Gaji Honorer Bakal Disetop

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Senin , 22 Jul 2024 - 20:14

Sekda Bengkulu Utara, H Fitriansyah, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

gaji honorer bakal disetop                            radarutara.bacakoran.co - anggaran untuk gaji honorer, paling lama 5 bulan lagi bakal dihapus. itu kalau mencermati uu asn yang baru yakni undang-undang nomor 20 tahun 2023. 
sesuai aturan, memasuki tahun 2025 hanya ada 2 jenis pegawai yang lingkungan birokrasi pemerintahan. keduanya yakni pegawai negeri sipil atau pns dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pppk.
sekda bengkulu utara (bu), h fitriansyah, sstp, mm, saat dikonfirmasi perihal terap pelaksanaan uu asn mulai 2025 mendatang, secara substansi hukum tak ditampaik soal itu. 
tinggal lagi, terus dia, pemerintah di daerah selaku pelaksana regulasi, akan menyelaraskannya sesuai dengan regulasi-regulasi teknis yang diyakininya tengah dipersiapkan. 
baca juga:fix, honorer dihapus. dear non asn, amankan data-datamu!
baca juga:potensi pencemaran lingkungan di mukomuko tinggi
"secara subtansi memang sudah jelas dalam uu asn. bahwa hanya ada 2 jenis asn di instansi pusat hingga daerah yakni pns dan pppk," ujar sekda dibincangi di bilangan kantor pemda bengkulu utara. 
tinggal lagi, terus dia, dalam setiap perundangan, akan ditindaklanjuti dengan aturan pemerintah hingga rumpun regulasi turunan lainnya yang bersifat teknis. 
bisa jadi, kata dia, aturan turunan itu nanti mulai dari peraturan pemerintah atau pp dan ditindaklanjuti lagi dengan peraturan setingkat kementerian atau lembaga. 
"nah kita di daerah dalam kapasitas user atau pengguna, pastinya menunggu aturan turunan itu sebagai dasar operasional di tataran teknis," ujarnya.
baca juga:rancang sawah tadah hujan menjadi sawah teknis
baca juga:kompetisi linmas tps pilkada bakal sengit, honornya juga berubah
maka langkah apa yang akan dilakukan oleh daerah, lanjut sekda, pastinya tetap menunggu regulasi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat. 
"karena penerapan regulasi perundangan, dipastikan ditindaklanjuti dengan regulasi teknis," ungkapnya lagi menjelas.
untuk diketahui, aturan soal penghapusan honorer ini dituangkan dalam pasal 65 pada penegasan bab xiii larangan. persiapan ini, seperti sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum uu asn disahkan.
uji publik atas data tenaga non asn, misalnya di lingkungan pemda bengkulu utara (bu), sudah rampung pada 2022. itu artinya, pangkalan data yang diunggah ke server badan kepegawaian negara (bkn) sudah tidak bisa lagi diubah, pasca lima hari yang disediakan oleh daerah saat itu, sejak 13 oktober. 
baca juga:diyakini ada modus baru korupsi, 4 sudah terendus kpk, 167 kada tersangka 
baca juga:kemunculan nyamuk jelang magrib jadi fenomena 
mengikuti woro-woro digitalnya, sebelum daerah mengabarkan hasil kerja tindaklanjut se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
menegasi, sebanyak 487 orang non asn yang notabene mengabdi di instansi daerah, tidak masuk ke dalam kelompok data yang dikirim ke bkn. 
total, untuk data non asn saat itu berjumlah 3.519 orang, terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang yang belakangan masuk dalam kategori formasi rekrutmen pppk 2023. 
waktu itu, kepala bkp-sdm bu, dijabat drs h setyo budi raharjo, mm, mengatakan, ada sanggahan yang diterima pihaknya dalam rentang waktu masa sanggah saat uji publik. 
baca juga:camat ipuh pastikan pelayanan adminduk di ipuh lancar
baca juga: sawah tadah hujan kering, petani di ipuh kesulitan air
sanggahan yang masuk, kata setyo, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam regulasi pemerintah. "ada sanggahan dan sudah ditindaklanjuti," ungkapnya.
dia menyampaikan, penginputan data tenaga non asn itu, nantinya akan menjadi basis data yang akan tergabung dalam base data bkn. 
dijelaskan juga saat itu oleh setyo, perbaikan data yang dimaksudkan selama masa sanggah adalah data induk saja. tenaga non ans yang telah membuat akun, agar menginput tanggal awal kerja yakni terhitung mulai tanggal (tmt) sk pertama dan nominal gaji terkini. 
dia juga mengamini, adanya tenaga non asn yang tidak masuk ke dalam lajur data yang diunggah pihaknya ke server bkn. membaca surat bupati bu, ir h mian, tertanggal 10 oktober 2022, ada 487 orang yang tidak bisa diproses, karena tidak termasuk penjelasan dalam se menpan rb ri no : b/185/m.sm.02.03/2022 dan se menpan rb ri no : b/1511/m.sm.01.00/2022. 
baca juga:tingkatkan layanan air minum, 6 desa di mukomuko dapat pansimas
baca juga:kelurahan kemumu rencanakan rangkaian puncak suroan selama lima hari, berikut ini jadwalnya.
"uji publik ini, untuk memastikan pangkalan data yang dibuat faktual dan transparan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 23 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan