Lagi, Mahasiswa Gelar Aksi Demontrasi Jilid Ketiga

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Sabtu , 24 Aug 2024 - 06:09

Aksi mahasiswa di kantor DPRD Provinsi Bengkulu-Radar Utara/Doni Aftarizal-

Hingga akhirnya membuat parlemen jalanan antara anggota DPRD dan massa aksi pun gagal.

Dalam aksi yang digelar ini, para massa aksi juga menyoroti isu penolakan revisi Rancangan Undang-undang Pilkada 2024 terkait Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Provinsi Bengkulu, Erlangga mengumumkan keputusan penting di hadapan massa.

"Atas kesalahan fatal yang dilakukan staf DPRD Provinsi Bengkulu, saya menyatakan yang bersangkutan diberhentikan sebagai Tenaga Harian Lepas (THL). Terhitung mulai Senin besok," tegas Erlangga.

Keputusan ini mendapat dukungan dari Kapolres Bengkulu, Kombespol Deddy Nata yang menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku.

"Saya jamin diproses, dipecat. Saya jamin," tambah Kapolres.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa.

"DPRD Provinsi Bengkulu menerima dan menyepakati tuntutan Gerakan Bengkulu Melawan," tutup Ihsan Fajri. (tux)

lagi, mahasiswa gelar aksi demontrasi jilid ketiga                            bengkulu ru - jumat, 23 agustus 2024 ribuan massa kembali menggelar aksi demontrasi, di depan kantor dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu.
ribuan massa yang tergabung dalam aliansi bengkulu melawan tersebut, melibatkan elemen mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa (bem), organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa lainnya.
dalam aksi lagi-lagi ribuan massa menyuarakan tuntutan penting terkait putusan mahkamah konstitusi (mk), serta mendorong reformasi partai politik di indonesia.
koordinator lapangan (korlap) aksi, fadli miko pratama dari bem unib menyatakan, aksi tersebut mencerminkan keprihatinan dan ketidakpuasan massa, terhadap perkembangan politik nasional.
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03 
baca juga:aksi hmi, kecam upaya pembatalan keputusan mk
"lantaran kita menilai semakin jauh dari prinsip keadilan dan demokrasi. tapi kami datang bukan untuk membuat gaduh, melainkan menuntut keadilan," ungkap fadli. 
menurut fadlu, putusan mk nomor 60 dan 70 tahun 2024 harus dijaga, bukan dianulir. jika diabaikan, demokrasi di negara kesatuan republik indonesia (nkri) berada di ambang kehancuran. 
"dalam aksi ini ada enam poin tuntutan yang kita suarakan. pertama menekankan pentingnya mematuhi putusan mk nomor 60 dan 70 tahun 2024, yang dianggap sebagai langkah penting dalam memperbaiki sistem politik indonesia," kata fadli. 
pihaknya, lanjut fadli, memperingatkan bahwa mengabaikan putusan ini dapat merusak tatanan hukum, dan demokrasi di indonesia.
baca juga:pilkada serentak 2024, kpu pastikan putusan mk tetap jadi pedoman
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit 
"kita menuntut dpr ri untuk tidak menganulir putusan mk. putusan itu hasil dari proses hukum yang sah dan harus dihormati oleh semua pihak," desak fadli. 
selain itu, sambung fadli, pihaknya juga mendesak presiden dan dpr ri segera merumuskan undang-undang terkait reformasi partai politik.
"mengingat partai politik berperan sentral dalam menjalankan demokrasi di indonesia. mereka menilai partai politik selama ini kurang transparan dan akuntabel, sehingga perlu adanya pembaruan mendasar," pinta fadli. 
pihaknya juga menuntut penghapusan ambang batas presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). 
baca juga:pilkada serentak 2024, kpu pastikan putusan mk tetap jadi pedoman
baca juga:komisi ii dpr ri bahas rancangan pkpu berdasarkan putusan mk dalam rdp senin mendatang
"ambang batas yang ada saat ini hanya menguntungkan segelintir elit politik. ini harus diubah agar semua suara rakyat bisa terwakili," ujar fadli.
poin kelima, pihaknya secara tegas menolak seluruh rangkaian proses demokrasi yang cacat secara konstitusional.
"kita berpendapat tanpa reformasi yang substansial, demokrasi di indonesia hanya menjadi alat legitimasi bagi kepentingan segelintir pihak. kita pastikan tidak tinggal diam jika demokrasi terus-menerus dikhianati," tegas fadli.
terakhir massa meminta presiden joko widodo untuk segera mundur, karena dinilai gagal dalam memimpin negara hingga mengakibatkan berbagai krisis yang merugikan rakyat. 
baca juga:aksi hmi, kecam upaya pembatalan keputusan mk
baca juga:tom lembong akut demo ke dpr, singgung o1,02 dan 03 
"negara ini butuh pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sekadar memperkaya elit politik," sesal fadli.
dibagian lain, pada momen itu massa juga menyoroti tindakan kekerasan yang dilakukan oknum satpam dprd provinsi bengkulu pada aksi sebelumnya.
dimana terjadi bentrok dan pemukulan terhadap salah satu demonstran. hingga jalannya aksi sempat memanas, lantaran massa aksi meminta unsur pimpinan dprd dan pelaku kekerasan menemui para demonstran.
untuk meredakan situasi, ketua dprd provinsi bengkulu dan jajarannya turun menemui peserta demo. namun, kericuhan kembali terjadi setelah salah satu peserta demo yang emosi melempar oknum satpam tersebut.
baca juga:komisi ii dpr ri bahas rancangan pkpu berdasarkan putusan mk dalam rdp senin mendatang
baca juga:pkpu senapas putusan mk segera terbit 
hingga akhirnya membuat parlemen jalanan antara anggota dprd dan massa aksi pun gagal.
dalam aksi yang digelar ini, para massa aksi juga menyoroti isu penolakan revisi rancangan undang-undang pilkada 2024 terkait putusan mk nomor 60/puu-xxii/2024 dan nomor 70/puu-xxii/2024.
sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah (sekwan) provinsi bengkulu, erlangga mengumumkan keputusan penting di hadapan massa. 
"atas kesalahan fatal yang dilakukan staf dprd provinsi bengkulu, saya menyatakan yang bersangkutan diberhentikan sebagai tenaga harian lepas (thl). terhitung mulai senin besok," tegas erlangga.
baca juga:aksi hmi, kecam upaya pembatalan keputusan mk
baca juga:mantan anak buah jokowi ini bersuara, soal kapan putusan mk soal pencalonan berlaku
keputusan ini mendapat dukungan dari kapolres bengkulu, kombespol deddy nata yang menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku. 
"saya jamin diproses, dipecat. saya jamin," tambah kapolres.
sementara ketua dprd provinsi bengkulu, ihsan fajri menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan mahasiswa. 
"dprd provinsi bengkulu menerima dan menyepakati tuntutan gerakan bengkulu melawan," tutup ihsan fajri. (tux)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 18 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan