Gakkumdu Bahas Potensi Pemalsuan Dokumen

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 23 Aug 2024 - 20:42

Gakkumdu Bahas Potensi Pemalsuan Dokumen -Radar Utara/Benny Siswanto-

Tiga hari menjelang tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPUD di seluruh Indonesia masih menggunakan rujukan lama.

Rujukan yang belum menyadur poin-poin penegasan dalam putusan Mahkamah Konstitusi atau MK baik putusan Nomor : 70/PUU-XXII/2024 dan Nomor : 60/PUU-XXII/2024.

Dua putusan setingkat undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat itu tengah ditunggu penerapannya dari KPU.

Kabarnya, draf PKPU anyar yang senapas dengan putusan MK ini sudah bergulir ke Komisi II DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024, tepat bersamaan pecahnya aksi demonstrasi yang terjadi di pusat pemerintahan dan meluas ke daerah-daerah di Indonesia.

Sejauh ini, tidak ada gelagat DPR dan pemerintah, untuk ingkar atas putusan yang konstitusional ini. Itu artinya, legislator di Komisi II bakal segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama KPU RI atas draf PKPU yang tengah ditunggu-tunggu itu.

gakkumdu bahas potensi pemalsuan dokumen                             radarutara.bacakoran.co - potensi pelanggaran pidana pemilu, dibahas sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). lembaga pengawasan, sudah mulai memitigasi potensi pelanggaran hingga persiapan manakala terjadi laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu. 
koordinator divisi hukum penindakan pelanggaran, bawaslu bengkulu utara, andi wibowo,sh, menyampaikan rakor yang digelar sentra gakkumdu yang komposannya meliputi kejaksaan, kepolisian dan bawaslu, lebih kepada mitigasi persoalan. 
"karena tidak lama lagi kan tahapan pendaftaran akan dimulai. maka kami dari gakkumdu, melakukan mitigasi potensi-potensi persoalan yang mungkin saja terjadi," ujar andi wibowo, jumat, 23 agustus 2024. 
dia menjelaskan, mitigasi yang dilakukan sentra gakkumdu ini tidak lepas dari kacamata hukum positif yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada serentak 2024 yakni undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. 
baca juga:bawaslu minta kpu geber upaya genjot partisipasi pemilih 
baca juga:gaji badan adhoc bawaslu juga belum cair, tunggu dana sharing
"salah satu pembahasannya adalah bagaimana mekanisme tindaklanjut manakala terjadi laporan masuk? apa saja yang harus dilengkapi pelapor, siapa yang memiliki legal standing sebagai pelapor, ini menjadi salah satu materi yang dibahas," ungkapnya. 
karenanya, mitigasi yang dilakukan sebagai salah satu bagian dari upaya pencegahan pelanggaran, maka bawaslu juga wajib memahami parameter-parameter yang bakal diverifikasi oleh kpu atas dokumen-dokumen persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah nantinya. 
"dokumen termasuk menjadi pengawasan. bisa saja, ada upaya pemalsuan dokumen bkwk pendaftaran misalnya?" ungkapnya, menjabar. 
untuk itu, rakor sentra gakkumdu, kata andi menjadi sangatlah penting dalam menyamakan persepsi pada lintas komposan yang tergabung di dalamnya. 
baca juga:bawaslu belum terima laporan soal pelanggaran coklit
baca juga: bawaslu buka posko pengaduan coklit pemutakhiran data pemilih
penyamaan persepsi ini, lanjut dia, sangat penting dalam mendapatkan telaah hukum khususnya yang nantinya akan menjadi dasar bagi bawaslu dalam menindaklanjuti secara kelembagaan sebuah dugaan pelanggaran. 
"selain soal minutasi tindaklanjut sebuah laporan sampai dengan memasukkannya ke buku register, juga menjadi pembahasan," pungkasnya. 
tiga hari menjelang tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, kpud di seluruh indonesia masih menggunakan rujukan lama. 
rujukan yang belum menyadur poin-poin penegasan dalam putusan mahkamah konstitusi atau mk baik putusan nomor : 70/puu-xxii/2024 dan nomor : 60/puu-xxii/2024. 
baca juga:jelang pilkada, bawaslu ingatkan semangat pancasila
baca juga:dana hibah pilkada ditransfer, kpu rp 25,3 miliar dan bawaslu rp3 miliar
dua putusan setingkat undang-undang yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat itu tengah ditunggu penerapannya dari kpu. 
kabarnya, draf pkpu anyar yang senapas dengan putusan mk ini sudah bergulir ke komisi ii dpr ri pada kamis, 22 agustus 2024, tepat bersamaan pecahnya aksi demonstrasi yang terjadi di pusat pemerintahan dan meluas ke daerah-daerah di indonesia. 
sejauh ini, tidak ada gelagat dpr dan pemerintah, untuk ingkar atas putusan yang konstitusional ini. itu artinya, legislator di komisi ii bakal segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama kpu ri atas draf pkpu yang tengah ditunggu-tunggu itu.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 24 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan