Permohonan Program Perhutanan Sosial Dua Kelompok Proses di Kementerian

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Jul 2024 - 18:29

Kepala KPH Mukomuko. Aprin Sihaloho S.Hut-Radar Utara/ Wahyudi -

permohonan program perhutanan sosial dua kelompok proses di kementerian                            mukomuko.radarutara.bacakoran.co - program perhutanan sosial merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang menjadi program prioritas nasional dalam upaya pemanfaatan hutan lestari demi kesejahteraan rakyat.
di kabupaten mukomuko sendiri, setidaknya sudah ada dua kelompok calon penerima program perhutanan sosial tahun 2024. 
berkas permohonannya sudah disampaikan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk) republik indonesia.
kepala kantor kesatuan pengelolaan hutan (kph) kabupaten mukomuko, aprin sihaloho, s.hut, ketika dikonfirmasi rabu, 24 juli 2024 menjelaskan. 
baca juga:sekda abdiyanto marah, hasil sidak opd tidak ada pegawai masuk kantor
baca juga:25 calon anggota dprd mukomuko terpilih telah sampaikan lhkpn
sebanyak dua kelompok calon penerima program perhutanan sosial yang berkasnya sudah proses di kementerian itu yaitu berkas usulan kelompok di desa  lubuk silandak kecamatan teramang jaya dengan luas usulan 3.000 hektar dan berkas usulan kelompok dari desa retak mudik kecamatan sungai rumbai dengan luas usulan 3.000 hektar.
"usulan mereka sudah disampaikan ke kementerian dan sekarang masih dalam proses. kami usulkan ke kementerian karena dua kelompok itu sudah selesai dilakukan verifikasi dan validasi. baik mengenai luasan, hak calon kepemilikan, termasuk juga lokasi," kata aprin.
ia juga menjelaskan, sebanyak dua kelompok dari dua desa itu mengusulkan program  perhutanan sosial sehak tahun 2021 silam.
 namun baru di tahun 2024 ini, berkas mereka sudah proses di kementerian setelah dinyatakan lengkap. 
baca juga:agrin jabat kasi pidsus kejari mukomuko, agung pindah ke pasaman barat
baca juga:penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dak fisik diperpanjang hingga 31 juli 2024
aprin juga menjelaskan, dari ribuan hektar lahan yang diusulkan  program tersebut, rata rata sudah ditanami tanaman kelapa sawit. 
dan lahan tersebut berada dalam kawasan hp dan hpt.
"ada sekitar 80 persen lahan yang masuk dalam kawasan hp dan hpt itu sudah ditanami sawit. makanya, masyarakat mengajukan izin menjadi kawasan perhutanan sosial," jelasnya.
sedangkan untuk program perhutanan sosial usulan dari kelompok di desa lubuk talang kecamatan malin deman dan usulan dari kelompok di desa lubuk bangko kecamatan selagan raya. 
baca juga:upacara hba ke-64, kajari mukomuko sampaikan amanat jaksa agung ri
baca juga:dekatkan pelayanan, mukomuko miliki 6 rabies center
sekarang proses penetaan lahan. proses ini untuk memastikan masyarakat yang ada di dalam kelompok itu masing-masing memiliki berapa hektar. 
jika sudah diketahui, maka akan langsung di lakukan pengukuran guna memastikan  luas lahan yang diusulkan program tersebut.
"kalau usulan dari kelompok di desa lubuk talang seluas 2.000 hektar dan ueulan dari kelompok di desa lubuk bangko seluas 1.800 hektar," jelasnya.
aprin menjelaskan, program perhutanan sosial salah satu solusi bagi masyarakat yang terlanjur menggarap kawasan hutan karena tidak mungkin pemerintah mengusir mereka. 
baca juga:potensi pencemaran lingkungan di mukomuko tinggi
baca juga:rancang sawah tadah hujan menjadi sawah teknis
untuk itu mereka diberikan izin menggarap bukan memiliki. dari kawasan hutan seluas 78 ribu hektar, seluas 12 ribu hektare di antaranya dikelola pt sifef biodivesity, seluas 22 ribu hektare dikelola pt bat, 6.000 hektare dikelola pt api, dan 10 ribu hektare diusulkan sebagai hutan desa.
"hingga kini masih ada seluas 28 ribu hektare hutan yang berada di bawah pengawasan. dari puluhan ribu hektare tersebut sekitar 80-90 persen rusak akibat perambahan hutan yang dilakukan oleh oknum," pungkasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan