493 Kepala Daerah se-Indonesia, Terima Penghargaan UHC Award Dari Wapres Ma'ruf Amin

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Jumat , 09 Aug 2024 - 14:33

493 Kepala Daerah se-Indonesia, Terima Penghargaan UHC Award Dari Wapres Ma'ruf Amin-Radar Utara/ Wahyudi Ndut -

493 kepala daerah se-indonesia, terima penghargaan uhc award dari wapres ma'ruf amin                            radarutara.bacakoran.co – penghargaan bergengsi diterima oleh kepala daerah di 33 provinsi se-indonesia dan diberikan langsung oleh wakil presiden republik indonesia atau wapres ri, ma'ruf amin.
ma'ruf amin juga memberikan penghargaan serupa kepada 460 kepala daerah setingkat kabupaten/kota di indonesia.
ini merupakan bentuk reward dan apresiasi atas keberhasilan setiap daerah untuk meraih predikat universal health coverage (uhc).
penghargaan ini diberikan pada kamis, 8 agustus 2024 dalam agenda acara uhc award. 
493 kepala daerah se-indonesia, terima penghargaan uhc award dari wapres ma'ruf amin-radar utara/ wahyudi ndut -
 baca juga:1.800 warga mukomuko dapat dbh sawit skema bpjs ketenagakerjaan
baca juga:kecelakaan lalulintas bisa dijamin bpjs kesehatan, tapi ada syaratnya!
ini merupakan wujud apresiasi atas komitmen perintah daerah se indonesia dalam upaya mendorong penduduknya agar terdaftar dan menjadi peserta aktif pada program jaminan kesehatan nasional atau jkn.
pada kesempatan itu, wapres, ma'ruf amin menyatakan apresiasi dan terimakasih atas komitmen pemerintah daerah yang secara konsisten, mendukung dan menunjukkan dukungan konkret terhadap program jkn.
dikatakan wapres, pencapaian predikat uhc di berbagai daerah di indonesia merupakan bukti komitmen negara yang hadir dan menjamin kesehatan setiap individu masyarakat indonesia. 
tentu saja, wapres menyatakan, keberhasilan dan capaian ini merupakan buah dari kolaborasi dan sinergi positif yang telah dibangun, solid dan berjalan sangat baik.
baca juga: lagi, dinas perikanan daftarkan nelayan di bpjs ketenagakerjaan
baca juga:masyarakat provinsi bengkulu dijamin bpjs kesehatan
antara badan penyelenggara jaminan sosial atau bpjs kesehatan, kementerian/lembaga serta seluruh pemerintah daerah.
"setiap masyarakat didorong agar menjadi peserta aktif dalam program jkn. dan di sinilah peran pemerintah daerah di masing-masing daerah," ujar wapres, ma'ruf amin.
lebih jauh, wapres menyatakan, setiap warga indonesia harus dipastikan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang tidak terhambat dan terkendala dengan persoalan biaya maupun lokasi.
kata dia, untuk memastikan layanan kesehatan ini mampu dipenuhi sesuai harapan maka pemerintah baik pusat, daerah dan tak terkecuali fasilitas kesehatan. 
baca juga: komitmen tanpa batas, bpjs kesehatan berikan layanan jkn selama libur lebaran
baca juga:tindaklanjuti keluhan warga, dprd provinsi bengkulu rdp dengan dinkes dan bpjs kesehatan
dituntut harus mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan berbagai terobosan, inovasi dan upaya lain secara maksimal.
dengan berbagai langkah dan terobosan positif, dilakukan bersama melalui komitmen yang solid, kolaborasi positif antar semua pihak.
maka indonesia, juga menjadi perhatian serta mendapatkan pengakuan dunia internasional social security association (issa)
penghargaan dan apresiasi dunia internasional ini, terlihat dari kehadiran presiden issa, mohammed azman yang juga menyerahkan penghargaan.
baca juga: pemilik kartu kusuka diusulkan bpjs ketenagakerjaan
baca juga:dewas bpjs kesehatan pusat turun ke rsud m yunus, ada apa?
sebagai wujud apresiasi dunia terhadap keberhasil indonesia mencapai uhc.
tentu saja, apresiasi itu semakin mengukuhkan posisi indonesia pada kancah global sebagai salah satu negara yang berkomitmen teguh dengan keseriusannya dalam memberikan jaminan kesehatan untuk warganya.
mohamed mengatakan, predikat uhc sangat penting sebagai suatu indikator dalam memastikan jika setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan.
tentu saja, layanan yang didapatkan setiap orang warga itu, dengan mengedepankan kualitas yang sejalan dengan prinsip issa.
baca juga: pemkab mukomuko daftarkan buruh sawit ke bpjs ketenagakerjaan
baca juga:pemkab perpanjang premi bpjs ketenagakerjaan nelayan
"tentu tidak mudah untuk mencapai uhc karena harus melakukan berbagai langkah dan upaya signifikan.
seperti halnya menjangkau seluruh warga dan memastikan pengelolaan program jkn agar berkelanjutan," kata mohamed azman.
sementara itu, dirut bpjs kesehatan, ghufron mukti menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas peran aktif dan partisipasi seluruh kepala daerah.
dengan kolaborasi dan solidaritas bersama, kata dia, program jkn mampu mencapai hasil yang membanggakan dan sukses.
baca juga:masyarakat provinsi bengkulu dijamin bpjs kesehatan
baca juga:giliran pemkab bentuk tim soal pasien bpjs dipungut uang rp3,5 juta
dijelaskan juga bahwa pencapaian uhc di setiap daerah merupakan wujud dari implementasi pelaksanaan instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional.
lebih jauh dirincikan bahwa jumlah kepesertaan jkn per 1 agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di indonesia. 
"ini tidak hanya semata soal jumlah warga yang menjadi peserta aktif tetap lebih dari itu. 
untuk memastikan bahwa seluruh penduduk dijamin memiliki akses terhadap layanan kesehatan," katanya.
baca juga:parah, uang milik pasien bpjs belum dikembalikan
baca juga:bpjs dan dinkes telusuri soal dugaan oknum dokter pungut rp 3,5 juta
dikatakan lagi, dalam upaya memastikan akses layanan kesehatan berjalan baik dan menjangkau semua masyarakat hingga ke pelosok negeri.
sejak 1 agustus 2024 lalu, bpjs kesehatan telah membangun kerjasama dengan 23.205 fasilitas kesehatan pertama atau fktp  dan 3.129 fasilitas kesehatan lanjutan atau fkrtl.
lebih dari itu, bpjs kesehatan juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (dbtfms), di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t), salah satunya melalui kerja sama dengan rumah sakit terapung. 
bpjs kesehatan menerima iuran sebesar rp40,7 triliun pada tahun 2014, sementara pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi rp151,7 triliun dengan kolektibilitas iuran mencapai 98,62%," terang ghufron. 
baca juga:ketua dprd mukomuko marah, pasien bpjs dimintai uang
baca juga:dpmd usulkan kekurangan dana iuran bpjs perangkat desa rp300 juta
selain itu, ghufron juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, bpjs kesehatan telah menggelontorkan rp34,7 triliun untuk membayar pelayanan kesehatan 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik 
"penting untuk deteksi dini dalam rangka mengendalikan angka penderita penyakit berbiaya katastropik. lebih cepat diketahui, lebih cepat penanganannya," ujar ghufron. 
ia juga menjelaskan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh bpjs kesehatan, seperti aplikasi mobile jkn, yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan administrasi dan fasilitas kesehatan. 
"aplikasi mobile jkn menyediakan berbagai fitur dalam mempermudah layanan administrasi jkn.
seperti pendaftaran bagi peserta mandiri, perubahan fktp, skrining riwayat kesehatan, konsultasi dengan dokter di fktp, hingga pencarian fasilitas kesehatan terdekat. 
baca juga:iuran bpjs perangkat desa disiapkan rp1,5 miliar
baca juga:evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc
"fitur antrean online juga memungkinkan peserta untuk mengambil nomor antrean secara praktis, memudahkan akses layanan jkn tanpa harus menunggu lama," kata ghufron. 
ghufron juga menuturkan fitur i-care jkn, yang memungkinkan peserta jkn dan dokter di fasilitas kesehatan mengetahui riwayat kunjungan, obat yang diberikan, hingga tindakan yang pernah dijalani. 
nantinya, dokter dapat memberikan tindakan yang cepat dan tepat bagi peserta jkn. 
"pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, sementara pada tahun 2023 angkanya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan layanan setiap harinya. 
ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang percaya dengan program jkn," tandas ghufron. 
baca juga:ratusan nelayan mukomuko usulkan dapat jaminan bpjs ketanagakerjaan
baca juga:iuran bpjs perangkat desa dibantu apbd
hal ini juga ditegaskan ghufron bahwa bpjs kesehatan kembali mencatatkan predikat wajar tanpa pengecualian (wtp) atau wajar tanpa modifikasian (wtm) untuk laporan keuangan selama 10 kali berturut-turut. 
