulyadi, membenarkan kondisi ini. 
jumlah tps pilkada, kata dia, akan jauh lebih sedikit kalau dibandingkan saat pemilu. dia menjelaskan, penerimaan pendaftaran calon kpps, akan dimulai 17 sampai dengan 21 september. 
"untuk tps di bengkulu utara diproyeksikan sebanyak 503 unit," ungkapnya. 
sekadar membandingkan, jumlah tps di daerah yang memiliki 215 desa, 5 kelurahan yang menyebar pada 19 kecamatan ini pemilu lalu, memiliki 986 tps. 
kalau pilkada nanti, kpud bakal membutuhkan setidak-tidaknya 3.521 kpps. jelas jauh anjlok jumlahnya, kalau membanding saat pemilu lalu yakni 896 tps. maka dibutuhkan 6.772 kpps saat itu. 
baca juga:transportasi dan bimtek kpps dicairkan, segini nilainya...
baca juga: bawaslu awasi penggantian 791 surat suara rusak, kpps dibimtek
"penelitian administrasi, dimulai 18 sampai dengan 29 september dan akan diumumkan hasilnya pada 30 september sampai dengan 2 oktober," terangnya lagi, mengabarkan. 
penetapan anggota kpps, terus dedi jadwalnya akan dilaksanakan pada 7 november bersamaan dengan pelantikan anggota kpps terpilih. 
"masa kerja kpps dimulai 7 november sampai dengan 8 desember 2024," jelasnya lagi.
honornya? penyelenggara kontestasi yang tengah mempersiapkan perekrutan panitia ad hoc yang berbasis pada tempat pemungutan suara (tps) itu mengakui sudah diatur sejak lawas dalam beleid yang turut digunakan dalam pemilu lalu. 
baca juga:kpps dan linmas tps lapas ditempati sipir 
baca juga: pemilu sejuk & damai, pelantikan kpps diwarnai tanam pohon
dibaca ru, beleid atau rujukannya yakni s-647/mk.02/2022 yang menegasi tentang satuan biaya masukan lainnya (sbml) tahapan pemilihan umum dan pemilihan, menjadi rujukan standarisasi honor badan adhoc. 
standar honor khusus panitia adhoc dalam negeri tahun 2024 itu, menegasi besaran honorarium mulai untuk ppk yang terdiri dari ketua, anggota, sekretaris serta pelaksana staf administrasi dan teknis, begitu juga untuk komposan pps, pantarlih hingga kpps yang jumlahnya 7 orang setiap tps. 
honor untuk kpps dijelaskan meliputi, ketua sebesar rp 900.000, anggota rp 850.000 serta pengamanan tps/satlinmas rp 650.000.  
dedi belum menjelaskan, perihal kesempatan “khusus” bagi panitia adhoc pemilu lalu pada rekrutmen kpps pilkada yang tinggal menghitung hari. 
baca juga: pemilu sudah dekat, kpu mukomuko gelar bimtek kpps dan tot
baca juga: kamis, kpu bakal melantik dan mengambil sumpah anggota kpps pemilu 2024
jelasnya, kata dia, pembentukan kpps yang segera dimulai di setiap daerah penyelenggara pilkada di seluruh indonesia, telah memiliki rujukan aturan teknis yang menjadi pedoman pengadaan. 
untuk itu, bagi yang berminat bergabung sebagai bagian dari kpu, kata dia, diimbau untuk mulai mencermati regulasi-regulasi yang dapat diakses oleh publik.
“bagi kpu, kesempatan terbuka bagi semua masyarakat yang memenuhi kriteria. karena perekrutan panitia adhoc ini menjadi salah satu upaya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi,” pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 14 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan