Tunjangan BPD Setara ASN? Begini Proses Pastinya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 10 Jul 2024 - 20:39

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

Birokrat jebolan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN ini menerangkan, salah satu tindaklanjut dari pusat yang merujuk UU Desa adalah Surat Nomor : 100.3.5.5/2625/SJ.

Surat itu tertanggal 5 Juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam UU Desa.

"Tindaklanjutnya sudah dilaksanakan oleh daerah," ungkapnya.

Sejauh ini, salah satu beleid yang mengatur BPD ditegasi lewat Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Menteri ini adalah meliputi tiga hal prinsip yakni mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Selanjutnya mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa.

Diterang pada Pasal 6, menegasi pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 7

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.

(2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.

(3) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

tunjangan bpd setara asn? begini proses pastinya                             radarutara.bacakoran.co - rumpun aturan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, adalah salah satunya soal besaran tunjangan badan permusyawaratan desa (bpd). 
riak pembahasan di warung-warung kopi saat ini soal revisi kedua uu desa itu adalah penyesuaian tunjangan legislator di tingkat desa. dimana, tunjangannya bakal disetarakan asn golongan 2a?
itu artinya, tunjangan anggota bpd nantinya adalah setidak-tidaknya rp 2,1 juta? sementara, saat ini anggota bpd yang jumlahnya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang ini, memiliki tunjangan untuk ketua sebesar rp 1,5 juta, wakil ketua rp 1,2 juta dan anggota rp 800 ribu perbulannya. 
seperti diketahui bersama, dalam uu desa terbaru, beberapa perubahan diantaranya mulai dari jabatan kepala desa hingga bpd yang mulanya 6 tahun, kini menjadi lebih lama lagi yakni 8 tahun.
baca juga:inovasi plts terapung mobile: solusi energi terbarukan di indonesia
baca juga:breaking news! 3 bocah tenggelam di muara air dikit, 1 korban ditemukan selamat
para pejabat desa itu pun bisa menjabat 2 periode baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, sehingga seorang incumbent baik kades maupun bpd bisa menjabat hingga 16 tahun.
mendagri dalam suratnya nomor : 100.3.5.5/2625/sj tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa segera dilakukan.
saat dikonfirmasi soal rasionalisasi tunjangan bpd, sejalan dengan uu desa yang baru, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bengkulu utara (bu), rahmat hidayat, sstp, mm, mengatakan saat ini tindaklanjut rumpun regulasi uu desa terbaru, masih digarap pemerintah. 
"rumpun regulasi tersebut, akan menjadi aturan operasional yang mengait pada penyelarasan di sektor teknis," ujar rahmat hidayat, selasa, 9 juli 2024. 
baca juga:ditinggal ke pasar, rumah warga pauh terenja ludes terbakar
baca juga:wanita harus tahu! ini 6 cara memilih jenis dan warna lipstik yang cocok dengan warna kulit anda
aturan turunan itu, kata dia, yang tengah ditunggu dan juga akan menjadi rujukan di sektor kementerian terkait adalah peraturan pemerintah (pp). 
"regulasi teknis inilah yang masih ditunggu, karena akan menjadi rujukan mulai dari pusat atau tataran kementerian terkait hingga sampai ke daerah sebagai pelaksana regulasi," jelasnya. 
birokrat jebolan institut pemerintahan dalam negeri atau ipdn ini menerangkan, salah satu tindaklanjut dari pusat yang merujuk uu desa adalah surat nomor : 100.3.5.5/2625/sj.
surat itu tertanggal 5 juni 2024, yang secara umum menjelaskan perihal penegasan ketentuan perubahan pasal peralihan terkait kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam uu desa. 
baca juga:ternyata,ini 10 penyebab wifi di rumahmu lemot, beserta cara mengatasinya
baca juga:jangan menggunakan alat pengorek telinga ! ini rekomendasi obat tetes telinga yang ampuh mengeluarkan kotoran 
"tindaklanjutnya sudah dilaksanakan oleh daerah," ungkapnya. 
sejauh ini, salah satu beleid yang mengatur bpd ditegasi lewat peraturan menteri dalam negeri atau permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa. 
tujuan pengaturan bpd dalam peraturan menteri ini adalah meliputi tiga hal prinsip yakni mempertegas peran bpd dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
selanjutnya mendorong bpd agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan mendorong bpd dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di desa. 
baca juga:mengalami kebuntuan saat menulis? ini tips jitu mengatasinya, kamu harus tau!
baca juga:viral !!! nenek ini bersuami dua dan tinggal dalam satu rumah
diterang pada pasal 6, menegasi pengisian keanggotaan bpd dilakukan melalui: a. pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan perempuan. 
pasal 7
(1) pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota bpd dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam desa.
(2) unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3) wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan bpd.
(4) jumlah anggota bpd dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
baca juga:komputer lebih awet di ruang ber-ac? simak penjelasannya..
baca juga:menyibak rahasia rempah mie aceh
pasal 8
(1) pengisian anggota bpd berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota bpd.
(2) wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota bpd serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3) pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 11 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan