Pemda Kembali Usulkan Calon Plt Kadis Dukcapil

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 18 Aug 2024 - 21:52

Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM -Radar Utara/Benny Siswanto-

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, SE, kepada RU tak menampik perihal mundurnya Suwanto dari jabatan Kepala Dukcapil.

Mantan Camat Padang Jaya itu menjelaskan, tindaklanjut dengan penetapan pelaksana tugas atau Plt Kadis Dukcapil oleh daerah, setelah mendapatkan ijin dari Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri.

"Benar yang bersangkutan (Suwanto), mundur dengan alasan kesehatan," kata Inayah, sapa akrabnya, kala bincang dengan RU, Rabu, 7 Agustus 2024 sore, lewat sambungan telpon pribadi.

Sebagai OPD yang penetapan kepala definitifnya, mesti mendapatkan persetujuan Kemendagri. Penempatan pejabat anyar pun, kata Inayah, tidak bisa dilakukan seperti OPD lain.

Pasalnya, lanjut dia, Kepala Dukcapil mengait dengan penandatanganan dokumen-dokumen kependudukan yang secara hukum terintegrasi dengan pusat langsung.

Malahan dari hasil koordinasi yang telah dilakukan daerah, pergantian baik itu dengan menempatkan pejabat anyar dari hasil rotasi atau pun seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, untuk sementara, kata Inayah, belum mendapatkan ijin dari pusat.

"Pusat baru memberikan ijin usai Pilkada. Makanya untuk saat ini, ditunjuk Plt Kadis," ujar Inayah, menjelaskan.

Pengunduran Suwanto, masih Inayah, sebenarnya telah disampaikan kepada daerah jauh-jauh hari. Hanya saja, dengan penyelenggaraan fungsi yang terintegrasi dengan pusat serta aturan yang ada, daerah harus lebih dulu berkoodinasi ke pusat, untuk mendapatkan ijin.

"Ijin itu sudah turun, sehingga dapat diproses. Tapi bukan, menempatkan pejabat definitif langsung. Sehingga ditunjuklah Sekretaris Dukcapil sebagai Plt Kadis," jelasnya lagi.

Pantauan RU, sore kemarin, Dukcapil menginformasikan estimasi paling lambat 14 hari kedepan terhitung sejak 7 Agustus 2024, seluruh layanan cetak dokumen kertas seperti KK, hingga Kartu Identitas Anak (KIA) di Dukcapil Bengkulu Utara belum dapat dilakukan.