"pencapaian ini menunjukkan konsistensi bpjs kesehatan dalam menerapkan tata kelola yang baik, serta menjalankan program jkn dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas," kata ghufron. 
menurutnya, mengelola jaminan kesehatan bagi ratusan juta jiwa penduduk indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat ekosistem jkn yang kompleks dan ekspektasi masyarakat yang terus meningkat. 
dengan program jkn, diharapkan kualitas hidup masyarakat indonesia semakin baik. 
"maka dari itu saya mengajak seluruh kepala daerah untuk mendaftarkan seluruh warganya sebagai peserta jkn bagi yang belum memperoleh predikat uhc.
baca juga:masyarakat provinsi bengkulu dijamin bpjs kesehatan
baca juga:giliran pemkab bentuk tim soal pasien bpjs dipungut uang rp3,5 juta
untuk yang telah meraih predikat uhc, diharapkan untuk mempertahankan dan memastikan bahwa seluruh penduduk telah didaftarkan sebagai peserta jkn," tutup ghufron. 
kepala bpjs kesehatan cabang curup, eka natalina setiani mengungkapkan bahwa salah satu komponen uhc adalah jumlah peserta jkn. 
493 kepala daerah se-indonesia, terima penghargaan uhc award dari wapres ma'ruf amin-radar utara/ wahyudi ndut-
eka menambahkan bahwa seluruh kabupaten di wilayah kerja bpjs kesehatan cabang curup telah menyandang predikat uhc dan menerima uhc award tahun 2024. 
berdasarkan data bpjs kesehatan per 01 agustus 2024, di kabupaten rejang lebong sebesar 97,71% atau sebanyak 281.341 jiwa telah terdaftar sebagai peserta jkn. 
sedangkan kabupaten lebong memiliki cakupan 115.278 jiwa atau dengan presentase 100,81%, kabupaten bengkulu utara sebanyak 300.528 jiwa atau sebesar 98,63% dan kabupaten kepahiang sebanyak 152.855 jiwa terdaftar atau sebesar 97,65% dari total penduduk kabupaten kepahiang telah terdaftar jkn.
baca juga:parah, uang milik pasien bpjs belum dikembalikan
baca juga:bpjs dan dinkes telusuri soal dugaan oknum dokter pungut rp 3,5 juta
“kabupaten rejang lebong dan bengkulu utara sudah menyandang predikat uhc non cut off pada oktober dan november 2023 lalu. 
adapun untuk dua kabupaten yang sudah lebih dahulu menyandang predikat tersebut pada november 2022 lalu yaitu kabupaten lebong dan kepahiang.
 kami sangat bangga pada akhirnya seluruh kabupaten di wilayah kerja kc curup mendapatkan penghargaan dalam kegiatan uhc award di tahun 2024 ini,” ungkap eka diwawancari melalui telepon usai kegiatan uhc award tahun 2024, kamis, 8 agustus 2024.
eka mengatakan bahwa pencapaian tersebut adalah hasil sinergi kerjasama dengan stakeholder terkhusus pemerintah daerah dalam mewujudkan uhc. 
eka juga mengatakan, disamping pencapaian jumlah peserta jkn, untuk mendukung dan mempertahankan uhc perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.  
baca juga:iuran bpjs perangkat desa dibantu apbd
baca juga:ratusan nelayan mukomuko usulkan dapat jaminan bpjs ketanagakerjaan
terkait dukungan kesediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, per 01 agustus 2024 bpjs kesehatan cabang curup.
telah bekerjasama dengan 122 fktp yang terdiri dari 70 puskesmas, 35 dokter perorangan, lima dokter gigi, lima klinik swasta, dua klinik tni dan lima klinik polri. 
selain itu, terdapat 11 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (fkrtl) yang telah bekerjasama dengan bpjs kesehatan cabang curup yang terdiri dari empat rumah sakit pemerintah tipe c, satu rumah sakit pemerintah tipe d, tiga rumah sakit swasta dan tiga klinik utama.
“kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah untuk pencapaian uhc ini. 
baca juga:evaluasi uhc bpjs kesehatan cabang curup. kabupaten lebong menerima gelar universal health coverage atau uhc
baca juga:iuran bpjs perangkat desa disiapkan rp1,5 miliar
kita harapkan kedepannya, bpjs kesehatan bersama pemerintah daerah bahu membahu melakukan pengawalan mulai dari ketersediaan anggaran untuk iuran, pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang memadai dan memastikan keaktifan kepesertaan jkn masyarakat melalui monitoring dan evaluasi berkala,” tutup eka. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Utara, 20 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan