Pemkab Siapkan Regulasi Kejar Potensi PAD Dari Tenaga Kerja Asing

pemkab siapkan regulasi kejar potensi pad dari tenaga kerja asing mukomuko.radarutara.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi setempat. telah mempersiapkan draf peraturan daerah (perda) terkait retribusi tenaga kerja asing (tka) di kabupaten mukomuko. tujuanya tidak lain untuk mengejar potensi pendapatan asli daerah (pad) dari tka yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan dalam wilayah ini. kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten mukomuko, drs h marjohan ketika dikonfirmasi senin, 19 agustus 2024 mengatakan. baca juga:libatkan tenaga kerja lokal dalam pembangunan desa baca juga:momen may day, serikat pekerja agro muko gelar aksi damai di gedung dprd mukomuko selama ini, potensi pad dari tka belum tergarap sama sekali. dan hal itu wajar saja, karena regulasi untuk memungut pad dari perusahaan yang mempekerjakan tka belum ada. padahal, jika itu bisa digarap maka akan menambah pad untuk daerah. dan secara aturannya dibolehkan daerah memungut pad dari tka. "di batam itu, pad dari tka setiap tahunnya bisa menghasilkan rp18 miliar. mereka bisa mendapatkan pad dari tka karena sudah memiliki regulasi. nah kami di kabupaten mukomuko ini sedang mempersipakan perdanya. dan insyaallah, mulai tahun 2025 daerah kita bisa mendapatkan pad dari tka," tegas marjohan. dijelaskannya, memang jumlah tenaga kerja asing di kabupaten mukomuko sekarang ini tidak banyak. baru terdata antara 4 sampai 5 orang. baca juga:perdana, kajati bengkulu kunjungan kerja ke mukomuko baca juga: rp880 juta untuk bayar asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian namun pihaknya tidak tahu kedepannya. bisa saja nanti akan bertambah banyak seiring informasi akan dibukanya tambang baru bara. jika pemerintah daerah telah memiliki payung hukumnya, maka kapanpun tenaga kerja asing bekerja di kabupaten mukomuko. mereka bisa dikenakan retribusi untuk pad. "yang jelasnya sekarang ini kita persiapkan dulu regulasinya. minimal regulasi itu untuk mengejar pad dari keberadaan tenaga kerja asing yang ada sekarang ini," jelasnya. ditambahkan marjohan, pungutan retribusi tenaga kerja asing untuk pendapatan asli daerah yang akan dijalankan nanti, biasanya tidak dibebankan pada tenaga kerja asing yang bersangkutan. baca juga: serapan apbd rendah, kemampuan kerja pejabat dipertanyakan baca juga:irigasi jebol tuntas diperbaiki, petani apresiasi kerja cepat bws bengkulu melainkan dibebanka  pada perusahaan yang mempekerjakan atau agen dari tenaga kerja asing tersebut. meski begitu, untuk detailnya seperti apa nanti akan diputuskan pada saat pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. "mudah-mudahan saja upaya yang sedang kami lakukan untuk mengejar potensi pendapatan daerah bisa berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. dan harapan kami tahun 2025 nanti, regulasi untuk retribusi tenaga kerja asing sudah disahkan. sehingga daerah kita sudah bisa memperoleh pendapatan asli daerah dari sektor itu," pungkasnya. (*)

Tag

• # menambah pad untuk daerah
• # tka di kabupaten mukomuko
• # retribusi tenaga kerja asing
• # tenaga kerja asing
• # kejar potensi pad
• # potensi pendapatan asli daerah
• # pendapatan asli daerah

Share

• 
• 
• 
• 
•