pemda kembali usulkan calon plt kadis dukcapil                             radarutara.bacakoran.co - selain tak kunjung menuntaskan proses final, pelantikan hasil seleksi kadis pupr dan kadis kesehatan. pemda bengkulu utara juga dibayangi dengan pekerjaan di sektor merit lainnya. 
teranyar, daerah mesti kembali mengusulkan calon pelaksana tugas (plt) kadis dukcapil ke direktorat jenderal dukcapil, kementerian dalam negeri (kemendagri), setelah nama yang diusulkan sebelumnya yakni surya mirawan, sekretaris dukcapil meninggal dunia. 
mendiang, sebelumnya ditunjuk sebagai calon plt kadis dukcapil, lantaran pejabat definitifnya yakni suwanto, sh, yang mundur lantaran alasan kesehatan. 
pantauan ru, almarhum surya mirawan, diketahui meninggal dunia sabtu malam. beberapa jam sebelum meninggal dunia, almarhum sempat sempat menghadiri upacara hut ri ke-79 di daerah. 
baca juga:dinas dukcapil mukomuko turun ke sekolah rekam data ktp-el pelajar
baca juga:dilantik, kadis dukcapil dan sekdis dikbud bawa semangat baru
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, dibincangi ru membenarkan, daerah bakal kembali mengajukan usulan calon plt kepala dukcapil ke kemendagri. 
"iya, kami kembali mengusulkan ke dirjen dukcapil kemendagri. ini menindaklanjuti pejabat sebelumnya yang meninggal dunia. dengan segala integritas almarhum selama berkarir, kami merasa kehilangan semoga almarhum husnul khotimah," ujar sekda, minggu, 18 agustus 2024. 
dijelaskan sekda, dukcapil sebagai opd khusus yang berakaitan erat di bidang data kependudukan dan program strategis nasional di lingkungan birokrasi, memiliki aturan khusus dalam penempatan pejabatnya.
"termasuk soal mutasi atau penempatan pejabat baik plt hingga definitiif yang wajib mendapatkan ijin langsung dari kemendagri," ungkapnya. 
baca juga:birokrat ini tempati kadis dukcapil, baru saja dilantik
baca juga:dukcapil kejar perekaman data jelang pilkada 
diberitakan sebelumnya, barisan kursi kosong eselon ii di pemda bengkulu utara bertambah. kalau sebelumnya, terjadi di dinas pupr, dinas kesehatan dan dinas lingkungan hidup. 
bertambah lagi jumlahnya, sebagai imbas mundurnya suwanto,sh dari kepala dukcapil. ada juga satu job eselon ii yakni staf ahli hingga 2 kursi camat di hulu palik dan arma jaya yang kedua-dua pejabatnya harus berhenti, lantaran pensiun setelah usianya lewat dari 58 tahun. 
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) bengkulu utara, syarifah inayati, se, kepada ru tak menampik perihal mundurnya suwanto dari jabatan kepala dukcapil. 
mantan camat padang jaya itu menjelaskan, tindaklanjut dengan penetapan pelaksana tugas atau plt kadis dukcapil oleh daerah, setelah mendapatkan ijin dari direktorat jenderal dukcapil, kementerian dalam negeri. 
baca juga:dukcapil bengkulu utara berinovasi 
baca juga: dinas dukcapil mukomuko, buka layanan adminduk di penarik
"benar yang bersangkutan (suwanto), mundur dengan alasan kesehatan," kata inayah, sapa akrabnya, kala bincang dengan ru, rabu, 7 agustus 2024 sore, lewat sambungan telpon pribadi.
sebagai opd yang penetapan kepala definitifnya, mesti mendapatkan persetujuan kemendagri. penempatan pejabat anyar pun, kata inayah, tidak bisa dilakukan seperti opd lain. 
pasalnya, lanjut dia, kepala dukcapil mengait dengan penandatanganan dokumen-dokumen kependudukan yang secara hukum terintegrasi dengan pusat langsung.
malahan dari hasil koordinasi yang telah dilakukan daerah, pergantian baik itu dengan menempatkan pejabat anyar dari hasil rotasi atau pun seleksi jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama, untuk sementara, kata inayah, belum mendapatkan ijin dari pusat. 
baca juga: dinas dukcapil pastikan blangko ktp elektronik aman
baca juga:pemilu, kantor dukcapil tetap buka 
"pusat baru memberikan ijin usai pilkada. makanya untuk saat ini, ditunjuk plt kadis," ujar inayah, menjelaskan. 
pengunduran suwanto, masih inayah, sebenarnya telah disampaikan kepada daerah jauh-jauh hari. hanya saja, dengan penyelenggaraan fungsi yang terintegrasi dengan pusat serta aturan yang ada, daerah harus lebih dulu berkoodinasi ke pusat, untuk mendapatkan ijin. 
"ijin itu sudah turun, sehingga dapat diproses. tapi bukan, menempatkan pejabat definitif langsung. sehingga ditunjuklah sekretaris dukcapil sebagai plt kadis," jelasnya lagi. 
pantauan ru, sore kemarin, dukcapil menginformasikan estimasi paling lambat 14 hari kedepan terhitung sejak 7 agustus 2024, seluruh layanan cetak dokumen kertas seperti kk, hingga kartu identitas anak (kia) di dukcapil bengkulu utara belum dapat dilakukan. 
baca juga:dukcapil dipasok 7.500 blanko e-ktp
baca juga:ktp pelajar, dukcapil diharapkan jemput bola
hanya saja untuk layanan rekam data dan cetak ktp, masih dapat dilakukan. pelayanan akan kembali normal seperti biasa, setelah setelah adanya persetujuan dari pusat atas pengajuan tanda tangan elektronik (tte) pejabat yang baru disetujui pusat. 
inayah saat ditanyai soal tak kunjung dilantiknya pejabat hasil seleksi jpt untuk kadis pupr dan kadis kesehatan? menjelaskan, alasannya rekomendasi dari pusat belum diterima daerah. 
aturan main antisipatif semacam ini, memang sudah ditegasi sejak awal. dimana, jadwal kegiatan sewaktu-waktu bisa berubah dan akan diumumkan lewat laman resmi daerah.  
kalau membaca timeline seleksi jabatan kadis pupr dan kadis kesehatan, sedianya pengumuman hasil akhir jpt pratama dilakukan pada 17 - 19 juli oleh panitia seleksi atau pansel. 
baca juga:dinas dukcapil mukomuko turun ke sekolah rekam data ktp-el pelajar
baca juga:dilantik, kadis dukcapil dan sekdis dikbud bawa semangat baru
dimana, rekomendasi hasil akhir dari komisi aparatur sipil negara (kasn) dan kemendagri, diproyeksikan telah turun pada rentang 2 hingga 12 juli 2024. 
jelasnya, seluruh peserta lelang jabatan kadis pupr yang kini membopong total kegiatan anggaran yang terbagi lewat penyedia sebesar rp 74,3 miliar dengan 81 paket kegiatan dalam skema swakelola dengan nilai hampir rp 5,1 miliar, telah melakoni rangkaian assesment hingga tes kompetensi bidang oleh pansel. 
tak beda juga dengan dinas kesehatan, yang merupakan salah satu opd bongsor anggaran di daerah ini. diketahui, membopong anggaran total senilai rp 88,2 miliar yang terbagi dalam total 1.247 paket kegiatan. 
 kegiatan anggaran itu dilaksanakan lewat penyedia sebanyak 1.015 paket dengan anggaran sebesar rp 50,3 miliar serta kegiatan swakelola dalam 232 paket kegiatan dengan nilai rp 37,9 miliar. 
baca juga:birokrat ini tempati kadis dukcapil, baru saja dilantik
baca juga:dukcapil kejar perekaman data jelang pilkada 
sekadar mengulas, lelang jabatan untuk kadis pupr, diikuti oleh 4 peserta yakni agus sulaiman, s.pi,m.ling, ferdian hadi saputra, st, m.si, munadi, sp dan rujito, st. 
sedangkan jabatan kadis kesehatan diikuti oleh ns anik khasyanti, s.kep, mh, cokro wibowo, skm, ida kurniasari, s.far, apt, nur imansyah, skm dan dr sarizki puspita. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 19 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan