Petahana di Pilkada Wajib Cuti di Luar Tanggungan Negara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 01 Sep 2024 - 20:39

Ilustrasi Pilkada Serentak 2024-Radar Utara-

Pada ayat (3) : Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan.

Tunjuk Pj Kepala Daerah

Diterangkan juga, ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah lantaran cuti kampanye Pilkada 2024, maka Gubernur/Penjabat Gubernur dapat mengusulkan 3 nama pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi sebagai bahan pertimbangan Mendagri dalam menunjuk Pjs Bupati/Pjs Walikota.

Penyampaian 3 nama yang diusulkan tersebut, wajib disampaikan Gubernur/Penjabat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 September 2024.

Sekadar menginformasikan, KPUD melakukan penelitian persyaratan calon mulai Selasa, 27 Agustus sampai dengan Sabtu, 21 September 2024.

Kemudian pada Minggu, 22 September 2024, tahapan Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan penetapan pasangan calon oleh KPUD setempat.

Tahapan KAMPANYE akan dimulai sejak Rabu, 25 September 2024 sampai dengan Sabtu, 23 November 2024 dan berlanjut dengan masa tenang selama 3 hari, menuju pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024 .

petahana di pilkada wajib cuti di luar tanggungan negara                            radarutara.bacakoran.co - sejumlah daerah di indonesia, kepala daerahnya bakal banyak yang akan berstatus pejabat sementara (pjs). kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif yang menjadi kandidat, wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.
kewajiban ini, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerahnya, maju sebagai kandidat dalam pilkada serentak 2024 yang bakal dihelat 27 november mendatang. 
wajib cuti selama masa kampanye ini berlaku, ketika petahana telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
sesuai jadwal yang ditegaskan lewat peraturan kpu nomor 10 tahun 2024, penetapan pasangan calon oleh kpud akan dilakukan pada minggu, 22 september 2024. 
baca juga:forkopimda bengkulu ajak ciptakan pilkada damai, aman dan tertib
baca juga:gong waktu menuju pilkada calon tunggal 
penegasan cuti di luar tanggungan negara ini, diterangkan lewat surat atas nama menteri dalam negeri (mendagri) nomor : 100.2.1.3/4204/sj yang diteken plt sekjen kemendagri, komjen pol drs tomsi tohir, m.si pada 30 agustus 2024. 
surat tersebut menegasi soal cuti di luar tanggungan negara bagi kandidat pilkada dari petahana serta pengusulan penjabat sementara bupati dan walikota.
mendagri kemudian memberi penegasan pada poin 5, untuk memberikan kepastian hukum dan meminimalisir potensi terjadinya implikasi hukum, ditegaskan bagi petahana yang mencalonkan diri kembali pada pilkada 2024, wajib cuti selama masa kampanye.
diterangkan juga, pengajuan cuti di luar tanggungan negara oleh kandidat pasangan kepala daerah dari kalangan petahana atau incumbent, paling lambat 7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon. 
baca juga:kpu: 1.467 bakal paslon mendaftar di pilkada serentak 2024
baca juga:maju pilkada mukomuko, sapuan-wasri tuntaskan dan lanjutkan
sedangkan gubernur/penjabat gubernur, memberikan cuti di luar tanggungan negara kepada bupati dan wakil ubpati serta wali kota dan wakil walikota paling lambat 7 hari kerja sebelum penetapan pasangan calon.
pada awalan surat, kemendagri menyitir pasal 70 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, menegaskan: 
pada ayat (3) : gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan diri kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan.
tunjuk pj kepala daerah 
diterangkan juga, ketika terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah lantaran cuti kampanye pilkada 2024, maka gubernur/penjabat gubernur dapat mengusulkan 3 nama pejabat pimpinan tinggi pratama pemerintah daerah provinsi sebagai bahan pertimbangan mendagri dalam menunjuk pjs bupati/pjs walikota. 
baca juga:bawaslu belum terima laporan pelanggaran selama pendaftaran pilkada 2024
baca juga:resmi daftar di kpu, huda-rahmadi berharap pilkada di mukomuko sukses
penyampaian 3 nama yang diusulkan tersebut, wajib disampaikan gubernur/penjabat gubernur kepada menteri dalam negeri paling lambat 3 september 2024. 
sekadar menginformasikan, kpud melakukan penelitian persyaratan calon mulai selasa, 27 agustus sampai dengan sabtu, 21 september 2024. 
kemudian pada minggu, 22 september 2024, tahapan pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan penetapan pasangan calon oleh kpud setempat. 
tahapan kampanye akan dimulai sejak rabu, 25 september 2024 sampai dengan sabtu, 23 november 2024 dan berlanjut dengan masa tenang selama 3 hari, menuju pelaksanaan pemungutan suara pada rabu, 27 november 2024 .

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 2 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan