Agricinal Mesti Dievaluasi, Polda Bengkulu Diminta Bijak

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 14 Jul 2024 - 21:38

H. Yurman Hamedi saat bertemu dengan Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Agus Salim dan Ahmad Wali saat membesuk korban penembakan-Radar Utara/Doni Aftarizal-

agricinal mesti dievaluasi, polda bengkulu diminta bijak                            pasca penembakan warga sipil
bengkulu ru - keberadaan pt. agricinal yang berada di wilayah kabupaten bengkulu utara, tepatnya di kecamatan putri hijau dan sekitarnya mesti dievaluasi.
evaluasi tersebut tidak lepas dari tragedi penembakan terhadap dua warga sipil yang diduga dilakukan oknum satuan brimob, dimana dugaan penembakan tersebut juga harus disikapi dengan bijak oleh polda bengkulu.
anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, h. yurman hamedi, s.ip mengatakan, berseterunya antara warga dengan perusahaan (pt. agricinal, red) sudah beberapa kali terjadi.
"bahkan terakhir penembakan terhadap dua warga sipil. berkaca dari rentetan kejadian itu, maka keberadaan pt. agricinal harus dievaluasi," ungkap yurman, minggu 14 juli 2024.
baca juga: penyusunan dokumen kontijensi bencana gempa dan tsunami libatkan bnpb
baca juga:pks amanahkan asa lanjutkan pembangunan bu
menurut yurman, dengan kejadian penembakan terhadap warga sipil, evaluasi pada perusahaan tentunya harus dilakukan aparat penegak hukum (aph) dan pemerintah daerah (pemda).
"mengingat dari beberapa kejadian tersebut, aph malah dibenturkan dengan warga sipil. sehingga terkesan aph malah ditunggangi perusahaan, padahal keberadaan aph disana untuk mengayomi dan mengamankan," kata yurman.
tentunya, lanjut yurman, peran aph di sana, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi juga kepentingan warga. selain itu juga penting mencari akar permasalahannya dimana.
"kalau berkaca dari kejadian dugaan penembakan, lokasinya itukan di wilayah daerah aliran sungai (das) dan sama-sama kita ketahui, sudah dikeluarkan dari hak guna usaha (hgu) pt. agricinal," beber yurman.
baca juga:penyalahgunaan obat keras kian mengkhawatirkan
baca juga:dinas dikbud terbitkan larangan ospek di sekolah
tapi, sambung yurman, mengapa perusahaan terus merong-rong lokasi yang ada tanaman kelapa sawit di wilayah das, yang diketahui bukan hak mereka lagi.
"ini salah satu yang harus dievaluasi, dan saat bertemu dengan wakapolda bengkulu tadi, fakta ini sudah kita sampaikan. sehingga nantinya ada titik terang akar permasalahan, termasuk dugaan penembakan itu," sampai yurman.
disisi lain, yurman juga meminta pemda baik tingkat provinsi bengkulu dan kabupaten bengkulu utara serta badan pertahanan nasional (bpn), juga harus pro aktif menyikapi persoalan hgu pt. agricinal ini.
"karena dugaan penembakan itu merupakan salah satu dampak carut-marutnya birokrasi, karena selama ini keberadaan hgu pt. agricinal belum jelas," sindir kepala kaum agung suku pekal ini.
baca juga:breaking news ! diduga, tertembak senjata oknum aparat, 2 warga terluka
baca juga:prajurit tni korban baku tembak dengan kkb dikebumikan di tpu kota bani
ketidakjelasan itu, tambah yurman, akhirnya memicu tandatanya di tengah-tengah warga, apakah hgu pt. agricinal masih berlaku dan apakah sudah diperpanjang atau belum.
"kalau tidak lagi berlaku, artinya aktivitas pt. agricinal ilegal dong. jika hgu masih dalam kepengurusan, berarti status quo, dan kalau memang sudah diperpanjang, batas-batas hgu-nya mana," tegas yurman.
sementara berkaitan dengan dugaan penembakan, yurman meyakini polda bengkulu memiliki mekanisme sendiri dalam menindaklanjuti dugaan tersebut.
"negara kesatuan republik indonesia (nkri) ini merupakan negara hukum, jadi kita menyerahkan sepenuhnya dan mendesak agar polda bengkulu dapat memproses dugaan tersebut. mengingat yang menjadi korban merupakan warga sipil," sampai yurman.
baca juga:maju pilkada, kepala daerah wajib mundur 
baca juga:sudut pandang partisan, pilkada bengkulu utara hanya ada calon tunggal
kepada masyarakat, yurman berharap dapat menahan diri, dan tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan baru terkait keberadan hgu pt. agricinal.
"termasuk juga dengan dugaan penembakan, karena dari pertemuan dengan wakapolda, dugaan itu tengah ditangani bidang propam polda bengkulu. jadi kita tunggu dan lihat secara bersama-sama bagaimana tindaklanjutnya. apalagi kita juga sudah memberikan masukan dan saran pada polda bengkulu," sampai yurman lagi.
dugaan penembahkan, polda harus bersikap bijak
dibagian lain, dosen hukum konstitusi fakultas hukum (fh) universitas bengkulu (unib), ahmad wali, sh, mh menyayangkan tindakan arogan oknum brimob, hingga melepaskan tembakan hingga melukai dua warga sipil.
"saya tadi juga berkesempatan membesuk korban penembakan atas nama muhar warga talang arah kecamatan putri hijau, yang sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit (rs) di kota bengkulu," ungkap ahmad wali.
baca juga:begini alasan forum tjslp soal potensi penyalahgunaan dana csr 
baca juga:ekonomi sirkular daur ulang sampah
atas dugaan ini, ahmad wali menilai, polda bengkulu harus bersikap bijaksana menegakkan proses hukum, dengan mengirimkan bidang propam untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
"tentunya terhadap oknum brimob yang merupakan petugas anggota polri, sehingga kejadian serupa tidak tidak terulang lagi. sebagai akademisi, saya melihat dari aspek penegakan hukum dan kewajiban polri memberikan perlindungan kepada setiap warga nkri," kata ahmad wali.
menurut ahmad wali, sejatinya petugas anggota polri yang ditugaskan membantu pengamanan sebuah perusahaan seperti halnya pt. agricinal, hanya bisa patroli dalam wilayah hgu perusahaan.
"bukan ke wilayah das sabai, yang diketahui berada di luar lokasi hgu perusahaan. apalagi warga sipil di sana, sudah ada secara turun-temurun jauh sebelum penetapan sertifikat hgu pt. agricinal," tegas ahmad wali.
baca juga:trail adventure belajarlah di alam bumi trans bengkulu utara
baca juga:tidak perlu beli skencare mahal ! ini 5 jenis buah pengganti skincare, untuk menjaga kulit dari radikal bebas
sekali lagi pihaknya berharap, semoga polda bengkulu bijaksana melindungi hak asasi manusia (ham) warga sipil yang bisa hidup berdasarkan perlindungan ham, terutama hak untuk hidup aman dan damai.
"sayapun berharap pada penasehat hukum (ph) korban penembakan, dapat melakukan upaya hukum sesuai prosedur yang berlaku di nkri ini," imbau ahmad wali.
lebih lanjut ahmad wali menyampaikan, terkait persoalan ini polda bengkulu dapat segera bersikap dan memprosesnya. jangan sampai gara-gara ulah oknum, malah membuat rusak nama baik institusi polri di bengkulu.
"sementara tindakan arogan yang diduga dilakukan satu orang oknum anggota polri, bersifat tindakan arogansi perseorangan di lapangan," demikian ahmad wali. (tux)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 15 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan